DINEWS.ID – Komisi IV DPRD Kota Bogor menyoroti serius kondisi pelayanan kesehatan dasar di wilayah Kota Bogor.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, secara khusus meminta agar alat kesehatan (alkes) serta fasilitas penunjang di sejumlah Posyandu yang sudah rusak dan tidak layak pakai untuk segera diganti oleh pemerintah daerah.
Desakan tersebut dilontarkan pria yang akrab disapa Kang Rozi ini dalam rapat pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor dan Direktur RSUD Kota Bogor di Gedung DPRD, Rabu (8/7/2026).
Dalam forum evaluasi tersebut, Rozi mempertanyakan masih ditemukannya alkes di tingkat Posyandu yang rusak, usang, dan tidak lagi memenuhi standar. Padahal, anggaran untuk sektor kesehatan senantiasa dialokasikan secara proporsional setiap tahunnya.
Menurutnya, terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
”Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Jangan sampai masyarakat datang berobat tetapi terkendala karena alat kesehatan tidak tersedia atau fasilitasnya sudah tidak layak,” tegas Rozi.
Selain masalah kekosongan atau rusaknya alkes di sejumlah Posyandu dan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, politisi ini juga menyoroti kondisi fisik dari fasilitas yang ada. Ia menemukan fakta bahwa masih terdapat alat bantu medis yang kondisinya sudah usang namun tetap dipaksakan penggunaannya.
Menyikapi temuan krusial tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendesak Dinkes untuk segera mengambil langkah taktis. Langkah utama yang dituntut adalah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kebutuhan alkes riil di seluruh Puskesmas dan Posyandu se-Kota Bogor, serta segera melakukan penggantian alkes yang rusak demi menjamin keselamatan dan kenyamanan pasien.
Ke depannya, Rozi menegaskan komitmen Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk terus mengawasi penyerapan anggaran kesehatan agar tepat sasaran dan berdampak langsung ke akar rumput.
”Kami akan terus mengawal agar anggaran kesehatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bogor. Pelayanan berkualitas adalah hak mutlak warga,” pungkasnya. (Yis)
