DINEWS.ID – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat tren penurunan titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional hingga pertengahan November 2026. Meski demikian, pemerintah tetap memperkuat langkah pengendalian melalui pemulihan ekosistem, pencegahan berbasis masyarakat, penegakan hukum, dan pemberdayaan ekonomi warga sekitar hutan.
Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Selasa, 17 November 2026, Kemenhut menyebut jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional sempat turun hingga 25 titik.
Kemenhut menegaskan keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya diukur dari penurunan angka pantauan satelit. Hal yang lebih penting adalah memastikan api dan bara di lahan gambut benar-benar padam serta masyarakat dan satwa liar terlindungi.
Di Sumatera Selatan, brigade Manggala Agni telah memastikan seluruh titik karhutla berhasil dipadamkan. Kondisi tersebut membuat operasi helikopter water bombing BNPB resmi diakhiri dan kualitas udara kembali membaik.
Situasi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Masa tanggap darurat karhutla selama tiga bulan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah berakhir, sementara status darurat di Kabupaten Kotawaringin Timur turun menuju masa transisi darurat ke pemulihan.
Atas dedikasi petugas dan relawan yang gugur dalam tugas, Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto telah menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada 15 orang. Pemerintah juga memberikan jaminan penuh biaya pendidikan bagi anak-anak mereka.
Rehabilitasi Hutan Terdampak Karhutla
Setelah fase pemadaman darurat berakhir di sejumlah wilayah, Kemenhut mulai mempercepat pemulihan ekosistem hutan dan lahan kritis.
Di Sulawesi Tengah, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) menyiapkan program rehabilitasi dan reboisasi terhadap 100 hektare kawasan konservasi yang terdampak karhutla di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.
Kepala BBTNLL Agus Arianto menjelaskan, rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan tutupan vegetasi yang terbuka, mengembalikan fungsi hutan sebagai habitat flora dan fauna endemik, serta menjaga peran taman nasional sebagai laboratorium alami, ruang edukasi, dan destinasi ekowisata.
Pemulihan ekosistem juga terlihat di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawasan tersebut kini telah kembali pulih dengan lanskap hijau sehingga dapat dinikmati wisatawan.
26.304 Anggota Masyarakat Peduli Api Disiapkan
Untuk mencegah kebakaran berulang, Kemenhut memperkuat upaya pencegahan dini dengan melibatkan masyarakat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menginstruksikan perluasan pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan pemadaman awal di tingkat tapak.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut, Thomas Nifinluri, mengungkapkan hingga pertengahan November 2026 terdapat 26.304 anggota MPA binaan Kemenhut yang tersebar di lima regional.
Rinciannya, Regional Kalimantan sebanyak 9.008 orang, Sumatera 6.528 orang, Jawa-Bali-Nusa Tenggara 5.802 orang, Sulawesi 3.052 orang, serta Maluku-Papua 1.914 orang.
Pada 2026, Kemenhut juga kembali membentuk 500 kelompok MPA baru. Kelompok tersebut dibekali pelatihan teknis, pendampingan penyuluh kehutanan, serta dukungan peralatan pemadaman.
Dengan dukungan tersebut, MPA diharapkan dapat bersinergi secara berjenjang bersama Manggala Agni, TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam mencegah serta menangani karhutla.
32 Perusahaan Dijatuhi Sanksi Administratif
Selain pencegahan dan pemulihan, Kemenhut memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, baik individu maupun korporasi.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Hingga periode Oktober-November 2026, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang izin yang terindikasi terkait karhutla. Total luasan areal terbakar yang terkait dengan perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare.
Penindakan juga mencakup pembekuan izin enam korporasi di Kalimantan Tengah. Selain menerima sanksi, perusahaan yang melanggar diwajibkan memulihkan ekosistem lahan yang rusak.
Langkah Kemenhut tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut 17 konsesi perusahaan dan memerintahkan penyelidikan hukum terhadap 104 korporasi terkait karhutla.
Kemenhut juga bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menertibkan lima klaster Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terkait karhutla dengan luas mencapai 42.214,51 hektare.
Di tingkat tapak, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut bersama kepolisian menahan tersangka perambahan kawasan hutan dengan cara membakar di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 14 November 2026.
Pengawasan hutan juga direncanakan diperkuat melalui penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) hingga 70.000 personel.
Perhutanan Sosial Didorong untuk Sejahterakan Masyarakat
Kemenhut juga menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan. Peningkatan kesejahteraan warga yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dinilai penting untuk mendukung pencegahan karhutla.
Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah pada Sabtu, 14 November 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan hak kelola Perhutanan Sosial kepada 309 kepala keluarga di Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una. Ia juga meninjau Taman Hutan Raya Kapopo Ngatabaru di Kabupaten Sigi.
Raja Juli menyoroti peran kawasan Perhutanan Sosial sebagai benteng alami pencegah karhutla. Akses legal yang diberikan negara dinilai dapat menumbuhkan rasa memiliki masyarakat sehingga warga terdorong menjaga hutan dari ancaman kebakaran.
Komitmen pemberdayaan tersebut berlanjut melalui fasilitasi penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Hutan Adat bagi masyarakat hukum adat di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada Senin, 16 November 2026.
Langkah ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola wilayah adat sekaligus mengembangkan usaha ekonomi lokal.
Melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kemenhut juga mendorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar berkembang melalui skema pembiayaan dan investasi berkelanjutan.
Selain itu, Kemenhut memfasilitasi pemasaran produk unggulan UMKM kehutanan, seperti gula aren dan kopi agroforestri, dalam pameran nasional INNOFOOD 2026.
Kemenhut menyatakan integrasi antara pemulihan ekosistem, kesiapsiagaan masyarakat, penegakan hukum, dan penguatan ekonomi warga menjadi fondasi untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.












