Dekan Fakultas Teknik Universitas Pakuan, Singgih Irianto, menyatakan bahwa proses penyusunan dokumen KRB berjalan sesuai jadwal, baik dalam hal waktu maupun substansi. Dalam pembahasan ini, fokus diberikan pada jenis bencana yang menjadi prioritas di Kota Bogor, dengan koordinasi yang sejalan dengan pedoman dari BNPB.
“Secara umum, bencana yang sering terjadi di Kota Bogor mencakup banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, angin puting beliung, dan tumbangnya pohon,” beber Singgih.
Di tempat yang sama, Sekretaris Bappeda Kota Bogor, Agnes Andriani Kartika Sari, menjelaskan bahwa Bappeda akan memainkan peran utama dalam penyusunan dokumen KRB untuk tahun 2023-2024.
Menurutnya, dokumen ini juga akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan jangka panjang. Hal ini akan sejalan dengan periode masa transisi tahun 2025-2026 yang mencakup aturan Pilkada Serentak. Kajian risiko bencana ini diperlukan untuk persiapan tersebut.
Terkait dengan tingkat kerawanan bencana di Kota Bogor, indeksnya mencapai 0,71, dikategorikan sebagai sedang. Sementara itu, indeks risiko bencana dan ketahanan daerah berada pada 0,74, juga berada pada tingkat sedang. Oleh karena itu, mitigasi dan persiapan bencana yang baik menjadi hal yang sangat penting.
Kajian ini akan menghasilkan rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang, termasuk rencana tahunan sebagai bagian dari upaya peningkatan ketangguhan kota. Proses kajian telah dimulai sejak bulan Juni, dengan berbagai tahapan, termasuk FGD dan asistensi intensif dengan BNPB.
“Diharapkan kajian ini dapat selesai dalam dua bulan ke depan untuk memberikan data yang komprehensif,” tutupnya.
