DINEWS.ID — Ketika ratusan toko dijarah dan aparat keamanan kewalahan menghadapi kerumunan, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengakui bahwa polisi kehilangan kendali dalam gelombang demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan. Namun, Presiden Emmanuel Macron memilih mempertahankannya di tengah tekanan publik untuk mengevaluasi kegagalan pengamanan.
Keputusan Macron tersebut menjadi perhatian di tengah situasi keamanan yang belum sepenuhnya pulih. Kerusuhan yang melanda sejumlah kota di Prancis tidak hanya meninggalkan kerusakan bangunan dan tempat usaha, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan aparat dalam mengantisipasi demonstrasi berskala besar.
Dilansir dari Al Jazeera dalam laporan yang diterbitkan pada Senin, 19 Oktober 2026, Macron menolak pengunduran diri Nunez setelah menteri tersebut mengajukan permohonan mundur menyusul kekerasan dan penjarahan selama demonstrasi akhir pekan.
Kantor kepresidenan Prancis, Élysée, menjelaskan bahwa Macron meminta Nuñez tetap menjalankan tugasnya untuk menjaga kesinambungan komando di tubuh kepolisian dan pasukan keamanan.
Presiden juga meminta menteri dalam negeri mengambil langkah baru untuk menangani para pelaku penjarahan serta memastikan transparansi mengenai kegagalan perencanaan dan intelijen yang berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan.
Lebih dari 2.330 Orang Ditangkap
Besarnya dampak kerusuhan terlihat dari jumlah penangkapan dan personel keamanan yang terluka.
Menurut laporan Al Jazeera yang mengutip Kementerian Dalam Negeri Prancis, lebih dari 2.300 orang ditangkap dan hampir 1.000 polisi serta personel gendarmerie terluka dalam demonstrasi pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Menteri Kehakiman Gérald Darmanin kemudian menyebut lebih dari 2.330 orang telah dibawa ke tahanan polisi selama akhir pekan. Sekitar 70 persen dari mereka merupakan orang dewasa.
Korban luka juga dilaporkan berasal dari kalangan demonstran. Salah satu peserta aksi dilaporkan kehilangan tangan akibat terkena granat pengendali massa yang ditembakkan aparat.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa dampak bentrokan tidak hanya dirasakan oleh petugas keamanan, tetapi juga oleh masyarakat yang berada di tengah situasi berbahaya.
Demonstrasi pada Sabtu diikuti lebih dari 500.000 orang di berbagai wilayah Prancis. Aksi itu mempertemukan mahasiswa yang menuntut perbaikan kondisi pendidikan dengan warga yang memprotes tingginya biaya hidup dan memburuknya pelayanan publik.
Namun, aksi yang membawa beragam tuntutan tersebut berubah menjadi kerusuhan di sejumlah kota. Penjarahan, pembakaran, dan perusakan properti dilaporkan terjadi, termasuk terhadap balai kota, kantor polisi, dan gedung pemerintahan lainnya.
Menteri Akui Pengamanan Tidak Cukup
Pernyataan Nuñez pada Senin menjadi salah satu sorotan utama setelah pemerintah menghadapi kritik atas penanganan demonstrasi.
Dalam keterangannya, Nuñez mengakui bahwa polisi kehilangan kendali di sejumlah kota besar ketika ratusan toko dijarah.
Ia juga mengakui adanya kekurangan antisipasi dalam pengerahan personel keamanan. Menurutnya, jumlah petugas yang ditempatkan tidak mencukupi untuk menghadapi besarnya kerumunan, terutama kelompok perusuh dan penjarah yang bergerak di pinggiran demonstrasi.
Nuñez memperkirakan sekitar 60.000 personel penegak hukum telah dikerahkan di seluruh Prancis pada hari demonstrasi.
Meski demikian, besarnya jumlah personel tersebut tidak sepenuhnya mencegah terjadinya kerusakan di berbagai lokasi.
Nuñez mengatakan bahwa dengan melihat dampak kerusakan yang terjadi, ia menilai pengunduran diri merupakan langkah yang semestinya diajukan.
Namun, Macron memilih mempertahankannya. Pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus: memulihkan keamanan dan mengungkap kelemahan dalam persiapan pengamanan yang memungkinkan kerusuhan berkembang.
Permintaan Macron agar dilakukan pemeriksaan transparan terhadap kegagalan perencanaan dan intelijen juga menunjukkan bahwa evaluasi tidak cukup berhenti pada penangkapan para pelaku.
Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana aparat mempersiapkan diri menghadapi demonstrasi yang telah mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dengan tuntutan berbeda.
