Menko, Restui Tambahan Kuota Pertalite, 8 Provinsi Alami Konsumsi Melebihi Alokasi

DINEWS.ID – Pemerintah membuka ruang penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penambahan kuota tersebut telah disetujui dan anggarannya masih tersedia.

Kebijakan ini muncul setelah konsumsi Pertalite meningkat akibat pergeseran pengguna BBM nonsubsidi, terutama Pertamax, ke bahan bakar bersubsidi. Dampaknya, sejumlah daerah mengalami kebutuhan yang melampaui alokasi kuota awal.

Namun, di tengah pernyataan pemerintah mengenai persetujuan tambahan kuota, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyampaikan pendekatan berbeda. Lembaga tersebut menegaskan kebutuhan di daerah yang mengalami kelebihan konsumsi dapat dipenuhi melalui pengalihan alokasi dari wilayah yang penyalurannya masih rendah.

Perbedaan penjelasan ini membuat kebijakan tambahan kuota Pertalite 2026 menjadi perhatian, terutama menyangkut kepastian pasokan dan mekanisme pembiayaannya.

Airlangga Pastikan Anggaran Penambahan Pertalite Tersedia

Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyetujui penambahan kuota Pertalite ketika ditemui wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Ia belum mengungkapkan besaran tambahan volume yang akan diberikan. Meski begitu, Airlangga memastikan pemerintah masih memiliki anggaran untuk mendukung kebutuhan tersebut.

“Kuota Pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan,” kata Airlangga.

Ketika ditanya mengenai kesiapan pembiayaan, ia menegaskan, “Anggaran masih ada di pemerintah.”

Dalam keterangan berikutnya kepada wartawan pada Selasa, 10 November 2026, Airlangga menjelaskan bahwa kebutuhan tambahan kuota akan dihitung lebih lanjut. Penambahan tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan hingga Desember 2026, sedangkan kebutuhan tahun berikutnya masih dalam penghitungan.

Dengan demikian, pemerintah belum mengumumkan angka final tambahan kuota Pertalite maupun rincian anggaran yang dialokasikan.

Delapan Provinsi Mengalami Konsumsi Melebihi Kuota

Di sisi lain, BPH Migas mencatat adanya ketimpangan konsumsi Pertalite di sejumlah wilayah. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut sekitar delapan provinsi mengalami realisasi konsumsi yang melampaui alokasi kuota daerahnya.

Meski demikian, BPH Migas memperkirakan kebutuhan Pertalite secara keseluruhan masih dapat dipenuhi sampai akhir tahun melalui pengaturan distribusi yang berjalan.

Dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI pada 9 November 2026, Wahyudi menjelaskan bahwa rata-rata realisasi kebutuhan Pertalite telah mencapai 83,22 persen dari kuota yang tersedia.

Menurutnya, peningkatan konsumsi memang terjadi, tetapi hasil proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan pasokan masih dapat mencukupi jika pola distribusi dioptimalkan.

“Kemudian untuk jenis Pertalite, rata-rata kebutuhan adalah 83,22%. Jadi ini ada kenaikan sedikit konsumsinya dan kami sudah lakukan prognosa hingga akhir tahun insyaallah cukup dengan pola distribusi ini,” kata Wahyudi, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia pada 11 November 2026.

BPH Migas juga telah memberikan keleluasaan kepada Pertamina Group untuk mengalihkan alokasi kuota dari wilayah yang penyalurannya masih di bawah alokasi menuju daerah yang mengalami kelebihan kebutuhan.

Pengalihan dapat dilakukan pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Langkah tersebut diharapkan membantu menjaga ketersediaan Pertalite sekaligus mengurangi risiko antrean di SPBU.

Peralihan dari Pertamax ke Pertalite Picu Kenaikan Konsumsi

Peningkatan kebutuhan Pertalite tidak terlepas dari perubahan pola konsumsi masyarakat setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan.

BPH Migas menjelaskan bahwa sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Perbedaan harga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan tersebut.

Berdasarkan data yang dikutip Bisnis.com, harga Pertalite berada di angka Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax tercatat Rp15.950 per liter.

Perbedaan harga itu membuat Pertalite semakin banyak digunakan. Akibatnya, permintaan terhadap BBM penugasan tersebut meningkat dan menimbulkan ketimpangan antara alokasi dengan kebutuhan di sejumlah daerah.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah menyampaikan rencana penyesuaian kuota Pertalite. Pemerintah melakukan penghitungan kebutuhan setelah melihat adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.

Menurut penjelasan Bahlil yang diberitakan ANTARA, peningkatan konsumsi Pertalite juga berkaitan dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi setelah konflik Amerika Serikat dan Iran memicu gangguan pada jalur energi global, termasuk Selat Hormuz.

Kuota Pertalite dan Solar Menghadapi Kondisi Berbeda

Angka tersebut menunjukkan adanya potensi kebutuhan yang lebih besar dibandingkan alokasi awal. Namun, BPH Migas menilai ketimpangan antarwilayah masih dapat ditangani melalui pengalihan alokasi tanpa harus menambah kuota nasional.

Kondisi berbeda terjadi pada BBM jenis Solar subsidi. BPH Migas menyampaikan bahwa kuota Solar 2026 telah mendapatkan tambahan sekitar 7,8 persen, dari alokasi awal 18,64 juta KL menjadi 20,27 juta KL.

Peningkatan konsumsi Solar disebut mencapai sekitar 59.000 KL per hari, dibandingkan sebelumnya sekitar 50.000 KL per hari. Tambahan kuota tersebut telah disetujui pemerintah melalui Menteri ESDM dan Menko Perekonomian.

Pertamina Siapkan Distribusi, Besaran Tambahan Masih Menunggu

Menanggapi perkembangan kebijakan tersebut, PT Pertamina (Persero) menyatakan mengapresiasi keputusan pemerintah terkait penambahan kuota Pertalite.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menjelaskan bahwa perusahaan telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan BPH Migas. Koordinasi tersebut mencakup penyampaian data realisasi penyaluran serta proyeksi kebutuhan BBM hingga akhir tahun.

Baron menegaskan penetapan besaran kuota, termasuk kebijakan pengadaan dan impor, merupakan kewenangan pemerintah.

Pertamina, lanjutnya, menyiapkan stok, armada, serta sarana distribusi untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat. Perusahaan juga mengajak masyarakat menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya agar alokasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.

Dengan demikian, ada dua hal yang masih perlu dicermati dalam kebijakan Pertalite 2026. Pertama, kepastian besaran tambahan kuota sebagaimana disampaikan Airlangga. Kedua, mekanisme pengaturan distribusi yang dijelaskan BPH Migas untuk mengatasi ketimpangan konsumsi di delapan provinsi.

Pemerintah memastikan anggaran tersedia, tetapi rincian volume tambahan dan pelaksanaan penyesuaian kuota masih menunggu penjelasan lebih lanjut.