DINEWS.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya memberantas mafia pangan dan berbagai praktik yang merugikan petani. Ia bahkan menyatakan siap menghadapi risiko terbesar sekalipun demi memperjuangkan kebenaran, menjaga Merah Putih, dan membela kepentingan rakyat Indonesia.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Amran saat kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin, 16 November 2026. Ia menegaskan tidak akan mundur dalam upaya memberantas mafia pangan selama tindakan yang dilakukan berlandaskan aturan.
“Saya tidak pernah takut. Dalam bahasa Bugis, mate nisantangi. Biar aku mati demi kebenaran, demi Merah Putih, demi rakyat Indonesia. Gak boleh bermain-main,” kata Mentan Amran.
Menurutnya, perjuangan memberantas mafia tidak selalu berjalan mudah. Berbagai tekanan dan serangan dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan penindakan menjadi risiko yang harus dihadapi.
Namun, ia memastikan tekanan tersebut tidak akan menghentikan langkahnya dalam membenahi sektor pertanian dan melindungi kepentingan masyarakat.
“Banyak yang tidak senang. Yang tidak senang 10 orang, 20 orang. Tapi mereka konglomerat. Dia memainkan medsos. Dia hina kita. Saya katakan izin Bapak Presiden Prabowo, silakan (mereka) hina saya. Selama sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, Undang-Undang, tidak akan saya mundur setapak pun (memberantas mafia pangan),” ujarnya.
115 Tersangka Diproses, Termasuk Kasus Perberasan
Amran menyebut ketegasan pemerintah dalam memberantas mafia merupakan bagian dari upaya membenahi tata kelola sektor pertanian. Negara, menurutnya, tidak boleh terus dirugikan oleh praktik korupsi dan berbagai tindakan yang merugikan masyarakat.
Ia mengungkapkan, selama dua tahun terakhir sebanyak 115 tersangka telah diproses dalam berbagai kasus di sektor pertanian. Sementara dalam penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Di hadapan masyarakat dan generasi muda yang hadir, Amran memperlihatkan dokumentasi penindakan terhadap para pelaku, termasuk oknum yang berasal dari internal Kementerian Pertanian.
Ia menegaskan pemberantasan mafia tidak boleh hanya menyasar pihak luar, tetapi juga harus dimulai dari pembenahan institusi sendiri.
“Ini ada 115 tersangka, dua minggu ini 13 tersangka. Mahasiswa setuju gak mafia dan koruptor kita beresin? Saya tidak pernah takut karena ada mahasiswa generasi muda di belakang saya. Setuju?” katanya.
Amran juga menyampaikan bahwa sejumlah pejabat Kementerian Pertanian telah dicopot karena pelanggaran yang dilakukan. Penindakan, kata dia, bahkan menjangkau jajaran pimpinan hingga pejabat struktural.
“Dari dalam kantor kami, ada. Kami berhentikan. Ini kami penjarakan. Gak boleh. Hidup ini sekali dan kita harus buat legacy,” tegasnya.
Mentan Soroti Permainan Harga TBS Sawit
Selain memberantas mafia pangan, Amran menyoroti praktik permainan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai merugikan petani.
Ia menceritakan pernah menerima keluhan mengenai harga TBS yang justru turun ketika harga sawit dunia mengalami kenaikan. Persoalan tersebut bahkan tetap menjadi perhatiannya ketika sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci beberapa waktu lalu.
Setelah menerima informasi itu, Amran mengaku langsung berkoordinasi dan meminta aparat kepolisian menindak pengusaha yang diduga merugikan petani melalui praktik permainan harga.
Sekembalinya ke Indonesia, ia kembali meminta agar penindakan dilakukan. Amran juga memperlihatkan surat yang dikirimkannya kepada Kapolri sebagai bentuk tindak lanjut atas persoalan tersebut.
“Kalau ada harga (TBS) di bawah Rp3.000, Pak Gubernur, Bupati laporkan. Kita tindak tegas. Enggak ada waktu untuk komprom,” tegasnya.
Soroti Under-Invoicing hingga Pengambilalihan Lahan Sawit
Amran turut menyoroti dugaan praktik under-invoicing dalam perdagangan sawit. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.
Selain mengurangi penerimaan negara, praktik tersebut juga dinilai dapat menekan harga komoditas yang diterima petani. Karena itu, ia menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perdagangan serta penindakan terhadap praktik yang merugikan negara.
Ia juga menyebut penertiban dilakukan melalui pengambilalihan sekitar empat juta hektare lahan sawit oleh negara. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Amran menegaskan seluruh upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah berpihak kepada rakyat kecil dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merugikan kepentingan bangsa.
Di akhir penyampaiannya, ia mengajak masyarakat dan generasi muda mendukung pembenahan sektor pertanian. Menurutnya, pemberantasan mafia dan perlindungan terhadap petani membutuhkan keberanian sekaligus kolaborasi seluruh elemen bangsa.
Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan hanya bersifat sementara. Hal yang akan terus dikenang masyarakat adalah kebijakan, keberpihakan, serta pengabdian seseorang selama menjalankan amanah.
“Yang dikenang adalah legasi, kebijakan. Itu yang dikenang,” pungkasnya.









