DINEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih membahas formula terbaik untuk mengisi empat jabatan eselon II yang hingga kini belum terisi. Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyatakan proses pengisian jabatan tetap berjalan dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan.
“Sekarang sedang dibahas formula yang paling tepat. Apakah tetap memakai sistem merit dan manajemen talenta seperti sebelumnya, atau mencoba pendekatan lain seperti open bidding,” ujar Dedie pada Jumat (18/7/2025).
Empat posisi eselon II yang masih kosong saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Dedie menjelaskan, Pemkot tengah mengevaluasi potensi internal melalui manajemen talenta. Sejumlah pejabat eselon III yang berada dalam kategori box 8 dan box 9 menjadi kandidat untuk dipromosikan.
“Saya percaya banyak teman-teman di eselon III yang punya kapabilitas, kompetensi, dan integritas,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menekankan pentingnya percepatan pengisian jabatan agar pelaksanaan program pemerintah tidak terganggu.
“Kami dari DPRD tentu meminta agar semua harus kembali ke aturan. Proses yang dijalankan juga harus transparan. Tidak boleh ada bagi-bagi jatah pasca pilkada,” tegas Rusli, Rabu (16/7/2025).
Rusli mengingatkan bahwa pengisian jabatan harus mengacu pada prinsip meritokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta regulasi Menpan-RB terkait seleksi terbuka dan manajemen talenta.
“Semua ASN punya hak yang sama selama memenuhi kriteria. Jangan sampai pengangkatan didasari hubungan politik atau praktik tidak objektif lainnya,” ujarnya.
DPRD mendorong Pemkot agar menyelesaikan proses pengisian jabatan secara akuntabel demi kelancaran pelaksanaan program strategis. ***
