DINEWS.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor memaparkan grand design penataan sistem transportasi perkotaan dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yakni pengurangan kemacetan, pembenahan angkutan umum, dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Pemaparan tersebut dilakukan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor di Kantor Uji Kir Dishub Kota Bogor, Selasa (27/10/2026).
Kepala Dishub Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menjelaskan bahwa penataan transportasi dirancang untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memperbaiki pelayanan angkutan umum di tengah tantangan kelebihan pasokan armada atau over-supply.
“Sasarannya ada tiga aspek utama. Pertama, bagaimana kami mampu menyelesaikan masalah kemacetan untuk meningkatkan mobilitas lalu lintas secara keseluruhan. Kedua, mengelola angkutan umum yang saat ini dihadapkan pada kondisi over-supply melalui transformasi pelayanan publik. Ketiga, bagaimana semuanya ini terintegrasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Sujatmiko, Selasa (27/10/2026).
Dishub Benahi Simpul Kemacetan di Sejumlah Lokasi
Untuk mengurangi kemacetan, Dishub Kota Bogor telah melakukan penataan di sejumlah titik yang dinilai menjadi simpul kepadatan lalu lintas. Salah satu langkahnya adalah menertibkan parkir liar di bahu jalan kawasan Alun-Alun Kota Bogor yang kerap menyebabkan penyempitan lajur kendaraan.
Selain penertiban parkir, Dishub juga menerapkan rekayasa geometri jalan dan membongkar median yang dinilai tidak efektif di sejumlah lokasi. Titik penataan tersebut meliputi Simpang Ekalokasari, Jalan Martadinata, Simpang Jambu Dua, Simpang Lippo Mall, Kebon Pedes, hingga Ciawi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperbaiki kelancaran arus kendaraan dan memangkas waktu antrean di persimpangan yang menggunakan lampu lalu lintas.
“Kami melakukan evaluasi dan penyesuaian infrastruktur jalan berdasarkan data riil di lapangan. Tujuannya jelas, yakni mempercepat mobilitas, mengurai titik-titik simpul kemacetan, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan,” tegas Sujatmiko.
Penegakan aturan terhadap parkir liar juga akan diperketat. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah pemberian sanksi berupa penggembokan kendaraan dengan denda administratif yang disetorkan langsung ke kas daerah.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menertibkan penggunaan ruang jalan agar tidak mengganggu pergerakan kendaraan. Pelaksanaannya tetap membutuhkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir yang berlaku.
Peremajaan Angkot untuk Atasi Kelebihan Armada
Aspek kedua yang menjadi perhatian Dishub Kota Bogor adalah pembenahan angkutan umum. Menurut Sujatmiko, kondisi kelebihan pasokan armada atau over-supply serta persaingan dengan transportasi berbasis aplikasi menjadi tantangan dalam pengelolaan transportasi perkotaan.
Untuk merespons kondisi tersebut, Dishub mendorong program peremajaan angkutan kota (angkot). Armada konvensional yang sebagian besar telah berusia lebih dari 20 tahun diarahkan menuju transformasi layanan angkutan massal yang lebih modern dan ramah lingkungan.
Dalam rencana tersebut, layanan angkutan umum juga diarahkan agar lebih terintegrasi, dilengkapi fasilitas pembayaran nontunai atau e-money, serta memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
Rasionalisasi jumlah armada akan diselaraskan dengan penguatan trayek pengumpan atau feeder dan koridor angkutan massal. Penataan ini ditujukan untuk membangun sistem transportasi publik yang lebih terkoordinasi, sekaligus menyesuaikan layanan dengan kebutuhan perjalanan masyarakat.
Diskominfo dan PWI Dukung Penyampaian Informasi Publik
Penataan transportasi juga membutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, keterlibatan Diskominfo Kota Bogor dan PWI Kota Bogor menjadi bagian dari upaya menyampaikan arah kebijakan secara terbuka.
Kepala Diskominfo Kota Bogor, Ana Ismawati, menyambut positif pemaparan rencana penataan transportasi tersebut. Ia menilai keterbukaan informasi menjadi unsur penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan pelayanan publik.
“Semangat kecintaan kepada Kota Bogor ini adalah modal dasar yang luar biasa. Tantangan di era digitalisasi saat ini menuntut kita untuk terus berkolaborasi, menghadirkan komunikasi publik yang efektif, serta menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat,” kata Ana.
Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi atau yang akrab disapa Kang Aldho, menyatakan kesiapan insan pers untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan publik.
Menurutnya, media cetak, daring, maupun televisi dapat berperan dalam membantu masyarakat memahami program penataan transportasi dan kebersihan yang dijalankan pemerintah kota.
“Kami dari unsur media, baik cetak, daring, maupun televisi, siap menjadi mitra strategis Pemkot Bogor. Melalui narasi yang objektif dan berimbang, kami ingin memastikan masyarakat memahami berbagai kebijakan pelayanan publik, termasuk program penataan transportasi dan kebersihan yang sedang dijalankan Dishub,” pungkas Kang Aldho.
Melalui tiga aspek utama tersebut, Dishub Kota Bogor mengarahkan penataan transportasi pada peningkatan kelancaran lalu lintas, transformasi angkutan umum, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Penyampaian informasi yang terbuka diharapkan dapat membantu masyarakat memahami kebijakan sekaligus mendukung pelaksanaan penataan transportasi perkotaan.
