Anggota Polri EHS Dipecat Tidak Hormat, Ajukan Banding atas Putusan Sidang Etik

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota berinisial EHS.
Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota berinisial EHS. Dok: humas polri.go.id

DINEWS.ID – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait akses ilegal atau illegal access berupa penyadapan dengan menggunakan akses maupun alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.

Meski telah dijatuhi sanksi pemberhentian, EHS menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan sidang etik tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap setiap personel yang melakukan pelanggaran.

b2f7ad10 4190 4bbd 9df8 d330bd56cde8 903845

Pernyataan itu disampaikan Trunoyudo dalam keterangan kepada awak media di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam.

Menurutnya, penegakan aturan internal merupakan bagian dari program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam. Upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri, kata dia, harus dimulai dengan memastikan integritas setiap anggota dalam menjalankan tugas.

“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo.

Sidang Etik Berlangsung Sembilan Jam

Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri.

Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si. Sebanyak sembilan orang saksi dihadirkan dalam proses tersebut, termasuk satu saksi yang meringankan berinisial DR atas permintaan terduga pelanggar.

Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal berupa penyadapan. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas pelanggaran tersebut, komisi sidang menjatuhkan dua jenis sanksi.

Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.

Putusan tersebut mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

Polri Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Istimewa

Trunoyudo menegaskan, prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum menjadi landasan penegakan aturan internal Polri.

Menurutnya, setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Karena itu, penindakan terhadap personel yang melakukan pelanggaran harus dijalankan tanpa perlakuan istimewa.

“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.

Terkait pengajuan banding oleh EHS, Trunoyudo menyatakan proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

Dalam mekanisme tersebut, akan dibentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan EHS.

Setelah dijatuhi sanksi administratif PTDH, EHS selanjutnya akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik Bareskrim.

Dengan demikian, penjatuhan sanksi etik dan proses pidana menjadi dua tahapan penanganan yang disebutkan Polri dalam perkara tersebut.

Sidang Etik LSP Dijadwalkan Pekan Depan

Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo juga menyampaikan perkembangan penanganan terhadap personel berinisial LSP.

Sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pada pekan depan. Namun, jadwal pelaksanaannya belum diumumkan secara pasti.

Kepastian waktu sidang akan disampaikan setelah kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri, dipastikan.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam, S.H., yang menyaksikan langsung persidangan EHS, menilai proses KKEP telah berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Ia menjelaskan, seluruh pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menguraikan alur kewenangan, serta mengungkap fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan perkara.

Terduga pelanggar juga diberi kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan.

“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.

Kompolnas Soroti Proses Persidangan

Choirul Anam mengungkapkan, dalam persidangan terdapat pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari EHS. Meski demikian, yang bersangkutan tetap menyatakan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan.

Kompolnas, lanjutnya, mengikuti proses persidangan sejak pagi hingga sore hari. Pengamatan tersebut mencakup pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga proses penuntutan yang berlangsung cukup mendalam.

Kehadiran Kompolnas dalam persidangan menjadi bagian dari pemantauan terhadap mekanisme penegakan kode etik di lingkungan Polri.

Menutup keterangannya, Trunoyudo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan insan pers yang terus memberikan perhatian, kritik, serta masukan terhadap upaya pembenahan institusi kepolisian.

Ia menilai partisipasi publik dan media memiliki peran penting dalam mengawal proses perbaikan internal Polri.

“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *