DINEWS.ID – Perubahan iklim mendorong negara-negara di dunia mempercepat peralihan dari energi berbahan bakar fosil menuju sumber energi rendah emisi. Tenaga surya, angin, panas bumi, dan teknologi penyimpanan energi semakin mendapat perhatian karena dinilai dapat membantu menekan emisi sekaligus memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang.
Namun, transisi energi bukan sekadar mengganti pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dengan panel surya atau turbin angin. Perubahan ini menyangkut investasi, pembangunan jaringan listrik, penguasaan teknologi, kebijakan industri, hingga kesiapan masyarakat menghadapi perubahan dalam sektor ketenagakerjaan.
Bagi negara berkembang, tantangannya semakin kompleks. Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri, sementara kemampuan pendanaan dan infrastruktur setiap negara berbeda-beda.
Karena itu, keberhasilan transisi energi global sangat bergantung pada kemampuan negara-negara tersebut menyeimbangkan tiga kepentingan: menyediakan energi yang terjangkau, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan emisi secara berkelanjutan.
1. Energi Terbarukan Semakin Kompetitif, tetapi Infrastruktur Tetap Dibutuhkan
Perkembangan teknologi telah meningkatkan daya saing sejumlah sumber energi terbarukan. Biaya pemasangan pembangkit tenaga surya dan angin mengalami penurunan dalam jangka panjang, sementara teknologi baterai terus berkembang untuk mendukung penyimpanan energi.
Dilansir dari laporan resmi Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA), Renewable Power Generation Costs in 2024, sebanyak 91 persen proyek pembangkit listrik energi terbarukan skala utilitas yang mulai beroperasi pada 2024 menghasilkan listrik dengan biaya lebih rendah dibandingkan alternatif pembangkit fosil baru yang paling murah.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa biaya penyimpanan energi menggunakan baterai skala utilitas turun sekitar 93 persen sepanjang 2010–2024. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa teknologi energi bersih semakin kompetitif, meskipun biaya proyek tetap bergantung pada lokasi, pembiayaan, dan kondisi sistem kelistrikan.
Di tengah perkembangan tersebut, investasi energi bersih terus meningkat. Badan Energi Internasional (IEA), dalam laporan World Energy Investment 2025, memperkirakan investasi energi global mencapai US$3,3 triliun pada 2025. Sekitar US$2,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk energi terbarukan, tenaga nuklir, jaringan listrik, penyimpanan energi, bahan bakar rendah emisi, efisiensi, dan elektrifikasi.
Angka tersebut menunjukkan bahwa transisi energi telah menjadi bagian penting dari arah investasi global. Perusahaan dan pemerintah semakin memperhitungkan efisiensi energi, ketahanan pasokan, serta kebutuhan mengurangi emisi dalam perencanaan jangka panjang.
Meski demikian, harga pembangkitan listrik bukan satu-satunya faktor penentu. Energi surya dan angin bergantung pada kondisi alam sehingga memerlukan sistem kelistrikan yang mampu menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Pembangunan jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan pengelolaan beban menjadi bagian penting agar listrik dapat disalurkan secara andal.
Dengan demikian, percepatan energi bersih harus berjalan bersama penguatan infrastruktur. Tanpa perencanaan yang matang, potensi energi terbarukan belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Kesenjangan Pembiayaan Menjadi Tantangan Negara Berkembang
Salah satu hambatan utama transisi energi adalah kesenjangan kemampuan pendanaan. Pembangunan pembangkit baru, jaringan transmisi, fasilitas penyimpanan, dan infrastruktur pendukung membutuhkan modal besar sebelum proyek menghasilkan pendapatan.
Persoalan tersebut semakin terasa di negara berkembang yang menghadapi biaya pinjaman tinggi, risiko nilai tukar, keterbatasan akses pembiayaan, serta kebutuhan pembangunan lain yang juga mendesak.
IEA mencatat bahwa sekitar 25 persen investasi energi global pada 2024 mengalir ke negara berkembang dan pasar negara berkembang di luar China. Porsi tersebut menurun secara riil dibandingkan satu dekade sebelumnya. Biaya modal yang tinggi menjadi salah satu faktor yang menghambat masuknya investasi energi bersih ke negara-negara tersebut.
Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri. Teknologi yang biaya operasionalnya relatif rendah belum tentu mudah dikembangkan jika biaya awal pembangunan dan pembiayaannya terlalu mahal.
