DINEWS.ID – Momentum evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai aksi demonstrasi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Bogor. Menyikapi situasi tersebut, Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah II Provinsi Jawa Barat mengimbau pelajar SMA, SMK, dan SLB di Kota Bogor dan Kota Depok agar tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa.

Imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh peserta didik, baik di sekolah negeri maupun swasta, terutama selama momentum aksi pada 19-20 Oktober 2026. Pelajar diminta mengutamakan keselamatan diri dan tetap fokus menjalani pendidikan.

Kepala Cadisdik Wilayah II Provinsi Jawa Barat, Yudi Rahmat, menegaskan bahwa pelajar perlu berhati-hati dalam menyikapi ajakan mengikuti demonstrasi. Menurutnya, keterlibatan dalam aksi di jalanan dapat menghadirkan risiko yang perlu dipertimbangkan.

“Kami mengimbau seluruh siswa dan siswi untuk menjaga diri, menghindari risiko yang berbahaya, dan tetap fokus pada pendidikan demi meraih masa depan yang lebih baik. Tunjukkan sikap pelajar yang cerdas, santun, berintegritas, serta menjaga nama baik sekolah. Pesan utamanya, pelajar cerdas tidak ikut-ikutan,” ujar Yudi Rahmat.

Selain menyampaikan imbauan kepada peserta didik, Yudi meminta seluruh civitas akademika, guru, orang tua, dan wali murid ikut mengawasi aktivitas pelajar selama periode tersebut.

Pengawasan bersama dinilai penting agar siswa tidak mudah terprovokasi ajakan aksi jalanan dan tetap menjalankan kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya.

Aksi Mahasiswa Unpak di Tugu Kujang

Imbauan Cadisdik tersebut muncul di tengah berlangsungnya demonstrasi yang digelar sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa. Di Kota Bogor, puluhan mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) menggelar aksi di kawasan Tugu Kujang, Kecamatan Bogor Tengah, pada Selasa sore, 20 Oktober 2026.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengenakan pakaian serba hitam dan membakar ban bekas. Demonstrasi digelar untuk menyampaikan evaluasi kritis terhadap dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Presiden Mahasiswa Unpak, Galuh, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap mahasiswa bersama masyarakat terhadap sejumlah persoalan nasional. Ia merujuk pada kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

“Hari ini kita menyatakan sikap untuk menolak dan mendesak dari program, agenda, dan tindakan yang hari ini menjadi point of view masyarakat,” kata Galuh di lokasi aksi.

Dalam orasinya, Galuh menyampaikan lima tuntutan utama. Mahasiswa mendesak penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua sebagai bencana nasional; menjamin pendidikan sebagai hak dasar warga negara; menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan mahasiswa; mengevaluasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); serta meminta pertanggungjawaban pimpinan negara atas kondisi yang terjadi.

Mahasiswa Soroti Karhutla dan Anggaran Bencana

Salah satu isu yang disoroti dalam demonstrasi tersebut adalah penanganan karhutla. Galuh menilai persoalan kebakaran hutan dan lahan perlu mendapatkan perhatian serius, termasuk terkait dampak asap yang disebutnya turut dirasakan negara-negara tetangga.

Ia juga mengkritik anggaran penanggulangan bencana yang, berdasarkan angka yang disampaikannya dalam aksi, mengalami penurunan pada APBN 2026.

Galuh menyebut anggaran tersebut sebesar Rp491 miliar pada 2026, dibandingkan Rp2,01 triliun pada 2025 dan Rp4,92 triliun pada 2024. Angka dan perbandingan tersebut merupakan data yang disampaikan dalam orasi mahasiswa dan masih perlu dicocokkan dengan dokumen anggaran resmi serta cakupan pos anggaran yang dibandingkan.

“Hari ini pemerintah seakan-akan masih sanggup, padahal nyatanya pemerintah tidak berani dan tidak mau menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional. Sekecil-kecilnya kebakaran atau dibakarnya ban, ternyata asapnya membuat napas kita sesak dan mata terganggu. Ini jadi momentum bersama untuk refleksi bahwasannya sekecil-kecilnya asap bisa memberikan dampak,” tegas Galuh.

Aksi mahasiswa di Tugu Kujang menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi publik pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, Cadisdik Wilayah II Jawa Barat mengingatkan pelajar di Kota Bogor dan Kota Depok agar tidak ikut terlibat dalam demonstrasi serta tetap mengutamakan keselamatan dan pendidikan.