Penjarahan Berlanjut hingga Minggu
Kerusuhan tidak langsung berhenti setelah demonstrasi pada Sabtu berakhir. Penjarahan masih terjadi pada Minggu, 18 Oktober 2026, ketika sejumlah tempat usaha kembali menjadi sasaran.
Wali Kota Paris Emmanuel Grégoire menyebut sekitar 30 toko di ibu kota Prancis menjadi sasaran pada hari tersebut. Ia menggambarkan pemandangan yang terjadi sebagai sesuatu yang tidak tertahankan.
Nuñez juga menyebut sekitar 350 orang ditangkap di Paris pada Minggu dan sepanjang malam berikutnya.
Sementara itu, kerusakan bangunan publik turut menjadi perhatian di kota lain. Di Lyon, Prancis bagian tengah-timur, petugas kepolisian dan ahli forensik memeriksa kantor pariwisata yang terbakar setelah kerusuhan dan penjarahan.
Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa dampak demonstrasi meluas melampaui pusat pemerintahan atau kawasan utama ibu kota.
Bagi pemilik usaha, penjarahan dan perusakan berarti kerugian yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi. Bagi warga, kerusakan fasilitas publik dan bentrokan menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan lingkungan tempat mereka tinggal.
Macron juga menyatakan dukungan bagi pelaku usaha yang terdampak kekerasan. Namun, rincian mengenai bentuk kompensasi dan mekanisme pemulihan usaha masih menjadi persoalan yang perlu diperjelas pemerintah.
Persoalan Pendidikan dan Biaya Hidup Jadi Latar Belakang
Kerusuhan di Prancis tidak muncul tanpa rangkaian persoalan sebelumnya. Demonstrasi pada akhir pekan tersebut merupakan kelanjutan dari aksi mahasiswa sekolah menengah yang telah berlangsung selama beberapa pekan.
Para pelajar memprotes ruang kelas yang terlalu padat, kekurangan guru, serta kurangnya investasi di sektor pendidikan.
Gerakan yang dipimpin anak muda itu disebut sebagai salah satu gelombang protes pelajar terbesar di Prancis dalam beberapa waktu terakhir.
Di luar persoalan pendidikan, tingginya biaya hidup dan memburuknya pelayanan publik turut mempertemukan mahasiswa dengan kelompok masyarakat lain.
Dengan demikian, demonstrasi tersebut membawa beragam tuntutan yang tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan keamanan atau ketertiban umum.
Di satu sisi, tindakan penjarahan dan perusakan properti menuntut penegakan hukum. Di sisi lain, persoalan pendidikan, biaya hidup, dan pelayanan publik tetap menjadi isu yang melatarbelakangi mobilisasi masyarakat.
Pemisahan antara penanganan pelaku kekerasan dan penyelesaian tuntutan demonstran menjadi tantangan bagi pemerintah. Penegakan hukum diperlukan untuk menangani tindakan kriminal, sementara dialog dibutuhkan untuk membahas persoalan yang menjadi dasar protes.
Pemerintah Dihadapkan pada Dua Tantangan
Keputusan Macron mempertahankan Nuñez membuat tanggung jawab penanganan krisis tetap berada di tangan jajaran pemerintah yang sama, sembari membuka ruang evaluasi terhadap kegagalan pengamanan.
Dalam waktu dekat, pemerintah harus memastikan aparat mampu melindungi masyarakat, mencegah penjarahan berulang, dan menjaga fasilitas publik. Pada saat bersamaan, pemerintah juga perlu memberikan kejelasan mengenai penanganan kerugian yang dialami pemilik usaha.
Transparansi mengenai kekurangan dalam perencanaan dan intelijen akan menjadi bagian penting dari evaluasi tersebut. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana kegagalan pengamanan terjadi dan langkah apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya.
Namun, pemulihan situasi tidak hanya bergantung pada pengerahan personel atau tindakan terhadap pelaku kerusuhan. Persoalan pendidikan, biaya hidup, dan pelayanan publik yang mendorong masyarakat turun ke jalan juga membutuhkan perhatian.
Bagi Prancis, tantangannya kini adalah mengembalikan keamanan tanpa mengabaikan keresahan sosial yang telah berkembang selama berminggu-minggu.
Macron telah memutuskan bahwa Nuñez tetap menjabat. Langkah berikutnya akan diuji melalui kemampuan pemerintah menjelaskan kegagalan pengamanan, menindak pelaku kekerasan, melindungi masyarakat, dan merespons tuntutan publik secara konkret.
