DINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor membuka peluang bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggelar rapat di hotel, asalkan masih dalam wilayah Kabupaten Bogor. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyebut hal tersebut sebagai bagian dari strategi ekonomi daerah yang menyasar pelaku usaha perhotelan.
“Kami sebetulnya dari awal sudah menyampaikan ke beberapa OPD untuk mengizinkan melakukan kegiatan beberapa rapat di hotel,” ujar Rudy kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).
Namun, ia menegaskan, izin tersebut tidak bersifat bebas. Lokasi pelaksanaan rapat dibatasi secara ketat agar tidak keluar dari wilayah Kabupaten Bogor. Menurut Rudy, hal ini penting untuk memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh warga lokal.
“Kita batasi area wilayahnya, kita batasi hanya untuk lingkup internal Kabupaten Bogor terlebih dahulu,” katanya.
Rudy membantah anggapan bahwa rapat di hotel merupakan bentuk pemborosan anggaran daerah. Ia menekankan bahwa langkah tersebut justru bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor perhotelan.
“Bukan kita bermewah-mewahan, bukan kita boros-borosan, tapi di hotel tersebut ada tukang sapu, OB, petugas keamanan yang mana itulah masyarakat Kabupaten Bogor sendiri,” tegasnya.
Ia menilai, dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi, pemerintah daerah perlu memikirkan cara-cara non-konvensional untuk mendorong perputaran ekonomi lokal, termasuk melalui aktivitas birokrasi.
“Bagaimana program Pemkab dapat memberikan stimulus bagi pelaku dunia usaha yang ada di Kabupaten Bogor. Walaupun tidak dalam skala yang masif dalam kondisi efisiensi hari ini, tapi tahapan-tahapan sudah mulai kita tempuh,” jelas Rudy.
Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membolehkan pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan rapat di hotel maupun restoran. Namun, Rudy menyebut pihaknya memilih pendekatan selektif dengan menekankan pada prinsip manfaat langsung kepada masyarakat.
Sejumlah pelaku usaha hotel lokal menyambut baik langkah ini. Mereka menilai kebijakan tersebut sebagai angin segar di tengah lesunya tingkat hunian pasca-tingginya inflasi biaya operasional.
“Kami tentu berharap ini bisa berlangsung berkelanjutan, karena selain menambah okupansi, kegiatan rapat dari pemerintah juga membuka peluang kerja bagi tenaga lokal,” ujar Dedi Permana, manajer salah satu hotel di kawasan Cibinong.
Meski demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tetap menjadi sorotan publik. Sejumlah pengamat anggaran menilai, transparansi dan evaluasi berkala perlu dilakukan agar kebijakan ini tidak disalahgunakan. ***
