DINEWS.ID – Aksi demonstrasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bogor di kawasan Jalan Ir. H. Djuanda, Rabu, 11 November 2026, sempat diwarnai ketegangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Massa aksi terlibat saling dorong dengan petugas setelah dihalau saat hendak menuju Istana Bogor.
Situasi semakin memanas ketika mahasiswa menolak pengalihan rute yang diarahkan aparat. Massa bahkan sempat memblokade ruas Jalan Djuanda sehingga arus lalu lintas di kawasan tersebut terganggu dan menimbulkan kemacetan cukup panjang.
Sebelum ketegangan terjadi, massa GMNI bergerak dari arah Bogor Trade Mall (BTM) menuju kawasan Istana Bogor. Namun, ketika melintas di depan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, petugas kepolisian menghalau rombongan mahasiswa dan mengarahkan mereka untuk berbelok ke Jalan Dewi Sartika.
Pengalihan tersebut ditolak oleh massa aksi. Mahasiswa tetap bersikeras melanjutkan perjalanan menuju Istana Bogor sesuai titik aksi yang mereka rencanakan.
Penolakan itu kemudian berujung pada aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas yang berjaga di lokasi. Adu argumen juga terjadi ketika aparat berupaya mengarahkan massa agar mengikuti jalur yang telah ditentukan.
Setelah berhasil melewati barikade petugas, mahasiswa kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri Jalan Djuanda. Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan sambil bergerak menuju depan Istana Bogor dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari belakang.
Setibanya di depan Istana Bogor, massa kembali menggelar orasi untuk menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan yang menjadi agenda demonstrasi.
GMNI Sebut Sudah Kirim Surat Pemberitahuan
Ketua GMNI Kota Bogor, Alwan Ramadhan, menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan resmi mengenai rencana demonstrasi kepada Polresta Bogor Kota.
Menurut Alwan, dalam surat tersebut lokasi aksi memang ditetapkan di kawasan Istana Bogor. Karena itu, ia mempertanyakan penghalangan yang dialami massa ketika hendak menuju titik tersebut.
“Di dalam surat pemberitahuan, titik aksi kita memang di Istana. Tapi di lapangan kita malah dihalau, padahal kita hanya ingin menyuarakan aspirasi rakyat,” ujar Alwan kepada wartawan di lokasi aksi, Rabu, 11 November 2026.
Alwan menjelaskan, demonstrasi tersebut membawa 11 poin tuntutan. Secara umum, tuntutan itu berkaitan dengan berbagai persoalan yang dinilai mahasiswa bertentangan dengan nilai-nilai sosialis serta kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Salah satu isu yang menjadi sorotan GMNI adalah dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden. Alwan menyebut dugaan tersebut sebagai persoalan serius yang perlu mendapat perhatian.
“Dugaan penyadapan itu dilakukan oleh mantan Kapolri. Ini mengindikasikan adanya krisis kepercayaan dan impunitas di dalam tubuh instansi tersebut,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan bagian dari kritik yang disampaikan GMNI dalam aksi demonstrasi. Dugaan penyadapan yang dimaksud belum dapat diperlakukan sebagai fakta terverifikasi hanya berdasarkan pernyataan pihak demonstran.
Soroti Transparansi Kepolisian
Selain mengangkat isu dugaan penyadapan, GMNI Kota Bogor juga menyampaikan kritik terhadap transparansi institusi kepolisian, termasuk di tingkat daerah.
Alwan menilai pengalaman massa yang dihalau saat hendak menuju lokasi aksi turut memperkuat kritik mereka terhadap pelaksanaan pengamanan demonstrasi.
Bagi GMNI, penyampaian aspirasi di depan Istana Bogor merupakan bagian dari agenda aksi yang telah diberitahukan kepada kepolisian. Karena itu, pengalihan rute di lapangan menjadi salah satu persoalan yang mereka soroti.
Peristiwa di Jalan Djuanda tersebut memperlihatkan ketegangan yang terjadi selama berlangsungnya demonstrasi. Massa tetap berupaya mencapai lokasi orasi, sementara aparat melakukan pengamanan dan pengaturan pergerakan peserta aksi.
Hingga massa menggelar orasi di depan Istana Bogor, 11 poin tuntutan yang dibawa GMNI menjadi pokok aspirasi yang ingin mereka sampaikan melalui demonstrasi tersebut. (Yis)
