Sudah Pegang ID Card, Atlet Tenis Meja Bogor Tetap Dilarang Main di Porprov 2026, Ini Alasannya

DINEWS.ID – Atlet tenis meja Kota Bogor, Taufik Zikri, tidak bisa tampil dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 meskipun telah mengantongi kartu identitas resmi peserta atau ID Card. Polemik ini sempat menjadi perhatian publik setelah pertandingan tenis meja tertunda selama dua hari.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Anas S. Rasmana, akhirnya memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut. Ia menegaskan, keputusan tidak diperbolehkannya Taufik bertanding bukan berasal dari Dispora, melainkan merupakan keputusan pengurus induk organisasi tenis meja.

Menurut Anas, kewenangan menentukan keabsahan seorang atlet berada di tangan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) dan Pengurus Provinsi PTMSI Jawa Barat yang bertindak sebagai Technical Delegate (TD).

“Yang menjadi pedoman kami adalah peraturan dari PTMSI itu sendiri. Lembaga yang berwenang menyatakan seorang atlet bisa bertanding atau tidak di kelas Porprov adalah PB dan Pemprov-nya. Dan kemarin, pengurus pusat (Pak Peter) bersama Ketua Pemprov PTMSI Jabar (Pak Indra) sepakat memutuskan Saudara Taufik tidak ikut bertanding,” jelas Anas dalam keterangan pers, Kamis, 12 November 2026.

Penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa atlet yang sudah memiliki ID Card tetap tidak bisa turun ke arena pertandingan. Sebab, kartu identitas peserta ternyata tidak menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan keabsahan atlet.

Mengapa Taufik Zikri Tidak Boleh Bertanding?

Anas menjelaskan, keputusan terhadap Taufik berkaitan dengan ketentuan organisasi PTMSI mengenai jenjang pembinaan dan keikutsertaan atlet dalam kompetisi resmi.

Berdasarkan penjelasan Dispora, Taufik dinilai tidak mengikuti alur penjenjangan karier yang ditetapkan federasi, mulai dari Pekan Olahraga Kota (Porkot), Porprov, Pekan Olahraga Nasional (PON), hingga SEA Games.

Selain itu, atlet tersebut tercatat pernah bermain di liga atau asosiasi lain di luar naungan PTMSI.

Dua hal tersebut menjadi dasar pertimbangan pengurus pusat dan provinsi PTMSI dalam mengambil keputusan. Karena itu, meskipun Taufik telah terdaftar sebagai peserta, ia tetap tidak memperoleh persetujuan untuk bertanding.

Anas menegaskan Dispora mengikuti keputusan organisasi yang memiliki kewenangan dalam menentukan keabsahan atlet cabang olahraga tenis meja.

Mengapa ID Card Taufik Sempat Terbit?

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah bagaimana ID Card Taufik bisa diterbitkan jika pada akhirnya ia dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk bertanding.

Tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta Bidang IT KONI Kota Bogor kemudian memaparkan kronologi administratifnya.

Pada tahap finalisasi pendaftaran atlet melalui mekanisme entry by name by number dalam Delegation Registration Meeting (DRM) di Kota Bandung, berkas pendaftaran Taufik dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah).

Proses tersebut kemudian membuat ID Card peserta diterbitkan secara otomatis.

Namun, persoalan muncul ketika proses pengambilan ID Card dan pemeriksaan dokumen keabsahan atlet dilakukan. Saat itu ditemukan bahwa Taufik tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Keabsahan yang dikeluarkan PTMSI Jawa Barat.

“Dari pihak KONI Kota Bogor maupun KONI Jawa Barat sudah mengusahakan sesuai jalur prosedur. Namun pada saat pengambilan ID Card, ditemukan kendala paling mendasar yakni Saudara Taufik tidak memiliki SK Keabsahan yang dikeluarkan oleh PTMSI Jawa Barat,” terang perwakilan tim tersebut.

Dengan demikian, penerbitan ID Card dalam proses administrasi pendaftaran tidak otomatis menjamin seorang atlet telah memenuhi seluruh persyaratan untuk bertanding.

SK Keabsahan dari induk organisasi cabang olahraga tingkat provinsi menjadi dokumen yang diperlukan untuk memastikan legalitas atlet dalam kompetisi Porprov.

Mediasi Berlangsung hingga Pukul 02.00 WIB

Polemik keabsahan atlet tersebut sempat berdampak pada pelaksanaan pertandingan tenis meja yang digelar di kawasan Yasmin, Kota Bogor.

Pertandingan bahkan tertunda selama dua hari. Situasi ini memicu protes dari sejumlah kontingen daerah lain hingga muncul ancaman boikot.

Keterlambatan jadwal bukan hanya berpengaruh terhadap jalannya kompetisi, tetapi juga berpotensi menambah pengeluaran para peserta.

Kontingen yang harus menunggu lebih lama bisa menghadapi tambahan biaya penginapan, konsumsi, hingga sewa tempat.

Melihat kondisi tersebut, Anas turun langsung memediasi persoalan bersama sejumlah pihak. Pertemuan melibatkan PB PTMSI pusat, Pengprov PTMSI Jawa Barat, Panwasrah, serta KONI Jawa Barat.

Proses mediasi berlangsung hingga pukul 02.00 WIB dini hari. Tujuannya agar polemik segera mendapatkan keputusan sehingga pertandingan tidak terus tertunda.

“Karena sudah injury time, kami harus segera memutuskan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan kontingen kota lain. Kalau tertunda terus, kasihan mereka harus menambah biaya hotel, makan, dan sewa tempat. Alhamdulillah pertandingan kini sudah kembali berjalan normal,” tegas Anas.

Setelah keputusan diambil, pertandingan tenis meja akhirnya kembali berlangsung. Anas juga memastikan Ketua Cabang Olahraga Tenis Meja Kota Bogor dapat menerima keputusan tersebut.

Kota Bogor Tetap Bidik Emas dari Tenis Meja

Meski tidak bisa menurunkan Taufik Zikri, kontingen Kota Bogor tetap memiliki peluang untuk meraih prestasi di cabang tenis meja Porprov XV Jawa Barat 2026.

Anas menyebut Kota Bogor masih optimistis mengejar medali emas melalui sektor tunggal putri dan beregu putri.

Kekuatan atlet Kota Bogor di kedua sektor tersebut dinilai masih mampu bersaing dengan rival utama, yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor.

Dengan kembali normalnya jadwal pertandingan, kontingen Kota Bogor kini bisa melanjutkan perjuangan tanpa terganggu polemik yang sebelumnya sempat menyita perhatian.

Kasus Taufik Zikri menjadi salah satu persoalan administratif yang mewarnai penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026. Di sisi lain, kejadian ini memperlihatkan bahwa kepemilikan ID Card peserta belum tentu menjadi jaminan seorang atlet dapat bertanding apabila persyaratan keabsahan dari induk organisasi cabang olahraga belum terpenuhi. (Yis)