Daerah  

APBD 2027 Disiapkan, Flyover Bomang dan Underpass Citayam Masuk Prioritas

upati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan rencana penganggaran pembangunan Flyover Bomang dan pembebasan lahan Underpass Citayam pada APBD 2027.
upati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan rencana penganggaran pembangunan Flyover Bomang dan pembebasan lahan Underpass Citayam pada APBD 2027. Dok: bogorkab.go.id

DINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis pada 2027. Dua proyek yang mendapat perhatian adalah pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang (Bomang) dan pembebasan lahan untuk Underpass Citayam.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengungkapkan bahwa pembangunan Flyover Bomang telah dimasukkan dalam postur APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bogor untuk mendapatkan persetujuan.

“Flyover Bomang pertama sudah dianggarkan melalui postur APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027. Mudah-mudahan disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor,” ujar Rudy, Senin, 16 November 2026.

Langkah penganggaran ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Bogor meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas warga sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar.

Selain Flyover Bomang, Pemkab Bogor juga menyiapkan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Underpass Citayam. Proyek ini melibatkan pemerintah daerah yang berbeda karena lokasinya berada di wilayah administrasi Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

Underpass Citayam Libatkan Pemkab Bogor dan Pemkot Depok

Rudy menjelaskan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) Underpass Citayam menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, proses pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Depok sesuai wilayah administrasi masing-masing.

Pembagian tanggung jawab tersebut diperlukan karena lokasi rencana pembangunan underpass berada di dua wilayah. Sebagian masuk Kota Depok, sedangkan sebagian lainnya berada di Kabupaten Bogor.

Karena itu, Pemkab Bogor turut memasukkan anggaran pembebasan lahan untuk bagian yang berada di wilayahnya ke dalam postur APBD 2027.

“DED Underpass Citayam disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Depok berkewajiban melakukan pembebasan lahannya. Karena separuhnya masuk Depok dan separuhnya masuk Kabupaten Bogor, maka dalam postur APBD Tahun Anggaran 2027 Pemkab Bogor juga menganggarkan untuk pembebasan lahan Underpass Citayam,” jelasnya.

Meski anggaran telah disiapkan dalam rancangan postur APBD, pembebasan lahan tetap harus melewati tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rudy menyebut proses tersebut mencakup penilaian oleh tim appraisal hingga penyelesaian berbagai tahapan administrasi lainnya. Dengan demikian, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur yang berlaku sebelum proses pembangunan dapat dilanjutkan.

Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat

Rudy menegaskan, Pemkab Bogor berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, penanganan kebutuhan infrastruktur tidak semata-mata ditentukan oleh status kewenangan jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten maupun desa.

Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan urgensi kebutuhan masyarakat serta kemampuan fiskal yang tersedia.

“Selama menyangkut kepentingan masyarakat dan tentunya itu bisa menggerakkan roda perekonomian, dan kekuatan fiskal kita mencukupi, tentu akan kita prioritaskan untuk kita tanggulangi terlebih dahulu,” tegas Rudy.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Bogor ingin menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan. Namun, pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah dan pembagian kewenangan antarpemerintah.

Dukungan anggaran untuk Flyover Bomang dan pembebasan lahan Underpass Citayam diharapkan menjadi langkah awal percepatan dua proyek infrastruktur tersebut.

Jika tahapan perencanaan, penganggaran, dan pembebasan lahan berjalan sesuai rencana, kedua proyek diharapkan dapat membantu meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi hambatan mobilitas, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Bagi warga Kabupaten Bogor, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal hadirnya jalan layang atau terowongan baru. Lebih dari itu, kelancaran akses menjadi kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari, mulai dari perjalanan bekerja, kegiatan usaha, hingga mobilitas antardaerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *