64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, DPR Kawal Status PKWTT

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyampaikan hasil mediasi terkait penyelesaian persoalan 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyampaikan hasil mediasi terkait penyelesaian persoalan 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dok: dpr.go.id

DINEWS.ID – Sebanyak 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi yang sebelumnya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) kini kembali bekerja setelah persoalan ketenagakerjaan mereka dimediasi oleh pimpinan DPR RI dan Komisi VI DPR RI. Kesepakatan yang dicapai pada 13 November 2026 itu mencakup pemberian status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR), serta kepesertaan BPJS.

Penyelesaian tersebut menjadi jalan keluar sementara bagi para pekerja yang selama bertahun-tahun menghadapi ketidakjelasan hubungan kerja. DPR menyatakan akan terus mengawal perkembangan status mereka, termasuk harapan agar para pekerja nantinya dapat beralih menjadi karyawan tetap atau berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan, persoalan itu bermula dari kondisi hubungan kerja sebagian buruh yang telah berlangsung sekitar delapan tahun tanpa kejelasan kontrak. Selain status kerja, pekerja juga disebut menghadapi persoalan upah di bawah UMR, kepesertaan BPJS, hingga pembayaran lembur yang tidak sesuai.

“Sebagian besar mereka sudah bekerja delapan tahun, tetapi tidak punya kontrak yang jelas. Hubungan kerjanya tanpa status, tidak jelas statusnya sebagai apa. Upahnya juga di bawah UMR, kemudian tidak ada BPJS. Banyak yang lembur dengan pembayaran yang tidak sesuai,” ujar Anggia usai audiensi bersama pimpinan DPR dan perwakilan Konfederasi KASBI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Anggia menjelaskan, DPR memfasilitasi komunikasi antara perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan untuk mencari penyelesaian. Proses tersebut berlangsung sekitar satu bulan hingga menghasilkan kesepakatan pada 13 November 2026.

“Alhamdulillah, per tanggal 13 kemarin, 64 pekerja yang semestinya diberhentikan itu menjadi PKWT. Dengan gaji UMR, kemudian BPJS juga sudah ada, dengan status yang jelas. Alhamdulillah sudah ditemukan jalan untuk kesejahteraan para pekerja,” katanya.

Status PKWT Jadi Langkah Awal Penyelesaian

Menurut Anggia, kesepakatan tersebut merupakan bagian dari upaya DPR mengawal pemenuhan hak pekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Ia menegaskan, penyelesaian persoalan hubungan industrial harus tetap memperhatikan hak normatif buruh dan aturan yang berlaku.

Meski demikian, status PKWT yang kini diperoleh para pekerja belum menjadi tujuan akhir. Anggia menyebut DPR akan terus memantau perkembangan hubungan kerja mereka agar memiliki kepastian yang lebih baik pada masa mendatang.

Ia mengungkapkan, harapan berikutnya adalah perubahan status menjadi PKWTT atau pekerja tetap. Anggia mengatakan, Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga meminta agar perkembangan penyelesaian tersebut terus dikawal.

“Sementara ini kita PKWT dulu, nanti harapannya dan kita terus kawal, saya juga sudah ngomong dan Pak Dasco minta juga untuk kita kawal, nanti kita akan jadikan PKWTT. Pekerjaan tetap, karyawan tetap,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan status menjadi pekerja tetap masih merupakan harapan dan agenda pengawalan ke depan, bukan bagian dari kesepakatan yang telah dinyatakan selesai pada 13 November 2026.

KASBI Sebut 64 Pekerja Sebelumnya Diberhentikan

Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno turut mengapresiasi fasilitasi pimpinan DPR dan Komisi VI dalam penyelesaian persoalan pekerja di lingkungan PT Krakatau Baja Konstruksi.

Sunarno membenarkan bahwa sebagian besar pekerja telah bekerja sekitar delapan tahun, tetapi belum memperoleh kejelasan status hubungan kerja dan pemenuhan hak normatif sebagaimana ketentuan ketenagakerjaan.

Ia menyebut, sebelumnya terdapat 64 pekerja yang diberhentikan secara sepihak. Setelah dilakukan pertemuan dan musyawarah dengan manajemen Krakatau Steel, para pekerja tersebut akhirnya kembali dipekerjakan.

Sunarno juga menyampaikan bahwa serikat pekerja yang sebelumnya menghadapi persoalan kini kembali diperbolehkan menjalankan aktivitasnya.

“Ada 64 orang yang diberhentikan secara sepihak, dan serikat buruhnya juga diberangus. Namun, sekarang sudah dipekerjakan kembali dan serikat pekerjanya diperbolehkan,” kata Sunarno.

Bagi KASBI, penyelesaian ini diharapkan menjadi langkah untuk memastikan perusahaan milik negara beserta grup usahanya memenuhi hak-hak normatif pekerja. Sunarno menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR dan Komisi VI yang telah membuka ruang komunikasi dengan manajemen perusahaan.

Kembalinya 64 pekerja tersebut menandai tercapainya kesepakatan awal dalam persoalan hubungan industrial di PT Krakatau Baja Konstruksi. Namun, pengawalan terhadap status kerja mereka masih berlanjut, terutama terkait harapan perubahan dari PKWT menjadi PKWTT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *