DINEWS.ID – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meminta wilayah usaha pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan dari wilayah usaha tambang.
Permintaan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Jumhur menegaskan sikap tersebut saat menghadiri peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis, 19 November 2026. Menurutnya, perlindungan habitat alami terakhir Badak Jawa harus menjadi pertimbangan utama sejak tahap perencanaan, sebelum ada aktivitas apa pun di kawasan tersebut.
“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” tegas Menteri Jumhur.
Ia menilai perairan sekitar TNUK perlu dikeluarkan dari WUP agar tidak membuka peluang kegiatan lanjutan, termasuk survei, yang berpotensi mengganggu ketenangan satwa langka tersebut.
Dalam keterangannya, Jumhur menyebut KLH/BPLH telah menyiapkan surat kepada Menteri ESDM. Ia berharap wilayah perairan yang dipersoalkan dapat dikeluarkan dari peta wilayah usaha pertambangan.
“agar wilayah perairan di Taman Nasional Ujung Kulon itu dihilangkan saja, dikeluarkan dari peta wilayah tambang. Minimal pada zaman saya tidak akan pernah mengeluarkan persetujuan lingkungan,” ujar Jumhur.
Habitat Terakhir Badak Jawa dengan Populasi Kurang dari 50 Ekor
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus. Spesies ini berstatus kritis atau Critically Endangered, dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan di satu kawasan.
Kondisi tersebut membuat perlindungan terhadap habitat Badak Jawa membutuhkan perhatian khusus. Berbagai penelitian menunjukkan perilaku dan kebutuhan habitat satwa bercula satu ini sangat spesifik. Karena itu, upaya konservasi tidak cukup hanya menjaga kawasan daratan, tetapi juga perlu memperhatikan keterhubungan ekosistem pesisir dan perairan di sekitarnya.
KLH/BPLH menilai aktivitas pertambangan berpotensi memberikan tekanan terhadap ekosistem melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, hingga peningkatan aktivitas manusia.
Gangguan tersebut dikhawatirkan memengaruhi keseimbangan lingkungan di sekitar habitat Badak Jawa.
Meski demikian, kementerian menjelaskan bahwa saat ini belum terdapat kegiatan pertambangan di lokasi WUP yang dimaksud. Pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa juga belum dilakukan.
Namun, risiko ekologis tetap perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Terlebih, kawasan tersebut memiliki nilai konservasi tinggi dan menjadi satu-satunya tempat bertahan bagi populasi liar Badak Jawa.
KLH Minta Evaluasi Keputusan Menteri ESDM
Dalam surat yang dikirimkan kepada Menteri ESDM, Jumhur meminta evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
KLH/BPLH meminta bagian WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan apabila hasil verifikasi ilmiah membuktikan wilayah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau memiliki risiko ekologis yang tidak dapat diterima bagi fungsi kawasan konservasi.
Untuk mendukung proses tersebut, KLH/BPLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian serta lembaga terkait.
Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan koordinat WUP dengan sejumlah batas dan dokumen perencanaan, antara lain batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.
Selama evaluasi berlangsung, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta untuk ditahan sampai hasilnya jelas, sesuai kewenangan masing-masing instansi.
KLH/BPLH juga menyatakan siap menyediakan data, kajian, dan pertimbangan teknis untuk memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.
Jumhur turut menegaskan bahwa kementeriannya memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan.
“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” tegasnya.
Penetapan Wilayah Usaha Tambang Bukan Izin Menambang
KLH/BPLH menjelaskan bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan. Penetapan tersebut bukan izin untuk melakukan kegiatan penambangan dan tidak secara otomatis memberikan hak eksplorasi maupun eksploitasi.
Setiap rencana kegiatan tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan dan melewati tahapan pengamanan lingkungan.
Pertama, kesesuaian tata ruang. Kegiatan di daratan memerlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), sedangkan pemanfaatan ruang laut membutuhkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk kawasan hutan, diperlukan persetujuan sektoral dari Kementerian Kehutanan.
Kedua, perlindungan kawasan hutan konservasi. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi dan hutan lindung. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.
Ketiga, perlindungan kawasan konservasi laut. Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang membatasi pemberian KKPRL untuk kegiatan pertambangan terbuka, dengan pengecualian terbatas sebagaimana diatur dalam ayat (6).
Keempat, persetujuan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, persetujuan lingkungan menjadi salah satu syarat sebelum perizinan berusaha diterbitkan.
Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dilakukan setelah persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang dari sektor terkait terbit. Kajian tersebut mencakup daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi hidrologi dan kualitas air, keanekaragaman hayati, habitat satwa dilindungi, ekosistem pesisir dan laut, potensi sedimentasi, serta dampak terhadap masyarakat.
KLH/BPLH menegaskan bahwa persetujuan lingkungan bukan instrumen untuk melegalkan kegiatan yang bertentangan dengan tata ruang atau dilarang oleh ketentuan sektoral.
RPPLH Arahkan 99,86 Persen Wilayah Analisis Ujung Kulon untuk Dilindungi
Perlindungan kawasan Ujung Kulon juga berkaitan dengan arahan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025.
Dokumen tersebut menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. RPPLH juga menjadi acuan dalam penyusunan pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, serta kebijakan sektoral.
Berdasarkan analisis spasial Kebijakan, Strategi, dan Program RPPLH Nasional, sebanyak 61.023,12 hektare atau 99,86 persen dari wilayah analisis TNUK seluas 61.107,95 hektare diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.
Sementara itu, untuk Provinsi Banten secara keseluruhan, arahan pemanfaatan dan perlindungan lingkungan terbagi menjadi empat kelompok. Sebanyak 53,95 persen wilayah diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimum, 29,99 persen untuk pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan, 15,88 persen untuk perlindungan fungsi lingkungan, serta 0,18 persen untuk pencadangan sumber daya alam.
Jumhur menyebut data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan tidak harus dipertentangkan. Namun, pemanfaatan tetap harus mengikuti batas dan fungsi lingkungan yang telah ditetapkan.
“Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan perlindungan tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing punya ruangnya. Arahan pemanfaatan optimum bukan izin untuk memanfaatkan tanpa batas,” pungkasnya.
Koordinasi Lintas Kementerian Kawal Perlindungan Ujung Kulon
Untuk memastikan kebijakan perlindungan kawasan berjalan sesuai ketentuan, KLH/BPLH memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sejumlah instansi yang dilibatkan antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, serta pemerintah daerah.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan data spasial, status kawasan, dan fungsi lingkungan hidup dengan peraturan perundang-undangan.
Jumhur menegaskan bahwa perlindungan lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari perencanaan, penilaian dampak, pengawasan, hingga penegakan hukum.
Bagi pemerintah, Ujung Kulon bukan sekadar kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam, melainkan juga habitat terakhir Badak Jawa yang keberadaannya menjadi bagian penting dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.







