DINEWS.ID – Di tengah maraknya gelombang penolakan terhadap pemutaran film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah, kegiatan nonton bareng (nobar) yang digelar di Lapangan Sempur pada Sabtu malam (16/5/2026) berlangsung aman dan kondusif.
Meski sempat dibayangi kekhawatiran akan adanya upaya pembubaran dari kelompok kontra, acara tetap berjalan lancar hingga selesai tanpa insiden berarti.
Suasana yang awalnya dipenuhi rasa waswas justru berubah menjadi ruang diskusi publik yang hangat mengenai isu masyarakat adat Papua dan krisis lingkungan di Indonesia.
Diskusi Masyarakat Adat Papua dan Krisis Lingkungan Jadi Sorotan
Tak hanya menghadirkan pemutaran film dokumenter Pesta Babi, panitia juga menggelar sesi diskusi bersama sejumlah narasumber untuk membahas persoalan hak masyarakat adat, konflik agraria, hingga ancaman kerusakan lingkungan.
Pemerhati masyarakat adat, Hikmawan, menyoroti lemahnya posisi masyarakat adat di Indonesia akibat belum adanya payung hukum nasional yang kuat.
“Kenapa masyarakat adat tidak kuat untuk melawan kuasa dari penguasa, karena tidak ada undang-undang yang mengatur khusus masyarakat adat,” ujar Hikmawan dalam sesi diskusi.
Ia menegaskan bahwa belum disahkannya Undang-Undang Masyarakat Adat membuat hak-hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidup mereka belum terlindungi secara maksimal.
Menurutnya, pengakuan terhadap hak masyarakat adat sebenarnya sudah diatur secara internasional melalui deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).
“Berbicara soal HAM secara internasional, itu diakui melalui UNDRIP. Tapi bagaimana dengan Indonesia?” tambahnya.
Greenpeace Indonesia Soroti Perlawanan Warga Papua
Dalam diskusi tersebut, Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Anggi Prayoga, juga mengajak masyarakat untuk memahami kondisi yang dihadapi warga Papua sebagaimana tergambar dalam film dokumenter tersebut.
Menurut Anggi, perjuangan masyarakat adat Papua erat kaitannya dengan upaya mempertahankan ruang hidup, hutan, dan sumber daya air yang menjadi bagian penting kehidupan mereka.
“Film ini menjelaskan soal kondisi di sana, jadi bisa dibayangkan mereka sekarang sedang melakukan perlawanan. Yang diperjuangkan sebetulnya adalah ruang hidup terhadap hutan dan sumber daya air,” jelas Anggi.
Ia menilai masyarakat di Papua maupun di Pulau Jawa sama-sama memiliki ketergantungan besar terhadap alam. Namun, aspek tersebut kerap diabaikan dalam kebijakan pembangunan pemerintah.
“Pemerintah melihat Papua seolah tidak memiliki penghuni dan hutannya dianggap tidak memiliki fungsi sebagai ruang hidup masyarakat,” pungkasnya.
Nobar ‘Pesta Babi’ di Bogor Jadi Ruang Diskusi Publik
Pelaksanaan nobar dokumenter Pesta Babi di Sempur Bogor menjadi contoh bahwa ruang diskusi publik mengenai isu lingkungan, hak asasi manusia, dan masyarakat adat masih dapat berlangsung damai di tengah perbedaan pandangan.
Acara ini sekaligus menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap persoalan Papua, perlindungan hutan, dan hak masyarakat adat yang hingga kini masih menjadi perdebatan di tingkat nasional. (Yis)
