DINEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan guna mendukung keberhasilan pembangunan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan arahan pada kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik kepada kepala daerah dan Forkopimda Provinsi Jawa dan Bali di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6).
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menekankan bahwa wilayah Jawa dan Bali memiliki peran strategis bagi Indonesia karena menjadi pusat berbagai aktivitas nasional dan dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia.
“Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara,” ujar Tito Karnavian.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada terciptanya kondisi daerah yang aman, kondusif, dan stabil. Oleh karena itu, seluruh unsur Forkopimda perlu terus memperkuat koordinasi dan komunikasi sebagai langkah antisipatif dalam menjaga ketertiban serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Mendagri menjelaskan bahwa pengalaman di berbagai daerah menunjukkan kepemimpinan yang solid dan koordinasi yang baik antarpemangku kepentingan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan serta mencegah potensi gangguan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua akan terganggu,” ungkapnya.
Selain memperkuat sinergi Forkopimda, Mendagri juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah strategis dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat toleransi antarumat beragama.
Menurutnya, FKUB memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan deteksi dini terhadap berbagai potensi permasalahan sosial yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat.
Karena itu, Mendagri meminta kepala daerah, khususnya yang memiliki kapasitas fiskal memadai, untuk memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan FKUB melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Mohon juga dihidupkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena biasanya daerah-daerah yang rentan pada isu-isu keagamaan, kalau FKUB-nya jalan itu lebih cepat mereka bisa mencegah potensi konflik karena agama,” kata Tito. (*)
