DINEWS.ID – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa tersebut terjadi dalam pertemuan tertutup di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan adanya pertemuan langsung antara Presiden dan Wapres yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam tersebut.
Prasetyo menjelaskan bahwa langkah pengunduran diri yang diwacanakan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut dipicu oleh berkembangnya dinamika politik pasca-putusan hukum di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan dokumen pendidikannya.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg turut meluruskan spekulasi publik yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo langsung menolak permohonan pengunduran diri tersebut.
Prasetyo menyampaikan bahwa dalam diskusi yang berlangsung intens, Presiden memberikan banyak masukan dan pertimbangan kepada Wapres. Di sisi lain, Gibran meminta waktu dan kesempatan untuk membuktikan legalitas serta keabsahan seluruh dokumen yang dimilikinya melalui jalur pengadilan.
“Kami luruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” terangnya.
Niatan pengunduran diri Gibran ini mencuat di tengah eskalasi tekanan politik yang makin menebal di parlemen.
Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR RI telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna merespons dinamika putusan lembaga peradilan.
Sebelumnya, MA mengeluarkan keputusan yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan MA ini memperkuat amar putusan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara tingkat SMA atas nama Gibran di Singapura maupun Australia.
Atas dasar putusan dua lembaga peradilan tertinggi tersebut, DPR menggunakan mekanisme HMP sesuai ketentuan Undang-Undang MD3.
Hak ini mencakup penanganan dugaan pelanggaran hukum atau syarat administratif oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan perbuatan tercela atau kondisi tidak lagi memenuhi syarat konstitusional dalam mengemban jabatan negara. (Yis)
