HKN ke-62: 114 Juta Warga Jalani Cek Kesehatan Gratis, 8 Juta Terdeteksi Hipertensi dan Diabetes

DINEWS.ID – Pemeriksaan kesehatan sering kali baru dilakukan ketika tubuh mulai terasa sakit. Padahal, sejumlah penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes bisa berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas. Kondisi inilah yang membuat deteksi dini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026.

Melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemerintah berupaya mengubah kebiasaan masyarakat dari menunggu sakit menjadi lebih aktif memeriksa kondisi kesehatan. Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah mengikuti pemeriksaan kesehatan sepanjang tahun ini.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 8 juta warga terdeteksi mengalami hipertensi atau diabetes, meskipun sebelumnya tidak merasakan gejala. Namun, baru sekitar 900 ribu orang yang aktif menjalani pengobatan.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan saja belum cukup. Hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti dengan pengobatan dan pendampingan agar risiko penyakit yang lebih serius bisa ditekan.

Hal itu menjadi salah satu pesan dalam peringatan HKN ke-62 tingkat Kota Bogor yang digelar di Plaza Balai Kota Bogor, Kamis, 12 November 2026.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, memimpin apel tersebut bersama perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Pemerintah Kota Bogor. Dalam kesempatan itu, Denny membacakan sambutan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Deteksi Dini Jadi Langkah Penting Mencegah Penyakit

Dalam sambutannya, Kementerian Kesehatan menekankan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, layanan kesehatan harus bisa dijangkau masyarakat tanpa membedakan tempat tinggal maupun kondisi sosial.

Ada tiga hal yang menjadi pijakan transformasi kesehatan, yaitu mencegah penyakit sebelum terjadi, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program CKG menjadi salah satu upaya untuk menjalankan prinsip tersebut. Melalui pemeriksaan gratis, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi tubuh lebih awal, termasuk ketika belum merasakan keluhan.

Hipertensi dan diabetes menjadi perhatian karena keduanya dapat meningkatkan risiko penyakit serius, seperti stroke, serangan jantung, hingga gagal ginjal. Tanpa pemeriksaan, seseorang bisa saja tidak menyadari bahwa dirinya memiliki masalah kesehatan.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya deteksi dini kanker. Penyakit ini bukan berarti tidak bisa ditangani. Peluang penanganan yang lebih efektif dapat terbuka apabila kanker ditemukan sejak tahap awal.

Selain pemeriksaan, pencegahan penyakit juga perlu dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Salah satunya dengan mengurangi konsumsi gula berlebihan dan lebih memperhatikan kandungan gizi makanan maupun minuman.

Untuk mendukung kebiasaan tersebut, pemerintah memperkenalkan Nutri-Level, yaitu label yang membantu masyarakat mengenali kandungan gizi pada minuman siap saji. Hingga 1 November 2026, delapan merek minuman siap saji telah mencantumkan label tersebut pada kemasan maupun platform pesan antar.

Pemerintah juga menyediakan Kalkulator Nutri-Level secara gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masyarakat pun diajak membiasakan diri membaca label gizi sebelum membeli makanan atau minuman.

Lebih dari 700 Ribu Kasus TBC Terdeteksi

Upaya menemukan penyakit sejak dini juga dilakukan terhadap tuberkulosis (TB). Dalam sambutan Menteri Kesehatan, disebutkan bahwa setiap hari sekitar 3.000 orang jatuh sakit akibat TB. Sebagian di antaranya bahkan belum mengetahui bahwa dirinya terinfeksi.

Melalui pendekatan penemuan kasus secara aktif, pemerintah berupaya menjangkau masyarakat yang berisiko, bukan hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan.

Hasilnya, lebih dari 700 ribu kasus TB berhasil terdeteksi sepanjang tahun ini. Dari jumlah tersebut, 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan.

Meski demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mengejar target Indonesia Bebas TB pada 2030.

Penemuan kasus harus diikuti dengan kemudahan memperoleh pengobatan. Sebab, masyarakat yang telah mengetahui kondisi kesehatannya tetap membutuhkan fasilitas dan tenaga medis yang bisa memberikan penanganan.

Hampir 2.000 Puskesmas Baru Direncanakan

Selain memperkuat pencegahan, pemerintah juga menyiapkan pemerataan layanan kesehatan. Salah satu langkahnya melalui penguatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, terutama Puskesmas.

Kementerian Kesehatan merencanakan pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru dan renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas yang sudah beroperasi.

Fasilitas tersebut direncanakan dilengkapi alat kesehatan dan laboratorium berstandar agar pemeriksaan serta layanan dasar dapat tersedia lebih dekat dengan masyarakat.

Penguatan juga dilakukan pada layanan rujukan melalui rumah sakit daerah. Sebanyak 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ditargetkan naik kelas dari Kelas D menjadi Kelas C, terutama di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses kesehatan.

Dari target tersebut, 21 RSUD telah selesai dibangun dan beroperasi. Pemerintah berharap masyarakat, termasuk ibu hamil dengan penyulit persalinan serta pasien penyakit jantung dan stroke, tidak perlu menempuh perjalanan terlalu jauh untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Namun, pembangunan gedung dan penyediaan alat kesehatan bukan satu-satunya pekerjaan. Ketersediaan tenaga medis dan dokter spesialis juga menjadi tantangan.

Saat ini, baru 34 dari 66 RSUD Kelas C yang ditingkatkan tersebut memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar secara lengkap.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah menjalankan Program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). Program ini memungkinkan dokter menempuh pendidikan spesialis berbasis rumah sakit.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pembukaan 61 program studi dokter spesialis yang mencakup 17 jenis spesialisasi di 55 RSPPU. Sebanyak 31 program studi telah memperoleh izin operasional, sementara 221 dokter telah memulai pendidikan spesialis melalui program tersebut.

Program ini juga memprioritaskan putra-putri daerah agar setelah menyelesaikan pendidikan dapat kembali mengabdi di wilayah asalnya. Dengan begitu, kebutuhan dokter spesialis di daerah yang masih kekurangan tenaga medis diharapkan dapat terpenuhi secara bertahap.

Pemerintah turut memperkuat pemerataan melalui penugasan lebih dari 3.600 tenaga medis dan tenaga kesehatan ke Puskesmas di wilayah terpencil. Selain itu, lebih dari 4.500 beasiswa telah disalurkan sejak 2024.

JKN Sudah Mencakup 98 Persen Penduduk

Pemerataan layanan kesehatan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat membiayai pengobatan. Dalam sambutan tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya pembiayaan kesehatan yang memadai, adil, dan efisien.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini telah mencakup 284 juta jiwa atau setara dengan 98 persen penduduk Indonesia.

Cakupan tersebut menjadi salah satu modal untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ke depan, pembiayaan berbasis asuransi ini diharapkan terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan layanan berkualitas sekaligus perlindungan finansial ketika membutuhkan pengobatan.

Pada akhirnya, transformasi kesehatan tidak hanya diukur dari jumlah Puskesmas dan rumah sakit yang dibangun, tenaga medis yang tersedia, atau banyaknya warga yang menjalani pemeriksaan.

Hal yang lebih penting adalah semakin banyak masyarakat yang dapat hidup sehat, tetap produktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik.

Pesan tersebut menjadi inti peringatan HKN ke-62 tahun ini, yakni Sehat untuk Semua. Pemerintah mengajak seluruh pihak, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat dan memastikan layanan kesehatan dapat dijangkau oleh setiap warga.