DINEWS.ID – Penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta hasil Pilkada 2024 memunculkan beragam harapan sekaligus catatan kritis dari warga.
Di tengah euforia penetapan, sejumlah warga menyoroti langsung tantangan utama yang dinilai harus segera dijawab oleh pemimpin baru, mulai dari transparansi bantuan sosial, penanganan banjir dan kemacetan, hingga kekhawatiran soal independensi dari pengaruh politik.
Seorang pengemudi ojek online, Joy (50), secara tegas meminta agar Pramono–Rano tidak berjalan di bawah kendali partai politik dalam mengambil kebijakan. Ia menilai kemandirian menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Joy juga menyoroti keberlanjutan program bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan bansos yang dinilai masih sangat dibutuhkan warga.
“Jangan sampai program yang sudah bagus malah dihentikan. Masyarakat masih sangat bergantung,” ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.
Sementara itu, Ezat (25), pedagang keliling, menilai persoalan banjir dan kemacetan masih menjadi masalah paling nyata yang belum terselesaikan di Jakarta. Ia meminta pemimpin baru tidak sekadar melanjutkan program lama, tetapi menghadirkan terobosan yang lebih efektif.
“Banjir dan macet masih jadi masalah utama. Harus ada perubahan nyata, bukan sekadar janji,” katanya.
Ia juga menyinggung kinerja sejumlah program penanganan banjir di periode sebelumnya yang dinilai masih lebih terasa dampaknya dibanding kondisi saat ini.
Di sisi lain, Lita (53), ibu rumah tangga, menyoroti persoalan ketidakakuratan data penerima bantuan sosial. Ia mengaku belum pernah menerima bantuan meski merasa memenuhi kriteria sebagai warga DKI Jakarta.
Menurutnya, masalah utama bukan hanya besaran bantuan, tetapi ketepatan sasaran dan pengawasan distribusi di lapangan.
“Kalau datanya tidak beres, bantuan tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.
Lita juga menegaskan pentingnya ketegasan pemimpin dalam menutup celah penyimpangan dan praktik pungutan liar di tingkat bawah.
Selain kritik tersebut, ia tetap berharap adanya penguatan kebijakan di bidang kebudayaan, khususnya pelestarian budaya Betawi yang dinilai selama ini kurang mendapat perhatian.
Beragam harapan dan kritik ini menjadi sinyal awal bahwa publik menunggu langkah konkret pemerintahan Pramono–Rano, terutama dalam menjawab persoalan klasik Jakarta yang belum terselesaikan. (Red/***)
