DINEWS.ID – Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan International Telecommunication Union (ITU) untuk Region E yang mencakup kawasan Asia dan Australasia periode 2027–2030. Dalam pemilihan di Doha, Qatar, Indonesia memperoleh 148 suara dukungan dari negara anggota.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui pemungutan suara pada 16 November 2026 dalam sidang ITU Plenipotentiary Conference 2026 (PP-26). Indonesia berhasil mengamankan satu dari 13 kursi yang diperebutkan oleh 15 negara kandidat di Region E.
Hasil ini memperpanjang keterlibatan Indonesia dalam lembaga internasional yang mengatur kerja sama telekomunikasi dan teknologi digital tersebut. Periode 2027–2030 sekaligus menjadi masa keanggotaan ke-10 Indonesia di Dewan ITU sejak pertama kali terpilih pada 1982.
Terpilihnya kembali Indonesia menunjukkan dukungan negara anggota terhadap peran diplomasi dan kontribusi Indonesia dalam penguatan kerja sama telekomunikasi global.
Indonesia Bersaing dengan 15 Negara Kandidat
Dalam pemilihan Dewan ITU Region E, terdapat 15 negara yang memperebutkan 13 kursi. Selain Indonesia, negara yang terpilih adalah Arab Saudi, Australia, Bahrain, India, Jepang, Kuwait, Malaysia, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Republik Korea, Tiongkok, dan Thailand.
Dengan hasil tersebut, Indonesia kembali memiliki posisi dalam forum pengambilan keputusan strategis ITU selama empat tahun mendatang.
Keanggotaan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut mengawal kepentingan nasional dalam penyusunan kebijakan telekomunikasi internasional. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah akses terhadap spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
Kedua sumber daya tersebut memiliki peran penting dalam pengembangan jaringan komunikasi, layanan digital, serta konektivitas lintas negara.
Selain itu, Indonesia juga ingin memanfaatkan posisi di Dewan ITU untuk mendukung prioritas transformasi digital nasional, mulai dari pemerataan akses internet, pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital.
Indonesia Dorong Kerja Sama Digital bagi Negara Berkembang
Dalam pernyataan nasional yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Indonesia memaparkan sejumlah capaian transformasi digital.
Beberapa di antaranya adalah perluasan konektivitas di wilayah terpencil, penyusunan peta jalan nasional kecerdasan artifisial, serta pelindungan anak dalam sistem elektronik melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Indonesia juga menekankan pentingnya ITU sebagai ruang bagi negara anggota untuk bertukar pengetahuan, membangun kesepakatan, dan meningkatkan kemampuan teknis dalam menghadapi perkembangan teknologi.
“ITU memainkan peran penting sebagai platform bagi negara anggota untuk bertukar keahlian, membangun konsensus, mendorong pengelolaan spektrum yang transparan dan inklusif, serta memperkuat kapasitas teknis. Kita harus terus bekerja sama, khususnya bagi negara berkembang,” ujar Sekjen Kemkomdigi.
Pesan tersebut memperlihatkan dorongan Indonesia agar perkembangan teknologi digital tidak hanya dinikmati negara maju. Negara berkembang juga perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan infrastruktur, kemampuan teknis, dan kualitas sumber daya manusia.
Indonesia Ikut Menentukan Arah Kebijakan ITU
Sebagai anggota Dewan ITU periode 2027–2030, Indonesia akan terlibat dalam pembahasan arah kebijakan, strategi, dan anggaran organisasi.
Sejumlah bidang yang menjadi perhatian meliputi pengembangan AI, keamanan siber, pengelolaan spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatan orbit satelit.
Keterlibatan tersebut penting karena keputusan internasional di bidang telekomunikasi dapat berpengaruh terhadap pengembangan infrastruktur dan layanan digital di tingkat nasional.
Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingan nasional sekaligus mendorong kebijakan global yang lebih inklusif, terutama bagi negara yang masih menghadapi kesenjangan akses teknologi.
Delegasi Indonesia dalam konferensi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemkomdigi bersama Duta Besar RI di Doha. Delegasi juga melibatkan Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kemkomdigi serta pejabat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri dan Perutusan Tetap RI di Jenewa.
Konferensi ITU Berlangsung di Doha hingga 27 November
Pemilihan anggota Dewan ITU menjadi salah satu agenda dalam PP-26 yang diselenggarakan bersama Pemerintah Qatar pada 9–27 November 2026 di Doha.
Konferensi tersebut mengusung tema “Together for a Connected Digital Future” atau Bersama Mewujudkan Masa Depan Digital yang Terhubung.
Selain memilih anggota Dewan ITU, PP-26 juga menetapkan kembali Doreen Bogdan-Martin sebagai Sekretaris Jenderal ITU. Sementara itu, Adel Darwish terpilih sebagai Wakil Sekretaris Jenderal ITU untuk periode 2027–2030.
Konferensi juga memilih para Direktur Biro ITU dan anggota Radio Regulations Board.
Keberhasilan Indonesia kembali memperoleh kursi di Dewan ITU merupakan hasil diplomasi yang dilakukan Kemlu RI bersama Kemkomdigi. Upaya penggalangan dukungan dilakukan melalui berbagai kegiatan di Jakarta, perwakilan Indonesia di luar negeri, serta selama pelaksanaan konferensi di Doha.
Mengenal International Telecommunication Union
International Telecommunication Union merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Organisasi ini didirikan pada 1865 dan menjadi salah satu organisasi tertua dalam sistem PBB. ITU berkedudukan di Jenewa, Swiss, serta memiliki 194 negara anggota.
Melalui forum tersebut, negara-negara anggota bekerja sama dalam pengembangan standar telekomunikasi, pengelolaan spektrum frekuensi, orbit satelit, dan penguatan konektivitas global.
Kembali terpilihnya Indonesia di Dewan ITU periode 2027–2030 membuka ruang bagi pemerintah untuk terus terlibat dalam pembahasan kebijakan digital internasional. Pada saat yang sama, posisi tersebut menjadi kesempatan untuk memperjuangkan pemerataan konektivitas dan kepentingan negara berkembang di tengah perubahan teknologi global.













