DINEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Dalam keterangan pers, Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar pukul 10.15 WIB. Pada kesempatan itu, Gibran menyampaikan surat yang berisi pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo.

Setelah bertemu Presiden, Gibran kemudian menuju Kompleks Parlemen untuk menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya. MPR selanjutnya akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan.

Prabowo Hormati Keputusan Gibran

Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Meski demikian, ia menyatakan menghormati dan mendukung langkah yang diambil Gibran.

Presiden menilai keputusan itu menunjukkan sikap kesatria dan tanggung jawab seorang pejabat negara. Ia juga menyebut Gibran telah menunjukkan sikap negarawan dalam menghadapi situasi yang berkembang.

“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tutur Prabowo.

Dalam keterangannya, Prabowo mengaitkan keputusan tersebut dengan adanya putusan hukum yang menurutnya menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

Persoalan persyaratan Gibran sebelumnya menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada 6 Oktober 2026. Dalam penjelasan resminya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden sebagaimana diminta para pemohon. Permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dengan demikian, putusan MK tersebut perlu dibaca sesuai ruang lingkup dan amar putusannya. Pernyataan Prabowo mengenai keputusan Gibran merupakan penjelasan Presiden atas latar belakang pengunduran diri yang disampaikan.

Prabowo Apresiasi Pengabdian Gibran Selama Dua Tahun

Di luar persoalan hukum dan konstitusional, Prabowo turut menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan.

Menurut Prabowo, sejak awal pemerintahan, Gibran mendapat tugas untuk lebih banyak turun langsung ke daerah. Penugasan itu dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan dan dapat ditinjau secara langsung.

Dalam dua tahun pemerintahan, Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota. Ia juga melakukan pengecekan serta peninjauan di 303 titik proyek pemerintah.

Prabowo menilai rangkaian kunjungan tersebut mencerminkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen Gibran dalam menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden.

“Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah. Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” kata Prabowo.

Presiden juga mengungkapkan bahwa Gibran telah berkonsultasi dengannya dalam beberapa hari terakhir sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.

Prabowo menyampaikan dukungan kepada Gibran beserta keluarganya. Ia meyakini Gibran masih memiliki perjalanan pengabdian yang panjang di masa mendatang.

Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?

Pengunduran diri Gibran juga membawa konsekuensi terhadap proses pengisian jabatan Wakil Presiden apabila surat tersebut ditindaklanjuti hingga terjadi kekosongan jabatan.

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari. Calon pengganti berasal dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Karena itu, tahapan berikutnya tidak hanya berkaitan dengan penyampaian surat pengunduran diri, tetapi juga tindak lanjut MPR dan proses pengisian jabatan sesuai ketentuan konstitusi.

Sebelumnya, DPR juga telah menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik persyaratan Gibran. Namun, rapat tersebut dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Menutup keterangannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menempatkan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat di atas kepentingan lainnya. Ia juga meminta semua pihak menjaga suasana tetap sejuk dan damai.

“Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan,” pungkas Presiden.