Bahlil Lantik Arsyadany Jadi Dirjen Listrik, Ini Profil dan 5 Tantangannya

DINEWS.ID – Pergantian pejabat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membawa nama baru ke salah satu posisi penting dalam pengelolaan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi melantik Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan pada Senin, 2 November 2026.

Penunjukan tersebut menarik perhatian karena Arsyadany sebelumnya merupakan bagian dari jajaran direksi PT PLN (Persero). Ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Distribusi PLN sejak Juni 2025 sebelum akhirnya mendapat amanah baru di lingkungan Kementerian ESDM.

Berdasarkan siaran pers Kementerian ESDM Nomor 058.Pers/04/SJI/2026, pelantikan berlangsung di Gedung Chairul Saleh, Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Nama Arsyadany tercantum dalam daftar 11 pejabat pimpinan tinggi yang dilantik dalam agenda tersebut. Pengangkatannya sekaligus menandai pergantian kepemimpinan definitif pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Lantas, siapa sebenarnya Arsyadany Ghana Akmalaputri dan bagaimana perjalanan kariernya hingga dipercaya menduduki jabatan strategis tersebut?

Profil Arsyadany Ghana Akmalaputri

Arsyadany Ghana Akmalaputri merupakan profesional di bidang ketenagalistrikan yang memiliki pengalaman panjang di lingkungan PLN. Berdasarkan profil resmi yang dipublikasikan PLN, ia lahir di Semarang pada 25 Oktober 1982.

Latar belakang pendidikannya juga berkaitan erat dengan sektor energi. Arsyadany menyelesaikan pendidikan sarjana Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 2004.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro pada 2017.

Tidak berhenti di situ, Arsyadany juga memperoleh gelar Insinyur Profesional Utama (IPU) dari Persatuan Insinyur Indonesia pada 2024.

Kombinasi pendidikan teknik dan manajemen tersebut menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya di industri kelistrikan.

Memulai Karier di PLN Sejak 2006

Perjalanan Arsyadany di sektor ketenagalistrikan dimulai pada 2006. Saat itu, ia mengawali karier sebagai Senior SCADA IT Specialist di Bali Distribution Control Area.

SCADA merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian berbagai proses dalam infrastruktur kelistrikan. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian awal perjalanan kariernya di bidang operasional dan teknologi distribusi listrik.

Seiring waktu, Arsyadany mendapatkan kepercayaan untuk menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan PLN.

Ia pernah menjadi Manager Distribution Control Area Jawa Tengah dan Manager Distribution Control Unit Jawa Timur.

Pengalaman tersebut memberinya keterlibatan dalam pengelolaan sistem distribusi listrik di berbagai wilayah.

Perjalanan kariernya kemudian berlanjut sebagai Senior Manager Perencanaan PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Arsyadany juga pernah berkecimpung dalam komunikasi korporat PLN, termasuk sebagai Vice President Public Relations pada Divisi Corporate Communication dan CSR.

Pada periode berikutnya, ia dipercaya mengemban posisi Executive Vice President Stakeholder Management and BoD Support serta Executive Vice President General Affairs and Property Assets.

Pengalaman lintas bidang tersebut memperlihatkan perjalanan karier yang tidak hanya berkutat pada aspek teknis, tetapi juga mencakup perencanaan, komunikasi, pengelolaan aset, dan hubungan kelembagaan.

Pada 18 Juni 2025, Arsyadany resmi diangkat sebagai Direktur Distribusi PLN. Pengangkatan tersebut berdasarkan keputusan Menteri BUMN dan keputusan pemegang saham PLN.

Jabatan itulah yang kemudian menjadi posisi terakhirnya sebelum dipercaya memimpin Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.PT PLN (Persero)+2

Dari Operator Listrik ke Regulator Pemerintah

Perpindahan Arsyadany dari PLN menuju Kementerian ESDM menjadi salah satu aspek menarik dalam pelantikan tersebut.

PLN selama ini menjalankan peran sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik, sedangkan Kementerian ESDM memiliki fungsi pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan sektor energi.

Dengan pengalaman sebelumnya di PLN, Arsyadany kini berada pada posisi yang berkaitan langsung dengan arah kebijakan ketenagalistrikan nasional.

Namun, tantangan di lingkungan regulator tentu berbeda dengan tanggung jawab sebagai direktur perusahaan. Pengelolaan sektor ketenagalistrikan membutuhkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perusahaan penyedia listrik, pelaku usaha, dan masyarakat.

Karena itu, pengalaman Arsyadany dalam bidang distribusi dan perencanaan sistem menjadi latar belakang penting untuk menjalankan tugas barunya.

Lima Tantangan Besar yang Menanti Dirjen Ketenagalistrikan

Jabatan baru tersebut datang ketika pemerintah tengah menjalankan sejumlah agenda besar untuk memperkuat sistem energi nasional.

