DINEWS.ID – Didasari banyaknya laporan temuan masyarakat selama Pilpres dan Pileg baru-baru ini, tentang adanya dugaan indikasi kecurangan secara sistematis, dilakukan oleh oknum-oknum kelembagaan yang memanfaatkan situasi dalam Pemilu 2024. Ketua Definitif Paguyuban Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB), Moch. Aldi Rachmat mendesak Bawaslu dan KPU Kota Bogor untuk segera mengevaluasi Panwascam, PPK, dan PPS Kota Bogor.
Aldi menegaskan, hal tersebut membuat pihaknya sebagai agen of Control merasa harus menuntut dan mendesak Bawaslu dan KPU, untuk segera mengevaluasi kinerja dari seluruh anggotanya termasuk para Komisioner.
“Evaluasi terhadap Bawaslu dan KPU ini meliputi aspek kinerja, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Jika ada anggota dari kedua lembaga pemilu tersebut berkinerja kurang baik, atau integritasnya buruk pada pemilihan legislatif (Pileg), maka harus diberikan sanksi tegas,” ucapnya, Senin, 18 Maret 2024.
Menurutnya, sanksi tegas yang kinerjanya kurang baik bisa berupa teguran. Namun, jika terkait integritas, sanksinya bisa pemberhentian. Artinya PPK, PPS, Panwascam tersebut tidak digunakan lagi tenaganya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
