DINEWS.ID – Gandeng pihak independen, Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengambil langkah yang dinilai tepat dan progresif melalui audit eksternal dan kajian yang komprehensif dalam upaya memperbaiki tata kelola, efisiensi dan memastikan BUMD berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus) yang juga merupakan pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi. Ia menyebut bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat signifikan terhadap pengembangan dan pertumbuhan daerah, jika dikelola dengan benar.
Menurutnya, BUMD memiliki peran sebagai sumber pendapatan daerah, penyedia barang dan jasa, pencipta lapangan kerja, pemicu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pelaksana kebijakan daerah.
“Begitu pun dengan fungsi yang melekat pada BUMD. Secara konseptual sangat kuat dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, mendorong peran serta masyarakat, memupuk dana pembangunan dan peluang untuk merintis lembaga-lembaga usaha baru,” kata Yusfitriadi Kamis (9/10/25).
Terlebih, sambungnya, dengan BUMD yang relative banyak jumlahnya. Di Kabupaten Bogor sendiri terdapat 7 (tujuh) BUMD yang sudah beroperasi.
“Namun faktanya hasil kajian baik dalam perspektif yang menyangkut tata kelola keuangan dan tata kelola kelembagaan ketujuh BUMD tersebut masih jauh dari harapan,” ujarnya.
Yusfitriadi menyebut, masih ada BUMD yang sejak awal berdiri kondisinya terus menerus mengalami kerugian. Padahal dalam kajian tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana BUMD mempunyai potensi pengembangan yang sangat luar biasa, sehingga akan berdampak kontribusi yang konstruktif terhadap pemerintahan Kabupaten Bogor dan pertumbuhan pembangunan masyarakat Kabupaten Bogor.
“Dalam merespons kondisi BUMD tersebut, langkah Bupati Bogor, Rudi Susmanto dalam perspektif saya sangat tepat dan progresif. Di mana sebelum Bupati Bogor melangkah lebih jauh untuk menata BUMD ke depan, terlebih dahulu diadakan audit dan kajian secara komprehensif yang melibatkan pihak di luar lembaga pemerintahan Kabupaten Bogor,” katanya.