Ada beberapa pekerjaan strategis yang menjadi perhatian dalam kebijakan ketenagalistrikan pemerintah.

1. Memperluas Akses Listrik hingga Wilayah Terpencil

Pemerataan listrik masih menjadi pekerjaan penting pemerintah.

Dalam siaran pers pada 15 Oktober 2026, Kementerian ESDM menyebut masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum memperoleh akses listrik dan jutaan rumah tangga belum memiliki sambungan listrik sendiri.

Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik pada 2029–2030.

Untuk mewujudkannya, pemerintah meminta pemerintah daerah dan PLN melakukan pendataan terhadap desa, dusun, serta rumah tangga yang membutuhkan layanan kelistrikan.

Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi bagian dari upaya tersebut.

Bagi kepemimpinan baru Ditjen Ketenagalistrikan, pemerataan akses listrik menjadi salah satu agenda penting yang membutuhkan koordinasi dan pengawasan berkelanjutan.

2. Mengawal Pengembangan Energi Terbarukan

Transisi energi juga menjadi pekerjaan besar dalam pengembangan sektor kelistrikan Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 sebagai pedoman pengembangan penyediaan listrik dalam satu dekade.

Dalam dokumen tersebut, terdapat rencana pembangunan pembangkit listrik sebesar 69.512 megawatt (MW). Sebanyak 42.569 MW atau 61,2 persen direncanakan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).

Target tersebut memperlihatkan besarnya porsi energi bersih dalam rencana pengembangan pembangkit listrik nasional.

Implementasinya membutuhkan perencanaan matang, pembangunan infrastruktur, serta koordinasi antara pemerintah dan PLN.

3. Menjaga Keandalan Infrastruktur Kelistrikan

Ketersediaan listrik tidak cukup hanya dilihat dari jumlah pembangkit yang dibangun.

Jaringan transmisi dan distribusi juga harus mampu menyalurkan energi secara andal hingga ke pelanggan.

Dalam RUPTL 2025–2034, pengembangan infrastruktur mencakup rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dan jaringan distribusi sepanjang 197.998 kilometer sirkuit.

Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang sekaligus mendukung aktivitas industri dan masyarakat.

Pengalaman Arsyadany di bidang distribusi PLN menjadi salah satu bekal yang relevan dalam menghadapi agenda ini.

4. Mendorong Investasi dan Pengembangan Sistem Listrik

Pembangunan infrastruktur kelistrikan membutuhkan dukungan investasi dan perencanaan jangka panjang.

Keterlibatan PLN dan berbagai pelaku usaha dalam pengembangan pembangkit maupun jaringan menjadi bagian penting dari penyediaan listrik nasional.

Di sisi pemerintah, kebijakan dan regulasi perlu memberikan kepastian bagi pelaksanaan proyek ketenagalistrikan.

Tantangannya adalah memastikan pengembangan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan, tetap memperhatikan aspek efisiensi, serta mendukung arah kebijakan energi nasional.

5. Menyeimbangkan Kebutuhan Listrik dan Transisi Energi

Kebutuhan listrik nasional terus berkembang seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi, industri, dan rumah tangga.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk mendukung pengurangan emisi.

Kedua agenda tersebut harus berjalan beriringan. Pasokan listrik perlu tetap tersedia dan andal, sementara pengembangan pembangkit harus memperhatikan arah transisi energi.

Dalam RUPTL 2025–2034, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan kebutuhan listrik rata-rata sebesar 5,3 persen per tahun.

Angka tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan kapasitas pembangkit dan infrastruktur agar kebutuhan energi dapat terpenuhi dalam jangka panjang.ESDM+3

Menanti Arah Baru Kebijakan Ketenagalistrikan

Pelantikan Arsyadany Ghana Akmalaputri bukan sekadar pergantian pejabat di lingkungan Kementerian ESDM. Penunjukan mantan Direktur Distribusi PLN tersebut juga menghadirkan pengalaman dari sisi operator ke dalam jajaran regulator pemerintah.

Pengalaman panjang di bidang distribusi, perencanaan, dan pengelolaan organisasi menjadi modal profesional yang dimilikinya.

Meski demikian, keberhasilan kepemimpinan baru tidak hanya ditentukan oleh rekam jejak individu. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarlembaga, serta pencapaian target pemerintah akan menjadi ukuran penting dalam menjalankan amanah tersebut.

Publik kini menantikan bagaimana Ditjen Ketenagalistrikan di bawah kepemimpinan Arsyadany mengawal pemerataan akses listrik, pembangunan infrastruktur, dan transisi energi.

Sebab, di balik setiap kebijakan ketenagalistrikan, terdapat kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar: mendapatkan pasokan listrik yang cukup, andal, dan dapat dijangkau.