Polri Sanksi Tegas Anggota Berinisial AS dalam Kasus Dugaan Penyadapan, Terduga PelanggarAjukan Banding

DINEWS.ID – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota berinisial AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa, 10 November 2026. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela terkait dugaan penyalahgunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Meski menerima putusan PTDH, AS menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Dengan demikian, proses penegakan kode etik terhadap anggota tersebut masih berlanjut melalui mekanisme Komisi Banding sesuai ketentuan yang berlaku.

Putusan ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan akses teknologi institusi kepolisian. Polri menyatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pembenahan internal serta penegakan kode etik tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Sidang Berlangsung Lebih dari 11 Jam

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. menjelaskan, sidang KKEP terhadap AS merupakan tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Johnny menegaskan, penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota Polri tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi salah satu landasan dalam penanganan perkara tersebut.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa, 10 November 2026.

Sidang KKEP berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB di Gedung Divpropam Polri. Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. sebagai Ketua Komisi.

Adapun Wakil Ketua Komisi dijabat Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., dengan tiga anggota komisi lainnya turut mengikuti jalannya persidangan.

Dalam sidang tersebut, AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.

AS Ajukan Banding atas Putusan PTDH

Meski telah dijatuhi sanksi pemberhentian, proses etik terhadap AS belum sepenuhnya berakhir. Polri menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah menggunakan haknya untuk mengajukan banding.

Permohonan tersebut selanjutnya akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku. Artinya, putusan PTDH dari sidang KKEP masih memasuki tahapan lanjutan dalam sistem penegakan kode etik internal Polri.

Johnny mengatakan, keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya institusi melakukan pembenahan internal. Setiap personel, menurutnya, harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas.

“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga memastikan penanganan terhadap anggota lain yang diduga melakukan pelanggaran akan terus dilanjutkan. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan.

Hasil dan pelaksanaan sidang tersebut, lanjut Johnny, akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Kompolnas Pastikan Proses Persidangan Sesuai Prosedur

Dalam persidangan tersebut, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut hadir untuk memantau jalannya proses etik.

Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H. mengatakan kehadiran pihaknya bertujuan memastikan persidangan berjalan sesuai prosedur sekaligus menjamin hak setiap pihak yang terlibat tetap terpenuhi.

Menurut Anam, proses persidangan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan.

“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.

Kehadiran Kompolnas menjadi bagian dari pengawasan eksternal terhadap proses penegakan kode etik di lingkungan kepolisian. Pengawasan tersebut penting agar penanganan dugaan pelanggaran tidak hanya menghasilkan keputusan, tetapi juga berjalan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelidikan Illegal Tapping dan Illegal Access Masih Berjalan

Selain menjelaskan hasil sidang KKEP, Johnny juga menyampaikan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar.

Ia mengungkapkan, Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk mendalami informasi terkait dugaan tersebut.

Sementara itu, penyelidikan mengenai dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih berlangsung di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Dalam prosesnya, sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Polri juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi.

Johnny menjelaskan, tim yang dipimpin Kabareskrim masih bekerja untuk mendalami informasi dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan. Ia meminta masyarakat memberikan ruang sekaligus mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai ketentuan.

“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Penting untuk membedakan proses penegakan kode etik dengan penyelidikan dugaan tindak pidana. Putusan KKEP terhadap AS merupakan keputusan dalam ranah etik profesi kepolisian. Sementara itu, penyelidikan terkait dugaan illegal tapping, illegal access, dan perusakan data elektronik masih berjalan melalui jalur penegakan hukum pidana.

Dengan demikian, kedua proses tersebut memiliki mekanisme dan tahapan masing-masing.

Polri Janjikan Penegakan Etik Berlanjut

Johnny kembali menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjalankan pembenahan internal secara konsisten. Penegakan kode etik, menurutnya, harus dilakukan dengan menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.

Ia juga mengajak masyarakat serta berbagai elemen untuk ikut mengawal proses penegakan hukum dan kode etik di lingkungan kepolisian.

“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat,” pungkasnya.

Putusan PTDH terhadap AS menjadi salah satu perkembangan dalam penanganan dugaan penyalahgunaan akses teknologi di lingkungan Polri. Namun, perhatian publik masih akan tertuju pada proses banding, sidang etik lanjutan terhadap personel lain, serta perkembangan penyelidikan dugaan tindak pidana yang ditangani Bareskrim Polri.