Sjafrie Siapkan Revisi UU Pertahanan, Strategi Defensif Aktif Akan Diperjelas

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Dok: kemhan.go.id

DINEWS.ID – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Revisi tersebut disiapkan untuk menyesuaikan aturan pertahanan dengan perkembangan sistem pertahanan nasional, termasuk memperjelas strategi pertahanan defensif aktif Indonesia.

Rencana itu disampaikan Sjafrie setelah bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di kompleks parlemen, Kamis, 19 November 2026.

Sjafrie mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang konsultasi dan pertukaran pemikiran mengenai penyempurnaan regulasi pertahanan. Ia menyebut sejumlah perkembangan dalam sistem pertahanan nasional belum terakomodasi secara eksplisit dalam undang-undang yang berlaku.

Pemerintah berencana membentuk kelompok kerja bersama untuk membahas materi revisi. Sjafrie menargetkan formulasi awal dapat diselesaikan pada akhir 2026 sehingga pembahasan revisi dapat dilanjutkan pada tahun depan.

Dalam pernyataannya, Sjafrie menjelaskan bahwa salah satu hal yang ingin diperjelas melalui revisi adalah rumusan strategi pertahanan Indonesia. Menurut dia, strategi yang diterapkan saat ini berorientasi pada pertahanan defensif aktif, tetapi belum tertulis secara eksplisit dalam UU Pertahanan Negara.

“Sebagai contoh di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif,” kata Sjafrie.

Ia menjelaskan, konsep tersebut tidak diarahkan untuk melakukan serangan terhadap negara lain. Fokusnya adalah menjaga wilayah teritorial Indonesia sekaligus melindungi kepentingan nasional.

“Yang tidak mempunyai suatu pemikiran niat dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain. Tetapi ke dalam kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional itu belum tertulis,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah ingin memasukkan rumusan strategi tersebut ke dalam materi perubahan undang-undang agar arah kebijakan pertahanan memiliki landasan pengaturan yang lebih jelas.

Bentuk Kelompok Kerja Bersama Komisi I DPR

Untuk membahas rencana tersebut, Sjafrie menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk kelompok kerja bersama Komisi I DPR RI.

Pertemuan dengan Dasco dilakukan untuk menyampaikan rencana awal revisi. Setelah itu, ia berkonsultasi dengan Utut Adianto sebagai Ketua Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan intelijen.

Sjafrie berharap pembahasan awal dapat menghasilkan formulasi pada akhir tahun ini. Dengan demikian, proses revisi dapat dilanjutkan pada 2027.

Target tersebut masih berupa rencana pemerintah. Materi perubahan dan proses pembahasan bersama DPR akan menentukan tahapan selanjutnya.

Di luar substansi revisi undang-undang, Sjafrie juga menyebut pertemuannya dengan pimpinan DPR membahas mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pertahanan. Ia menekankan pentingnya pengawasan Komisi I DPR terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pertahanan.

Bahas Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan

Dalam kesempatan yang sama, Sjafrie turut menjelaskan perkembangan program batalion infanteri teritorial pembangunan. Ia menyebut kegiatan peninjauan terhadap perkembangan batalion tersebut dilakukan secara berkala di daerah.

Menurut Sjafrie, rencana penempatan satu batalion di setiap wilayah kabupaten/kota berkaitan dengan implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Ia menyebut angka 514 wilayah sebagai gambaran jumlah batalion yang direncanakan dalam skema tersebut. Sebagai konteks, Indonesia memiliki 514 daerah kabupaten/kota, bukan 514 kabupaten saja.

Sjafrie menegaskan bahwa program tersebut bukan dimaksudkan untuk melakukan militerisasi daerah.

“Dengan adanya 514 kabupaten berarti akan ada 514 dari batalion. Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” kata Sjafrie.

Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan Pasal 30 UUD 1945 yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dalam konsep tersebut, pertahanan negara melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional.

Penjelasan mengenai program batalion tersebut menjadi bagian dari pembicaraan Sjafrie dengan pimpinan DPR terkait sinkronisasi pemikiran strategis dan pelaksanaan sistem pertahanan nasional.

UU Pertahanan Negara Berlaku Sejak 2002

UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditetapkan dan mulai berlaku pada 8 Januari 2002. Hingga November 2026, regulasi tersebut telah berusia sekitar 24 tahun.

Dalam keterangannya, Sjafrie menyebut undang-undang tersebut telah berusia 28 tahun. Namun, berdasarkan tanggal penetapan resmi, usia regulasi itu pada November 2026 adalah sekitar 24 tahun.

Sementara itu, UU Nomor 3 Tahun 2025 telah mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Perubahan tersebut antara lain menyangkut kedudukan, tugas, penempatan prajurit pada kementerian atau lembaga, serta usia masa dinas keprajuritan. JDIH BPK

Rencana revisi UU Pertahanan Negara yang disampaikan Sjafrie kini diarahkan untuk memperjelas strategi pertahanan, menyesuaikan pengaturan dengan perkembangan sistem pertahanan nasional, serta memperkuat koordinasi dan pengawasan bersama DPR.

Jika formulasi awal dapat diselesaikan sesuai target akhir 2026, pembahasan lebih lanjut diharapkan berlangsung pada 2027. Namun, materi revisi dan hasil akhirnya masih menunggu proses pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *