DINEWS.ID – Puluhan korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Jalan Djuanda No. 6, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (19/11/2026).
Massa yang tergabung dalam Perkumpulan Perhimpunan Pejuang Sejahtera Bersama (PP-PSB) tersebut mendesak Kejari Kota Bogor segera menyerahkan aset restitusi kepada paguyuban yang telah ditunjuk oleh pihak kejaksaan.
Aksi damai itu dilakukan sebagai bentuk tuntutan para korban agar pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah segera ditindaklanjuti. Mereka menilai, aset yang berkaitan dengan hak para korban tidak seharusnya terus tertahan.
Ketua PP-PSB, Nirwana Oktavia Sinaga, mengatakan aset yang menjadi tuntutan berkaitan dengan 2.356 korban yang telah membuat laporan polisi (LP). Menurutnya, penyerahan aset kepada paguyuban yang ditunjuk tidak perlu terus ditunda dengan alasan verifikasi atau pembahasan bersama korban yang belum membuat laporan.
“Ini adalah hak dari 2.356 orang yang sudah LP, tidak ada di sini kepemilikan daripada non-LP. Jadi jangan membuat semacam alasan-alasan yang tidak di masuk akal. Putusan pengadilan itu sudah sah. Jadi itu yang harus dijalankan pihak kejaksaan selaku eksekutor. Dan mereka tidak boleh menahan aset kepemilikan dari para korban,” ujar Nirwana.
Ia menyebut aset yang tercantum dalam berkas perkara di antaranya berupa rumah toko (ruko), tanah, dan kendaraan. PP-PSB menginginkan aset yang statusnya sudah jelas dapat segera diserahkan kepada paguyuban.
Nirwana menjelaskan, komunikasi dengan pihak Kejari selama ini berjalan baik. Pihaknya juga mengaku telah memberikan data yang diminta oleh kejaksaan untuk mendukung proses penyerahan aset.
Menurutnya, penyerahan aset kepada paguyuban bukan berarti kewenangan kejaksaan berakhir. Kejaksaan tetap memiliki peran untuk mengawasi proses tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa aksi unjuk rasa tersebut bukan ditujukan untuk menyerang institusi kejaksaan. Sebaliknya, aksi itu merupakan bentuk perjuangan para korban untuk memperoleh kepastian hukum dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan putusan pengadilan.
“Kami tegaskan aksi ini bukan ditujukan untuk menyerang institusi kejaksaan, melainkan merupakan bentuk perjuangan konstitusional para korban dalam meminta kepastian hukum dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkrah,” katanya.
Koordinator lapangan aksi, Gokma P. Sinaga, mengatakan para korban sebelumnya telah menempuh berbagai upaya komunikasi, termasuk melalui mediasi dan penyampaian surat kepada pihak terkait.
Namun, menurutnya, harapan agar aset segera diserahkan belum juga terealisasi. Ia menyebut sebelumnya pihak korban mendapat informasi bahwa penyerahan aset akan segera dilakukan, tetapi hingga aksi berlangsung belum ada realisasi yang mereka harapkan.
Gokma juga meminta agar proses penyerahan aset melalui mekanisme P-48 tetap dilanjutkan dan tidak dibatalkan. Ia turut menyinggung pertemuan antara mantan Ketua PP-PSB dengan mantan Kepala Kejari Kota Bogor di Hotel Salak pada 29 Juli lalu.
“Jadi inilah yang kami minta selama hukum itu tidak dijalankan otomatis dia namanya maladministrasi,” ujar Gokma.
Di tengah aksi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Agus Wirawan Eko Saputro, menerima perwakilan PP-PSB bersama sejumlah staf di aula kantor Kejari. Pertemuan berlangsung hingga siang hari untuk membahas tuntutan para korban.
Agus mengapresiasi kedatangan perwakilan korban. Ia mengatakan, pihaknya perlu mempelajari persoalan tersebut secara menyeluruh dengan berpedoman pada amar putusan pengadilan dan ketentuan dalam P-48.
Menurutnya, kepastian hukum harus dijalankan, tetapi aspek keadilan juga perlu menjadi pertimbangan. Karena itu, kejaksaan perlu memastikan langkah yang diambil sesuai dengan putusan dan tidak mengabaikan hak pihak-pihak terkait.
“Nah, amar putusan seperti apa, P48 seperti apa, kami harus taati. Karena kepastian hukum itu harus terlaksana, tapi ada keadilan yang harus juga kami perhatikan. Jangan-jangan karena kepastian hukum, keadilan kami kesampingkan. Jadi itu yang perlu saya lakukan,” kata Agus.
Agus mengungkapkan dirinya belum mengikuti proses penanganan perkara tersebut sejak awal karena baru menangani persoalan yang sebelumnya berada di bawah kepemimpinan kepala kejaksaan terdahulu. Oleh sebab itu, ia perlu mempelajari kembali rangkaian penanganan perkara sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Ia juga memastikan akan mendengarkan keterangan dari seluruh pihak yang berkepentingan. Menurutnya, tuntutan PP-PSB akan ditampung, begitu pula masukan dari pihak lain agar kejaksaan dapat mempertimbangkan persoalan secara berimbang.
“Saya harus mendengar semua belah pihak. Saya akan memberi porsi yang sama kepada semua pihak. Dan tuntutan mereka saya akomodir, nanti tuntutan yang lain juga akan saya akomodir sehingga saya lebih mudah untuk mencari solusinya,” ujarnya.
Pertemuan antara perwakilan korban dan pihak Kejari tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan dalam aksi. Sementara itu, para korban berharap proses hukum yang telah berkekuatan tetap dapat segera dilaksanakan sehingga penyerahan aset restitusi kepada pihak yang berhak memperoleh kepastian. (Yis)








