Ramai Desakan Buka Ijazah Anggota DPR, Data Pendidikan Anggota DPR Terbuka di KPU, Publik Bisa Akses

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan mengenai desakan keterbukaan ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan mengenai desakan keterbukaan ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR RI. Dok: dpr.go.id

DINEWS.ID – Desakan agar seluruh anggota DPR RI membuka ijazah dan riwayat pendidikan mereka menjadi perhatian publik. Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut masyarakat dapat menelusuri data persyaratan pendidikan para legislator melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Dasco, dokumen persyaratan pendidikan telah diserahkan ketika para anggota DPR masih berstatus sebagai calon legislatif. Karena itu, informasi mengenai latar belakang pendidikan mereka seharusnya dapat ditelusuri melalui data pencalonan yang tersedia di KPU.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026. Ia merespons desakan masyarakat yang meminta keterbukaan informasi sekaligus pemeriksaan terhadap ijazah anggota DPR, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.

“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” ujar Dasco.

Pernyataan Dasco muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap transparansi latar belakang pendidikan pejabat publik. Desakan tersebut juga mengemuka melalui petisi yang meminta agar dokumen pendidikan para wakil rakyat dibuka dan keabsahannya diperiksa.

Persyaratan Pendidikan Calon Anggota DPR Diatur Undang-Undang

Dalam ketentuan perundang-undangan, persyaratan pendidikan calon anggota DPR RI diatur melalui Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Pasal 240 ayat (1) mengatur bahwa calon anggota DPR harus memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau sekolah lain yang sederajat.

Sementara itu, Pasal 240 ayat (2) mengatur kelengkapan administratif sebagai bukti pemenuhan persyaratan tersebut. Salah satunya berupa bukti kelulusan pendidikan terakhir dalam bentuk fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Dengan demikian, dokumen pendidikan memang menjadi bagian dari persyaratan administratif yang harus dipenuhi calon anggota DPR ketika mengikuti proses pencalonan.

Selain pendidikan, undang-undang juga menetapkan sejumlah persyaratan lain. Di antaranya berusia paling rendah 21 tahun, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia, serta menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

Desakan Publik Menyangkut Transparansi dan Verifikasi

Polemik keterbukaan ijazah anggota DPR tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan minimum. Perhatian masyarakat juga tertuju pada transparansi riwayat pendidikan para wakil rakyat dan dorongan untuk memastikan dokumen yang digunakan dalam pencalonan sesuai dengan ketentuan.

Dalam konteks ini, pernyataan Dasco menempatkan KPU sebagai salah satu rujukan untuk menelusuri informasi pencalonan para anggota legislatif. Namun, perlu dibedakan antara ketersediaan informasi administrasi pencalonan dan akses masyarakat terhadap salinan lengkap dokumen ijazah setiap anggota DPR.

Akses terhadap dokumen tetap mengikuti ketentuan keterbukaan informasi publik serta perlindungan data pribadi. Selain itu, pemeriksaan administratif dokumen oleh KPU juga perlu dibedakan dari pemeriksaan keaslian materiil ijazah.

Karena itu, pernyataan Dasco menjadi respons atas tuntutan transparansi yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa data pencalonan para anggota DPR telah disampaikan kepada KPU dan dapat ditelusuri melalui lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *