Gus Ipul Ajak RT/RW Jadi Agen Perlinsos Digital, Target 48 Juta KPM pada 2027

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak pengurus RT dan RW menjadi agen Perlindungan Sosial Digital di Kabupaten Brebes.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak pengurus RT dan RW menjadi agen Perlindungan Sosial Digital di Kabupaten Brebes. Dok: kemensos.go.id

DINEWS.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan berbagai pilar sosial di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, untuk aktif menjadi agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemutakhiran data calon penerima bantuan sosial (bansos). Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak terlewat akibat persoalan pendataan.

Ajakan itu disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat, Sosialisasi Agen Perlinsos, dan Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, Selasa (17/11/2026) malam.

Acara tersebut turut dihadiri Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dan Wakil Bupati Brebes Wurja.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menegaskan bahwa ketepatan data dari lingkungan paling bawah menjadi salah satu kunci keberhasilan program perlindungan sosial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pengurus RT dan RW memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka dapat membantu warga mengakses sistem digital sekaligus memastikan proses pendaftaran berjalan lebih luas.

“Kita ajak RT, RW, Dinas Sosial, dan seluruh unsur untuk bisa membantu agar masyarakat masuk ke sistem digital. Kalau data akurat, bansos akan tepat sasaran. Kami bisa bekerja baik kalau RT/RW bergerak memasukkan datanya ke sistem, dan nanti sistem yang akan menjawab layak atau tidak,” ujar Gus Ipul.

Agen Perlinsos Bantu Warga Mengakses Layanan Digital

Gus Ipul menjelaskan, pendampingan agen Perlinsos dibutuhkan karena belum semua masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital.

Sebagian warga belum memiliki ponsel pintar, belum memahami prosedur pendaftaran secara daring, atau masih merasa kurang percaya diri ketika harus mengakses layanan berbasis internet.

Karena itu, agen Perlinsos diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dan sistem pendaftaran pemerintah.

Peran tersebut dapat dijalankan berbagai unsur, mulai dari pengurus RT/RW, perangkat desa dan kelurahan, operator data desa, aparatur sipil negara (ASN) daerah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), kader dasawisma, penyuluh keluarga berencana dan pertanian, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Gus Ipul juga mengimbau masyarakat maupun pilar sosial yang bersedia menjadi agen agar memulai pendampingan dari lingkungan terdekat, seperti keluarga dan tetangga.

Namun, terdapat ketentuan penting yang harus dipahami para agen. Peran mereka bersifat sukarela dan tidak boleh memungut biaya dari warga.

Selain itu, agen Perlinsos tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang layak atau tidak menjadi penerima bantuan sosial.

“Penentuan kelayakan sepenuhnya dilakukan oleh sistem melalui pengolahan dan pemadanan berbagai data pemerintah, bukan oleh orang per orang,” tegasnya.

Dengan demikian, tugas agen sebatas membantu proses pendampingan dan pendaftaran masyarakat. Keputusan mengenai kelayakan penerima tetap dilakukan melalui sistem pemerintah.

Sistem Perlinsos Digital Targetkan 48 Juta KPM

Program Perlinsos Digital dikembangkan dengan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Dalam sistem tersebut, profil calon penerima manfaat tidak hanya mengandalkan nama dan alamat. Pemerintah juga menggunakan teknologi pengenalan wajah sebagai bagian dari proses identifikasi.

Data calon penerima kemudian dipadankan secara otomatis dengan sejumlah basis data lintas instansi pemerintah dan lembaga terkait.

Pemadanan tersebut mencakup data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Samsat, PT PLN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga data kepemilikan badan usaha di Kementerian Hukum.

Pemerintah menargetkan sistem Perlinsos Digital mulai beroperasi penuh pada triwulan pertama 2027. Sasaran program ini mencapai 48 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Namun, proses pendaftaran masih membutuhkan percepatan. Hingga awal November 2026, secara nasional baru sekitar 18,8 juta keluarga atau 39,2 persen dari total target yang tercatat telah mendaftar.

Artinya, masih ada sekitar 29,2 juta calon penerima bansos yang perlu dirampungkan pendaftarannya hingga akhir Desember 2026.

Pendaftaran di Brebes Baru 23,72 Persen

Kabupaten Brebes juga menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar target pendaftaran tersebut.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan itu, capaian pendaftaran Perlinsos Digital di Brebes baru mencapai 23,72 persen atau sekitar 170.740 kepala keluarga (KK) dari total target 719 ribu KK.

Gus Ipul pun meminta jajaran RT/RW, operator desa, dan ASN di lingkungan pemerintah daerah ikut mempercepat proses pendaftaran.

Ia menantang seluruh unsur tersebut untuk meningkatkan capaian pendaftaran hingga 50 persen dalam waktu dua sampai tiga pekan ke depan.

“Saya minta Pak RT dan Pak RW pulang dari sini langsung bergerak menjadi agen Perlinsos, daftarkan seluruh warganya ke dalam sistem digital. Jangan sampai ada warga yang berhak justru terlewat karena tidak terdata,” katanya.

Secara khusus, Gus Ipul meminta Bupati Brebes menggerakkan ASN pemerintah daerah agar turut menjadi agen Perlinsos. Keterlibatan aparatur daerah diharapkan membantu memperluas jangkauan pendampingan dan mempercepat pendaftaran warga.

Sekitar 5 Ribu Peserta Hadiri Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dan penjangkauan tersebut dihadiri sekitar 5.000 peserta dari berbagai unsur sosial dan pemerintahan.

Peserta terdiri atas 334 pendamping PKH, 17 TKSK, 50 anggota Karang Taruna, 44 personel Tagana, 45 pekerja sosial Kabupaten Brebes, 10 Porda, serta 2.500 operator SIKS NG dan agen Perlinsos.

Selain itu, hadir sekitar 2.000 KPM PKH serta pengurus RT dan RW se-Kabupaten Brebes.

Turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pemerintah Kabupaten Tegal, Pelaksana Tugas Bupati Pemalang Nurkholes, staf khusus, tenaga ahli menteri, serta jajaran pimpinan madya dan pratama Kementerian Sosial.

Melalui pelibatan berbagai unsur tersebut, pemerintah mendorong proses pendataan calon penerima bantuan sosial menjangkau lebih banyak keluarga.

Peran RT/RW dan pilar sosial menjadi penting untuk membantu warga masuk ke sistem, sementara penentuan kelayakan tetap dilakukan melalui pemadanan data pemerintah. Dengan begitu, target digitalisasi perlindungan sosial pada 2027 diharapkan dapat berjalan sesuai sasaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *