DINEWS.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengundur jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI. Sidang yang semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini ditetapkan pada Rabu, 9 Desember 2026.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan perubahan jadwal dilakukan setelah lembaganya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Muzani menjelaskan, rapat gabungan membahas dua agenda utama, yakni perubahan jadwal sidang paripurna dan mekanisme pelantikan wakil presiden terpilih.
“Jadwal kegiatan Presiden yang padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu,” ujar Muzani.
Ia menambahkan, Presiden membutuhkan kesempatan untuk meminta pertimbangan berbagai pihak sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Karena itu, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna diundur satu pekan. Usulan tersebut kemudian disepakati dalam rapat gabungan.
“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani.
Prabowo Harus Serahkan Dua Nama Paling Lambat 25 November
Perubahan jadwal sidang turut memengaruhi tenggat waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo.
Muzani menyampaikan bahwa Presiden harus menyerahkan dua nama tersebut paling lambat pada Rabu, 25 November 2026. Jumlah calon yang diajukan tetap dua orang sesuai ketentuan konstitusi.
Sebelumnya, ketika sidang masih dijadwalkan pada 2 Desember, batas waktu penyerahan nama calon ditetapkan pada 18 November 2026. Setelah jadwal diundur, tenggat tersebut ikut disesuaikan.
“Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” kata Muzani.
Dua nama yang diserahkan Presiden selanjutnya akan menjalani proses verifikasi oleh tim yang telah disiapkan MPR. Pemeriksaan tersebut menjadi tahapan penting sebelum sidang paripurna menentukan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Pelantikan Wapres Terpilih Diputuskan dalam Sidang yang Sama
Selain menetapkan tanggal baru, rapat gabungan juga menyepakati bahwa pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan dalam rangkaian sidang paripurna pada 9 Desember 2026.
Muzani mengatakan pelantikan akan dilakukan MPR dengan mengacu pada semangat ketentuan Pasal 3 UUD 1945.
Dengan keputusan tersebut, agenda sidang tidak hanya menentukan satu dari dua calon yang diajukan Presiden, tetapi juga mencakup pengesahan dan pelantikan calon yang terpilih.
Mekanisme ini diharapkan membuat proses pengisian jabatan wakil presiden dapat diselesaikan dalam satu rangkaian agenda kelembagaan.
Bambang Wuryanto Pimpin Tim Ad Hoc
Rapat gabungan juga menetapkan susunan panitia yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan sidang dan memeriksa dokumen calon wakil presiden.
Tim ad hoc yang bertugas menyiapkan kebutuhan persidangan dan rancangan ketetapan MPR akan dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto. Tim tersebut didampingi dua wakil ketua dan beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi serta kelompok DPD.
Sementara itu, tim verifikasi dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Ketua tim verifikasi dijabat Habiburokhman, sedangkan Ahmad Basarah ditunjuk sebagai sekretaris.
Pembagian tugas tersebut dimaksudkan agar persiapan persidangan dan pemeriksaan persyaratan calon dapat berjalan secara terarah.
MPR sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa dokumen calon akan diperiksa secara terperinci, termasuk dokumen pendidikan. Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian setelah muncul pembahasan mengenai perlunya memastikan keabsahan riwayat pendidikan calon.
Dengan jadwal baru tersebut, tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden kini memasuki persiapan menuju sidang paripurna 9 Desember 2026. Perhatian berikutnya tertuju pada dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo serta hasil verifikasi yang dilakukan tim MPR sebelum pemilihan berlangsung.













