DINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (17/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto didampingi Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi juga menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan APBD tahun depan.
Meski menghadapi tantangan fiskal akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Bogor menegaskan komitmennya untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Pada 2027, Pemkab Bogor mengusung tema pembangunan “Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam Rangka Penurunan Ketimpangan Wilayah, Kemiskinan, dan Pengangguran.” Tema tersebut menjadi arah pembangunan daerah untuk mendorong pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rancangan anggaran 2027, Pemkab Bogor tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Beberapa proyek strategis yang menjadi prioritas antara lain pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang, pelebaran Jalan Laladon, Underpass Simpang PDAM Cibinong, pengembangan Jalur Puncak Dua melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), hingga pembangunan jalan penunjang kawasan tambang Cigudeg–Rumpin.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Zonasi Jasinga, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, serta penyediaan gerai pelayanan publik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
Di bidang kesehatan, Pemkab Bogor memastikan program Universal Health Coverage (UHC) tetap berlanjut setelah berhasil mencapai cakupan 100 persen pada 2026.
Sementara di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan perbaikan bertahap terhadap sekitar 1.200 ruang kelas yang mengalami kerusakan. Saat ini, sekitar 1.000 ruang kelas masih membutuhkan penanganan lanjutan setelah sebagian diperbaiki pada 2025.
Program peningkatan kualitas hunian masyarakat juga terus diperkuat melalui renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemkab Bogor menargetkan rehabilitasi 3.750 rumah setiap tahun. Berdasarkan hasil verifikasi, masih terdapat sekitar 17 ribu rumah yang membutuhkan perbaikan dari total sekitar 24 ribu rumah yang telah terdata.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Investasi terbaik bagi masa depan Kabupaten Bogor adalah investasi pada pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, selain pembangunan fisik, kami juga terus memperkuat pembangunan desa melalui Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan desa, serta dukungan pelaksanaan Pilkades Serentak di 229 desa,” ujar Rudy Susmanto.
Menurut Rudy, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya proyek infrastruktur, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa.
Melalui penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, Pemkab Bogor berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat sehingga mampu mempercepat terwujudnya Kabupaten Bogor yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” tutup Rudy. (Red)
