DINEWS.ID – Kekayaan tanaman herbal Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat industri farmasi nasional. Namun, potensi tersebut perlu diolah lebih jauh agar Indonesia tidak hanya menjual bahan baku, tetapi mampu menghasilkan produk jadi dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Dorongan itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Dadang M. Naser, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Bio Farma (Persero) di Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI meninjau fasilitas produksi sekaligus membahas penguatan kemandirian industri farmasi nasional. Pembahasan juga melibatkan jajaran BP BUMN, Danantara Asset Management, serta manajemen PT Bio Farma.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, terutama untuk melihat kapasitas produksi industri farmasi dalam negeri dan kontribusinya terhadap ketahanan sektor kesehatan.
Dadang menilai, Indonesia memiliki kekayaan tanaman herbal yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Hilirisasi dinilai penting agar manfaat ekonomi dari sumber daya hayati tersebut dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri.
Hilirisasi Herbal Dinilai Bisa Perkuat Industri Farmasi
Dalam keterangannya, Dadang menyoroti pola perdagangan obat-obatan, vaksin, dan produk farmasi lain yang selama ini melibatkan aktivitas ekspor dan impor. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat pengolahan bahan baku di dalam negeri agar tidak hanya menjual komoditas mentah ke pasar internasional.
“Namun yang menarik tadi adalah herbalis, ini kekayaan Indonesia luar biasa. Apabila kita kuatkan di sini kita banyak ekspornya, memproduk bahan baku menjadi bahan jadi, bukan diekspor bahan bakunya,” ujar Dadang.
Ia berpandangan, pengolahan bahan herbal menjadi produk jadi dapat memberikan nilai ekonomi lebih besar dibandingkan sekadar mengekspor bahan mentah. Karena itu, potensi tanaman lokal perlu dihubungkan dengan kemampuan industri farmasi dalam melakukan riset, pengolahan, dan pengembangan produk.
Salah satu komoditas yang disinggung Dadang adalah daun kratom. Ia melihat komoditas tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut melalui proses hilirisasi di dalam negeri.
Potensi kratom juga menjadi perhatian pemerintah. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam pembahasan bersama Kemendiktisaintek pada 5 November 2026, menyampaikan pentingnya pengembangan kratom berbasis bukti ilmiah. Pemanfaatannya perlu memperhatikan aspek keamanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, pengembangan kratom sebagai komoditas bernilai tambah tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan bahan baku. Kajian ilmiah dan pemenuhan ketentuan pengawasan tetap menjadi bagian penting sebelum produk dikembangkan lebih jauh.
Sacha Inchi hingga Jahe Merah Jadi Perhatian
Selain kratom, Dadang turut menyoroti potensi kacang sacha inchi yang disebut mengandung omega 3, 6, dan 9. Tanaman yang menurut keterangannya berasal dari Brasil tersebut mulai dikembangkan di Indonesia.
Ia berharap pengembangan sacha inchi dapat melibatkan industri farmasi sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai komersial.
“Ini sedang dikembangkan, ditanam di Indonesia. Nah bagaimana keterlibatan Kimia Farma dalam kaitan dengan produk ini menjadi cuan, celah untuk menjadi uang,” tuturnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan dorongan agar perusahaan farmasi nasional tidak hanya berfokus pada produk obat dan vaksin, tetapi juga melihat peluang pengembangan produk berbahan alam. Keterlibatan industri diharapkan dapat membuka ruang pengolahan komoditas lokal menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi.
Dadang juga menyebut jahe merah dan pasak bumi sebagai tanaman yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal unggulan. Ia membandingkan potensi jahe merah dengan ginseng dan menilai kombinasi jahe merah serta pasak bumi dapat menjadi peluang pengembangan produk bernilai tambah.
“Jahe merah itu dibandingkan dengan ginseng itu jauh hebat jahe merah. Tapi ternyata ginseng lebih hebat. Apalagi kalau dipadukan dengan pasak bumi, itu jadi herbal yang hebat. Nah itu jadi nilai,” tandasnya.
Meski demikian, potensi tanaman herbal tersebut tetap perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan produk yang terukur, termasuk pembuktian ilmiah dan standar keamanan yang berlaku.
Kemandirian Farmasi Bukan Sekadar Produksi Obat
Dalam kunjungan ke Bio Farma, Komisi VI DPR RI juga menekankan bahwa kemandirian industri farmasi tidak semata-mata diukur dari kemampuan memproduksi obat di dalam negeri.
Penguatan kapasitas produksi, pengolahan bahan baku, dan pengembangan produk lokal merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan sektor kesehatan. Dengan kemampuan industri yang semakin kuat, Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Hilirisasi tanaman herbal menjadi salah satu peluang yang dapat dikembangkan untuk mendukung tujuan tersebut. Kekayaan hayati Indonesia memiliki potensi ekonomi, tetapi nilai tambahnya akan lebih besar apabila proses pengolahan dan pengembangan produk dilakukan di dalam negeri.
Melalui fungsi pengawasan DPR RI, pembahasan bersama BP BUMN, Danantara Asset Management, dan manajemen Bio Farma diharapkan dapat mendorong penguatan industri farmasi nasional.
Tantangannya bukan hanya menghasilkan produk yang memiliki nilai komersial, melainkan juga memastikan produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Dengan begitu, pengembangan herbal lokal dapat berjalan seiring dengan penguatan kemandirian kesehatan Indonesia.
