90 Koperasi Desa Beroperasi di Lamongan, Gus Ipul Bidik Penyaluran Bansos Lebih Dekat

DINEWS.ID — Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi salah satu harapan di balik pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sekitar 90 koperasi desa telah beroperasi dan mulai melayani masyarakat, termasuk melalui layanan yang memungkinkan penerima bantuan mengakses pencairan bansos tanpa harus datang ke kantor cabang bank.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau operasional KDKMP di Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Kamis, 15 Oktober 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi berjalan dengan baik sekaligus melihat potensinya dalam memperkuat perekonomian desa dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kehadiran KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi sarana kegiatan ekonomi warga, tetapi juga mendukung kemudahan akses terhadap kebutuhan pokok serta penyaluran bantuan sosial dan subsidi pada masa mendatang.

Menurut Gus Ipul, KDKMP Sidorejo sudah berjalan cukup baik. Koperasi tersebut didukung sumber daya manusia, mulai dari manajer hingga pegawai, serta sarana dan prasarana yang dinilai memadai.

Meski demikian, ia berharap pengelolaan koperasi terus ditingkatkan, terutama dalam hal tata kelola dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan begitu, warga dapat memahami manfaat koperasi dan memanfaatkan layanan yang tersedia secara optimal.

“Kita harapkan ke depan makin sempurna, makin baik dari sisi tata kelola, dari sisi sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu secara utuh tentang manfaat dari hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini,” kata Gus Ipul seusai meninjau KDKMP.

Bansos Diharapkan Bisa Diakses Lewat Koperasi Desa

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah peluang pemanfaatan KDKMP sebagai sarana penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Jika kebijakan ini direalisasikan, masyarakat diharapkan memiliki akses layanan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

Gus Ipul menjelaskan, koperasi desa diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Selain itu, penyaluran bansos dan subsidi sosial dari berbagai kementerian dan lembaga juga diharapkan dapat dilakukan melalui KDKMP.

Ia menyebut rencana tersebut sejalan dengan arahan Presiden dan berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, di bawah koordinasi Kemenko Pangan, Pak Zulhas (Zulkifli Hasan), diharapkan nanti penyaluran-penyaluran bantuan sosial dan subsidi sosial, ya tentu termasuk di dalamnya yang dari Kementerian Sosial bisa disalurkan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.

Meski demikian, penyaluran bansos dan subsidi melalui KDKMP tersebut masih berupa harapan dan rencana yang perlu ditindaklanjuti. Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara layanan yang sudah berjalan dan kebijakan penyaluran yang masih diharapkan dapat direalisasikan.

Dalam kunjungan di Desa Sidorejo, Gus Ipul juga melihat langsung proses pengambilan bantuan sosial dan berdialog dengan sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Suasana berlangsung hangat ketika beberapa penerima bantuan turut menyumbangkan suara untuk bernyanyi bersama.

Interaksi tersebut menjadi bagian dari kunjungan untuk melihat secara langsung pelayanan koperasi kepada masyarakat.

BNI46 Bawa Layanan Perbankan Lebih Dekat

Upaya mendekatkan pelayanan kepada penerima bansos juga didukung kolaborasi dengan sektor perbankan. Direktur Kelembagaan BNI, Eko Setyo Nugroho, menjelaskan bahwa BNI bekerja sama dengan KDKMP melalui kehadiran Agen BNI46.

Melalui layanan tersebut, pencairan bansos dan berbagai transaksi perbankan dapat dilakukan langsung di koperasi desa. Dengan demikian, penerima bantuan tidak harus selalu mendatangi kantor cabang bank untuk mengakses layanan yang tersedia di lokasi koperasi.

“Jadi kalau Bapak Ibu semula itu kalau mengambil bantuan harus ke cabang, sekarang cukup ke masing-masing koperasi. Jadi cabang kami, kami bawa ke sini bekerja sama dengan koperasi,” jelas Eko.

Kehadiran layanan perbankan di koperasi menjadi salah satu bentuk kolaborasi untuk memperluas akses transaksi masyarakat desa. Namun, layanan yang dapat dimanfaatkan tetap mengikuti fasilitas yang tersedia pada masing-masing koperasi dan ketentuan program terkait.

Jika dikembangkan secara berkelanjutan, kolaborasi ini diharapkan dapat membuat koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi titik pelayanan yang membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Sekitar 90 KDKMP Sudah Beroperasi di Lamongan

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan bahwa sekitar 90 KDKMP telah beroperasi di wilayahnya. Koperasi-koperasi tersebut mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, termasuk melalui kepesertaan anggota.

Yuhronur berharap kebijakan penyaluran bansos dan subsidi dari berbagai kementerian serta lembaga melalui KDKMP dapat segera direalisasikan agar operasional koperasi semakin optimal.

Ia juga berharap koperasi dapat melayani berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan bahan pokok hingga layanan pembayaran.

“Harapan kami untuk pelayanan subsidi dari berbagai kementerian nanti bisa semuanya lewat di sini, termasuk untuk kebutuhan bahan pokok, gas, dan juga nanti pembayaran listrik juga kita akan laksanakan di sini,” ujarnya.

Harapan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin menjadikan koperasi sebagai salah satu pusat pelayanan ekonomi masyarakat desa. Meski begitu, pengembangan layanan tersebut tetap membutuhkan dukungan, kesiapan operasional, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Gus Ipul pun meminta Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mendampingi penyelenggaraan KDKMP secara berkelanjutan.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan koperasi sekaligus memperbaiki kekurangan yang masih ditemukan selama masa awal operasional.

“Didukung kebutuhan-kebutuhannya, di-backup kekurangan-kekurangannya, sehingga ke depan Koperasi Desa Merah Putih bisa beroperasi lebih optimal sesuai arahan Bapak Presiden. Jika ada kekurangan-kekurangan sementara ini mohon dimaklumi, karena ini baru juga mulai beradaptasi,” kata Gus Ipul.

Peninjauan Dilakukan di Tujuh Lokasi

Peninjauan operasional KDKMP oleh tim Kementerian Sosial tidak hanya dilakukan di Desa Sidorejo. Tim juga mengunjungi sejumlah desa lain di Kabupaten Lamongan, yakni Pandanpancur, Ketapangtelu, Blawi, Sambopinggir, dan Windu.

Selain itu, peninjauan dilakukan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Secara keseluruhan, terdapat tujuh titik peninjauan yang tersebar di Kabupaten Lamongan dan Sidoarjo, Jawa Timur.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Moh. Nalikan, jajaran pejabat Kemensos, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan.

Penguatan KDKMP menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan dan mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa. Di Lamongan, beroperasinya sekitar 90 koperasi membuka ruang bagi pengembangan layanan yang lebih beragam, termasuk transaksi perbankan melalui Agen BNI46.

Ke depan, realisasi penyaluran bansos dan subsidi melalui koperasi akan menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Jika kebijakan tersebut dapat diterapkan sesuai ketentuan, KDKMP berpotensi membantu masyarakat mengakses layanan secara lebih dekat sekaligus memperkuat fungsi koperasi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi desa.