DINEWS.ID – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meninjau kesiapan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1/6/2025). Dalam kunjungannya, Mensos berdialog dengan puluhan orang tua calon siswa dan memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Kunjungan dilakukan untuk mengecek kesiapan bangunan serta menjaring langsung aspirasi dan latar belakang keluarga calon peserta didik. Saifullah menyebutkan bahwa sebagian besar orang tua siswa memang tergolong kurang mampu secara ekonomi.
“Kita mendalami profil orang tua calon siswa, dan ditemukan banyak keluarga yang membutuhkan bantuan negara,” ujar Saifullah.
Saat ini, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Wonosobo masih menempati gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sambil menunggu pembangunan gedung permanen.
Sekolah ini akan melayani jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan empat rombongan belajar dan kapasitas 100 siswa dari keluarga tidak mampu.
“Ada orang tua yang berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, bahkan hanya Rp400 ribu sampai Rp500 ribu, bekerja sebagai buruh serabutan. Jika tidak ada pekerjaan, mereka mencari rumput atau pekerjaan lain dengan penghasilan sekitar Rp50 ribu per hari,” jelasnya.
Saifullah menyampaikan bahwa pada 2025 pemerintah menargetkan pembangunan 200 titik Sekolah Rakyat di berbagai kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, 100 titik didanai oleh APBN, sedangkan 100 lainnya berasal dari partisipasi pihak swasta. Ia menargetkan seluruh sekolah tersebut sudah dapat memulai proses belajar mengajar pada Juli 2025.
“Calon siswa untuk 100 titik pertama sudah mencapai lebih dari 10.000 orang. Kami harap proses belajar bisa dimulai bulan Juli,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah dalam memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, guna memutus rantai kemiskinan.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per Januari 2025, sebanyak 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikan, dan 76 persen di antaranya berhenti sekolah karena alasan ekonomi.
Saifullah menegaskan, meskipun program ini dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, sejumlah kementerian turut terlibat, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian PUPR, Kementerian PANRB, serta Kementerian Dalam Negeri.
“Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menerjemahkan gagasan Presiden Prabowo agar program berjalan lancar,” pungkas Saifullah.
