DINEWS.ID – Desakan agar seluruh anggota DPR RI membuka ijazah dan riwayat pendidikan mereka mulai direspons sejumlah fraksi partai politik. Setelah muncul petisi yang meminta transparansi latar belakang pendidikan para wakil rakyat, Fraksi PAN, PKB, PKS, dan Partai Demokrat mengungkap data pendidikan terakhir anggotanya melalui media sosial.
Data tersebut memperlihatkan komposisi pendidikan anggota masing-masing fraksi, mulai dari lulusan SMA, sarjana, magister, hingga doktor. Pengungkapan ini menjadi perhatian di tengah perbincangan publik mengenai transparansi dan pemenuhan persyaratan pendidikan anggota DPR RI.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi desakan tersebut dengan menyebut data persyaratan pendidikan calon anggota legislatif dapat ditelusuri melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pernyataan Dasco disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026. Menurutnya, dokumen persyaratan pendidikan telah disampaikan ketika para anggota DPR mengikuti proses pencalonan.
“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” ujar Dasco.
Fraksi PAN Sebut 91,5 Persen Anggotanya Minimal Sarjana
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu fraksi yang mengungkap komposisi pendidikan anggotanya. Melalui unggahan di akun Instagram pada Rabu, 18 November 2026, PAN menyebut memiliki 47 anggota DPR RI.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 orang bergelar sarjana, 15 orang bergelar magister, dan sembilan orang bergelar doktor.
Jika dijumlahkan, terdapat 43 anggota yang memiliki pendidikan minimal sarjana. Angka tersebut setara dengan sekitar 91,5 persen dari total 47 anggota Fraksi PAN.
Data itu menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Fraksi PAN yang duduk di DPR RI memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi.
PKB Ungkap 41 Anggota Bergelar Magister dan Doktor
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyampaikan data pendidikan anggotanya melalui akun Instagram @fraksipkbdprri.
Dalam unggahan pada Selasa, disebutkan bahwa PKB memiliki 68 anggota DPR RI. Dari jumlah tersebut, 21 orang bergelar magister dan 20 orang bergelar doktor.
Dengan demikian, terdapat 41 anggota Fraksi PKB yang memiliki pendidikan pascasarjana atau setara 60,3 persen dari keseluruhan anggota fraksi.
Angka tersebut merupakan gabungan lulusan magister dan doktor. Data yang disampaikan dalam unggahan tersebut belum merinci jumlah anggota dengan pendidikan sarjana maupun jenjang pendidikan lainnya.
PKS dan Demokrat Turut Membuka Data Pendidikan
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengungkapkan komposisi pendidikan terakhir para anggotanya. Dari total 53 anggota DPR RI, hanya satu orang yang pendidikan terakhirnya SMA.
Sementara itu, 15 orang merupakan lulusan sarjana, 17 orang lulusan magister, dan 20 orang lulusan doktor.
Jika dihitung, anggota Fraksi PKS dengan pendidikan perguruan tinggi mencapai 52 orang. Komposisi tersebut terdiri atas lulusan S1, S2, dan S3.
Fraksi Partai Demokrat turut menyampaikan data pendidikan 44 anggotanya di DPR RI. Dalam informasi yang disampaikan, terdapat 17 orang lulusan magister dan sembilan orang lulusan doktor.
Gabungan lulusan S2 dan S3 tersebut berjumlah 26 orang atau sekitar 59 persen dari total anggota Fraksi Demokrat.
Namun, jumlah anggota Fraksi Demokrat yang menyelesaikan pendidikan sarjana belum tercantum dalam data yang disampaikan pada materi tersebut.
Transparansi Pendidikan Jadi Sorotan Publik
Pengungkapan data pendidikan oleh sejumlah fraksi muncul setelah tuntutan agar ijazah anggota DPR dibuka kepada publik semakin ramai diperbincangkan. Persoalan ini tidak hanya menyangkut jenjang pendidikan, tetapi juga keterbukaan informasi mengenai latar belakang para wakil rakyat.
Secara aturan, persyaratan pendidikan minimal calon anggota DPR RI tercantum dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut menetapkan bahwa calon anggota DPR harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Meski sejumlah fraksi telah mempublikasikan komposisi pendidikan anggotanya, data jenjang pendidikan tidak serta-merta sama dengan pembukaan salinan ijazah atau verifikasi keaslian dokumen. Kedua hal tersebut merupakan aspek yang berbeda dalam tuntutan transparansi publik.
Dengan munculnya data dari PAN, PKB, PKS, dan Demokrat, perdebatan mengenai keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR kini mendapat respons langsung dari sejumlah fraksi. Publik masih menaruh perhatian pada sejauh mana informasi tersebut dapat diakses dan diverifikasi melalui mekanisme yang berlaku.













