DINEWS.ID – Pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional disebut masih dalam kondisi aman meskipun ketegangan geopolitik internasional berpotensi mengganggu rantai pasok energi. Namun, persoalan distribusi dan dugaan praktik penyaluran BBM ilegal dinilai perlu mendapat perhatian serius agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menyebut cadangan BBM nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga sekitar 21 hari. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik menghadapi berbagai kabar mengenai potensi gangguan pasokan energi.
Pernyataan tersebut disampaikan Khilmi setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina (Persero) beserta subholding di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dilansir dari laman dpr.go.id, Khilmi menegaskan bahwa persoalan BBM tidak cukup dilihat dari ketersediaan stok nasional. Ketepatan distribusi, pengawasan penyaluran, dan pencegahan praktik ilegal juga menjadi faktor penting dalam memastikan energi dapat dinikmati masyarakat secara merata.
Menurutnya, masih terdapat alokasi BBM yang semestinya dapat dimanfaatkan masyarakat, tetapi diduga justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menjalankan praktik penjualan BBM ilegal.
“Sebetulnya pasokan BBM di Indonesia ini tidak akan langka kalau masyarakat bisa melaksanakan pemilihan secara benar. Karena sekarang ini banyak alokasi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat, tetapi banyak dilakukan oleh pemain-pemain BBM ilegal,” ujar Khilmi.
Cadangan BBM 21 Hari, Masyarakat Diminta Tidak Panik
Perkiraan cadangan BBM hingga 21 hari menjadi salah satu hal yang disoroti dalam pembahasan tersebut. Angka ini menunjukkan adanya persediaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam jangka waktu tertentu.
Meski demikian, Khilmi mengingatkan bahwa kondisi pasokan nasional juga dipengaruhi kelancaran pengiriman dari luar negeri. Indonesia masih membutuhkan impor karena produksi minyak domestik belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi.
Ia menyebut produksi minyak dalam negeri berada di kisaran 639 ribu barel per hari. Sementara itu, kebutuhan nasional telah melampaui satu juta barel per hari.
Kesenjangan antara produksi dan konsumsi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan minyak mentah maupun BBM dari negara lain.
Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, ketergantungan impor tersebut perlu diantisipasi melalui pengelolaan cadangan dan sistem distribusi yang lebih siap.
Karena itu, Khilmi meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa gangguan pengiriman atau antrean di SPBU merupakan tanda bahwa BBM nasional telah habis.
Jalur Hormuz dan Laut Merah Pengaruhi Waktu Pengiriman
Selain persoalan distribusi di dalam negeri, Khilmi menyoroti situasi jalur pelayaran internasional yang berpotensi memengaruhi pengiriman energi ke Indonesia.
Ia menyebut kawasan Selat Hormuz dan Laut Merah sebagai jalur yang perlu diperhatikan karena gangguan pelayaran dapat memperpanjang waktu pengangkutan minyak.
“Biasanya pengiriman dari Hormuz ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Namun, sekarang bisa mencapai 45 hari. Artinya, ada tambahan waktu pengiriman sekitar 25 hari yang harus diantisipasi,” jelasnya.
Perpanjangan waktu pengiriman tersebut menjadi tantangan bagi pengelolaan stok. Pertamina perlu memperhitungkan kemungkinan keterlambatan kapal agar pasokan di dalam negeri tidak terganggu.
Dengan waktu pengiriman yang lebih panjang, perencanaan persediaan dan jadwal distribusi harus disesuaikan. Keterlambatan satu kapal saja berpotensi memengaruhi ketersediaan stok di wilayah yang bergantung pada pengiriman tersebut.
Namun, Khilmi menegaskan bahwa keterlambatan pengiriman tidak otomatis berarti Indonesia mengalami kelangkaan BBM secara nasional.
Antrean SPBU di Bali Disebut Akibat Keterlambatan Distribusi
Khilmi juga menyinggung antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Bali. Menurutnya, kondisi tersebut lebih berkaitan dengan kendala distribusi dan keterlambatan kapal pengangkut BBM, bukan karena stok nasional tidak tersedia.
Ia menyebut salah satu kapal tanker pengangkut BBM mengalami kendala ketika menunggu proses bongkar muatan di laut. Peristiwa itu menyebabkan keterlambatan sekitar 18 jam dan berdampak pada pengisian stok di SPBU.
Kondisi tersebut kemudian memicu antrean kendaraan yang membutuhkan waktu cukup panjang untuk dilayani.
“Antrean panjang itu bukan karena BBM-nya tidak ada, tetapi karena keterlambatan distribusi. Kalau satu sepeda motor membutuhkan waktu lima menit untuk mengisi BBM, sementara ada 500 sepeda motor yang mengantre, tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang,” ungkapnya.
Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa ketersediaan BBM di tingkat nasional dan kelancaran penyaluran di setiap daerah merupakan dua persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu sama.
Stok nasional yang mencukupi belum tentu langsung menghilangkan antrean apabila pengiriman ke terminal atau SPBU mengalami hambatan.
DPR Minta Pertamina Perketat Pengawasan BBM Ilegal
Atas kondisi tersebut, Khilmi meminta Pertamina melakukan evaluasi terhadap tata kelola distribusi BBM. Perusahaan juga diminta mengantisipasi kemungkinan keterlambatan pengiriman, sekaligus memastikan alokasi energi sampai kepada masyarakat yang berhak.
Pengawasan terhadap dugaan praktik penyaluran BBM ilegal menjadi perhatian tersendiri. Menurut Khilmi, penyalahgunaan alokasi dapat mengganggu distribusi dan membuat BBM yang seharusnya tersedia bagi masyarakat tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.
Langkah pengawasan perlu dilakukan agar penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan melalui praktik ilegal.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Pertamina juga diharapkan memperkuat kesiapan logistik, memperhitungkan waktu pengiriman, serta menjaga kesinambungan pasokan di berbagai daerah.
Pada akhirnya, persoalan BBM nasional bukan hanya tentang seberapa banyak cadangan yang tersedia. Kemampuan mengelola distribusi, mengantisipasi hambatan pengiriman, dan mencegah penyalahgunaan alokasi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi.
Pesan yang disampaikan Khilmi dalam rapat bersama Pertamina tersebut menjadi pengingat bahwa pasokan yang aman harus diikuti distribusi yang tepat. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi antrean panjang akibat persoalan penyaluran.
