DINEWS.ID – Mohamad Sohibul Iman resmi dilantik menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri. Setelah dilantik, Sohibul langsung menyoroti persiapan MPR menghadapi proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Pelantikan berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Prosesi pengucapan sumpah jabatan dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan dihadiri jajaran pimpinan MPR lainnya.
Dengan pengangkatan tersebut, Sohibul mengisi posisi Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.
Pengangkatan Sohibul ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 11 Tahun 2026. Sebelumnya, pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid pada 10 November 2026.
Pergantian tersebut berkaitan dengan penugasan baru Hidayat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. PKS kemudian menunjuk Sohibul untuk menggantikan posisi Hidayat di pimpinan MPR.
MPR Siapkan Dua Panitia untuk Pemilihan Wapres
Selain menjalankan tugas barunya sebagai pimpinan MPR, Sohibul menyoroti persiapan lembaga tersebut dalam proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran.
Ia menyampaikan bahwa Ketua MPR Ahmad Muzani telah memberikan penjelasan mengenai pembentukan dua panitia. Keduanya memiliki tugas berbeda, yakni mempersiapkan pelaksanaan sidang serta melakukan verifikasi terhadap calon wakil presiden.
“Tadi saya dibrief oleh Ketua MPR Pak Muzani bahwa MPR sudah membentuk dua lembaga ya atau dua panitia ya. Ada panitia ad hoc terkait penyiapan untuk sidang itu dan yang kedua terkait dengan panitia verifikasi,” ujar Sohibul.
Menurutnya, proses verifikasi baru akan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Sohibul menegaskan, pemeriksaan terhadap kedua calon tersebut perlu dilakukan secara mendalam. MPR ingin memastikan seluruh aspek yang berkaitan dengan persyaratan calon diperiksa secara terperinci.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah riwayat pendidikan kandidat. Menurut Sohibul, pengalaman dari persoalan yang pernah muncul sebelumnya perlu menjadi pembelajaran agar proses pemilihan berikutnya tidak kembali menimbulkan kontroversi.
“Nanti begitu Presiden mencalonkan dua calonnya itu harus diverifikasi dan saya kira MPR belajar dari apa yang terjadi kemarin. MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail supaya nanti ke depan tidak ada persoalan, ya terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu supaya nanti tidak terjadi kontroversi,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa MPR ingin menjalankan tahapan pemeriksaan secara cermat sebelum kedua nama calon dibawa ke proses pemilihan dalam sidang.
Riwayat Pendidikan Jadi Perhatian
Penekanan terhadap riwayat pendidikan menjadi salah satu poin penting dalam penjelasan Sohibul. Ia berharap verifikasi tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan informasi mengenai latar belakang pendidikan para calon dapat diperiksa dengan detail.
Langkah tersebut diharapkan mencegah munculnya persoalan yang dapat mengganggu proses pemilihan wakil presiden.
Sebelumnya, MPR telah menyiapkan agenda sidang untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti Gibran pada 2 Desember 2026. MPR juga telah membentuk tim verifikasi dan panitia ad hoc untuk mendukung tahapan tersebut.
Namun, pelaksanaan pemilihan tetap bergantung pada proses pengajuan dua nama oleh Presiden. Setelah nama-nama tersebut diserahkan, MPR akan menjalankan tahapan verifikasi sebelum melanjutkan proses sesuai mekanisme kelembagaan.
Dalam pemberitaan pada Senin (16/11/2026), Sohibul juga menyebut adanya kemungkinan permintaan penundaan jadwal sidang selama satu pekan dari pihak Presiden. Jika disepakati pimpinan MPR, agenda yang semula direncanakan pada 2 Desember dapat bergeser menjadi 9 Desember 2026.
Dengan demikian, pembentukan dua panitia menjadi bagian dari persiapan MPR untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai tahapan. Pemeriksaan terhadap calon, terutama terkait riwayat pendidikan, diharapkan dapat dilakukan secara teliti sebelum keputusan diambil dalam sidang MPR.












