“Melakukan hal tersebut akan semakin memundurkan pembangunan negara dan memperparah penderitaan rakyat sipil Myanmar,” katanya.
Tuduhan dalam laporan yang ditulis oleh pakar PBB Tom Andrews ini merujuk pada barang-barang senilai US$254 juta yang dikirim dari entitas-entitas yang berbasis di Singapura dalam kurun waktu dua tahun. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa bank-bank Singapura telah digunakan “secara ekstensif” oleh para pedagang senjata.
Pada bulan Mei, Kementerian Luar Negeri Singapura menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa Singapura telah bekerja untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar.
Seorang juru bicara kementerian mengatakan bahwa Singapura telah mengambil “posisi yang berprinsip” menentang penggunaan kekuatan mematikan oleh militer terhadap warga sipil yang tidak bersenjata.
