DINEWS.ID – Pemerintah melalui program Sekolah Rakyat menyiapkan 100 lokasi pada tahap pertama untuk menampung sebanyak 9.755 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini diawali dengan renovasi fasilitas sementara sebelum pembangunan gedung permanen dimulai.
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Essy Asiah, menegaskan bahwa kualitas menjadi prioritas utama dalam pembangunan sekolah rakyat.
“Kami itu tidak akan meninggalkan kualitas dalam hal membangun, pastinya kualitas itu menjadi nomor satu,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (4/7/2025).
Pada tahap 1A, sebanyak 65 lokasi yang berasal dari Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi telah direnovasi. Kontrak pengerjaan dimulai pada 10 Mei 2025 dan ditargetkan selesai pada 8 Juli 2025 dengan durasi pekerjaan 60 hari. Hingga 3 Juli 2025, progres telah mencapai 90,72%, melebihi target harian sebesar 90,48%.
Namun, dua lokasi dikeluarkan dari daftar. Satu lokasi di Papua Pegunungan tidak dapat dijangkau karena kondisi geografis ekstrem, sementara SMPN 7 Katingan masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Tahap 1B meliputi 37 lokasi tambahan yang mulai dikontrakkan pada awal Juli dan ditargetkan selesai akhir bulan. Lokasi ini ditetapkan untuk memenuhi target peluncuran nasional program 100 sekolah rakyat.
Tahap selanjutnya, yakni tahap 2, akan fokus pada pembangunan sekolah permanen di atas lahan minimal 6 hektare. Kompleks ini akan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Fasilitas akan mencakup asrama, konsumsi, ruang belajar, serta ruang pengembangan bakat, semuanya disediakan secara gratis.
Saat ini, proses identifikasi dan pengadaan lahan masih berlangsung. Dari lebih dari 150 lokasi yang diusulkan, sebanyak 65 telah disetujui, 77 masih dalam proses verifikasi, dan 119 ditolak karena tidak memenuhi kriteria.
“Kita tolak karena beberapa hal mengenai lahannya. Contohnya ada lahan tapi daerah SUTET, tegangan tinggi atau rawan bencana. Selain itu ada juga yang lahannya bersengketa, semua itu langsung kita tolak,” jelas Essy.
Seluruh renovasi dan pembangunan sekolah rakyat memanfaatkan aset negara, seperti sentra Kemensos, BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan, serta fasilitas milik pemerintah daerah. Meski BLK juga digunakan untuk pelatihan kerja, Kementerian PUPR memastikan tidak terjadi tumpang tindih program. ***