Karena itu, dukungan pendanaan internasional menjadi penting. Skema pembiayaan dengan persyaratan yang sesuai, jaminan investasi, kerja sama pembangunan, dan penguatan pasar keuangan domestik dapat membantu memperluas akses modal.
Di sisi lain, pemerintah negara berkembang perlu menyediakan kepastian regulasi, proses perizinan yang transparan, serta perencanaan energi yang konsisten. Kebijakan yang jelas dapat membantu investor memperkirakan risiko dan menilai kelayakan proyek dalam jangka panjang.
Alih teknologi juga perlu menjadi bagian dari kerja sama internasional. Negara berkembang tidak cukup hanya menjadi lokasi pembangunan proyek atau pasar bagi peralatan impor. Penguatan kemampuan teknis, riset, pendidikan vokasi, dan industri pendukung diperlukan agar manfaat ekonomi transisi energi dapat dinikmati secara lebih luas.
3. Mineral Kritis Membuka Peluang Ekonomi Baru
Peralihan menuju energi bersih turut meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai mineral yang digunakan dalam baterai, jaringan listrik, kendaraan listrik, dan teknologi energi terbarukan.
Nikel, kobalt, litium, grafit, dan tembaga menjadi bagian penting dalam rantai pasok teknologi tersebut. Kebutuhan setiap mineral berbeda-beda, bergantung pada teknologi yang digunakan dan perkembangan industri.
Dalam Global Critical Minerals Outlook 2026, IEA menyebut permintaan mineral kritis diperkirakan terus meningkat hingga 2040, didorong oleh pengembangan kendaraan listrik, penyimpanan energi, pembangkit energi terbarukan, serta jaringan kelistrikan. Tembaga juga memiliki peran penting dalam pembangunan jaringan dan elektrifikasi.
Bagi negara yang memiliki cadangan mineral, perkembangan ini membuka peluang untuk menarik investasi, memperkuat industri pengolahan, dan menciptakan lapangan kerja.
Indonesia, misalnya, memiliki posisi strategis dalam rantai pasok nikel. IEA juga menyoroti peran Indonesia dalam perkembangan investasi energi dan industri teknologi bersih di kawasan Asia Tenggara.
Namun, kepemilikan sumber daya alam tidak otomatis menjamin manfaat ekonomi jangka panjang. Pengembangan industri mineral perlu memperhatikan dampak lingkungan, kebutuhan energi, pengelolaan air, keselamatan pekerja, dan kepentingan masyarakat sekitar.
Hilirisasi juga perlu diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah domestik, mengembangkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong transfer teknologi. Jika hanya bergantung pada ekspor bahan mentah atau pengolahan dengan nilai tambah terbatas, peluang untuk membangun industri yang lebih beragam dapat terlewatkan.
Penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan industri. Tujuannya bukan hanya memenuhi persyaratan investor, melainkan memastikan kegiatan ekonomi memperhatikan dampak terhadap manusia dan lingkungan.
Dengan pendekatan tersebut, transisi energi dapat menjadi peluang pembangunan industri, bukan semata-mata perubahan sumber listrik.
Transisi yang Adil Menentukan Masa Depan Energi
Perubahan sistem energi global akan berlangsung secara bertahap dan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Negara yang memiliki sumber daya, kemampuan teknologi, dan kapasitas pembiayaan lebih besar dapat bergerak dengan kecepatan berbeda dibandingkan negara yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Karena itu, kebijakan transisi energi perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan pada sektor energi dapat memengaruhi pekerja industri fosil, wilayah yang bergantung pada pertambangan, serta rumah tangga yang rentan terhadap kenaikan biaya energi.
Pemerintah perlu menyiapkan peningkatan keterampilan pekerja, memperluas kesempatan kerja di sektor baru, dan menjaga agar akses energi tetap terjangkau. Transisi yang hanya berfokus pada pembangunan teknologi tanpa memperhatikan masyarakat berisiko menimbulkan ketimpangan baru.
Pada akhirnya, target emisi nol bersih tidak dapat dicapai hanya dengan menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan. Upaya tersebut membutuhkan jaringan listrik yang andal, pendanaan yang memadai, kebijakan konsisten, inovasi teknologi, serta kerja sama lintas negara.
Bagi negara berkembang, tantangannya adalah memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat ketahanan energi dan menciptakan nilai tambah ekonomi tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan.
Transisi energi yang berhasil bukan sekadar menghasilkan listrik dengan emisi lebih rendah, melainkan membangun sistem energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
