DINEWS.ID — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keberatan atas pengibaran bendera LGBT yang disandingkan dengan bendera Palestina dalam aksi Women’s March. MUI menilai tindakan tersebut dapat mengaburkan pesan perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina dengan agenda lain yang menjadi perdebatan di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menanggapi aksi Women’s March yang disebut disertai orasi dan pengibaran bendera LGBT. Ia menegaskan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina seharusnya tidak dijadikan ruang untuk membawa agenda pengesahan LGBT.
Kiai Cholil menyampaikan pandangan tersebut kepada awak media di Jakarta, Senin, 9 November 2026. Menurutnya, penyandingan kedua bendera itu telah mencampuradukkan dua isu yang berbeda.
“Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina, para LGBT jangan numpang di kemurnian itu,” kata Kiai Cholil.
Pernyataan tersebut menjadi sikap MUI dalam merespons penggunaan simbol LGBT dalam kegiatan yang juga membawa pesan solidaritas terhadap Palestina.
MUI Pisahkan Dukungan Palestina dan Isu LGBT
Kiai Cholil menegaskan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan persoalan kemanusiaan dan perjuangan rakyat untuk merdeka. Karena itu, menurutnya, dukungan tersebut tidak seharusnya dikaitkan dengan tuntutan penerimaan atau pengesahan hubungan sesama jenis.
Ia mengakui bahwa kelompok yang membawa simbol LGBT dalam aksi tersebut juga menyuarakan dukungan bagi Palestina. Namun, hal itu tidak serta-merta membuat MUI menerima agenda lain yang disampaikan bersamaan.
“Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak dalam rangka kita mengesahkan atau mentolerir LGBT,” tegasnya.
Pandangan tersebut memperlihatkan garis sikap yang ingin ditegaskan MUI: dukungan terhadap Palestina dapat disuarakan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, tetapi tidak berarti seluruh pesan atau agenda kelompok yang menyuarakannya harus disetujui.
Dengan demikian, MUI meminta agar perjuangan kemerdekaan Palestina tidak dijadikan sarana untuk menggabungkan isu yang memiliki landasan dan perdebatan berbeda.
Cholil Nafis Singgung Pancasila dan Aturan Perkawinan
Dalam keterangannya, Kiai Cholil juga mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan hukum di Indonesia.
Ia menyampaikan pandangan bahwa kehidupan berbangsa harus tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan aturan yang berlaku. Ia juga menyinggung ketentuan perkawinan yang menurutnya menempatkan pasangan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dalam perkawinan.
“Kalau mereka mengaku bayar pajak, iya, bayar pajak, tetapi kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin dalam undang-undang pernikahan. Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Kiai Cholil dalam menyikapi aksi Women’s March. Ia menilai kewajiban negara melindungi warga negara tidak boleh dimaknai sebagai keharusan untuk menyetujui seluruh tuntutan atau perilaku yang bertentangan dengan norma agama menurut pandangan MUI.
Karena itu, ia meminta masyarakat dan lembaga keagamaan tetap menyampaikan sikap terhadap kampanye LGBT yang dinilainya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut MUI.
MUI Minta Pemerintah Tetap Melindungi Warga
Lebih lanjut, Kiai Cholil menyinggung kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, termasuk mereka yang menjalankan kewajiban sebagai pembayar pajak.
Namun, ia membedakan antara perlindungan terhadap warga negara dan persetujuan terhadap suatu agenda atau perilaku.
Menurutnya, pemerintah tetap harus melindungi setiap orang, tetapi perlindungan tersebut tidak berarti harus memberikan pengesahan terhadap hal-hal yang dinilai bertentangan dengan norma agama.
“Pemerintah lindungi mereka karena bayar pajak, tetapi cara melindungi bukan dengan mentolerir,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kekhawatirannya apabila masyarakat dan lembaga keagamaan tidak menunjukkan sikap terhadap kampanye LGBT. Bagi Kiai Cholil, penolakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan yang diyakininya.
Pernyataan MUI ini menegaskan sikap lembaga tersebut dalam merespons pengibaran bendera LGBT di tengah aksi solidaritas Palestina. Di sisi lain, isu perlindungan warga negara tetap menjadi hal yang disebut Kiai Cholil sebagai kewajiban pemerintah.
Dengan demikian, dua hal yang disoroti MUI dalam peristiwa ini adalah pentingnya menjaga kemurnian pesan dukungan bagi kemerdekaan Palestina serta sikap lembaga tersebut terhadap kampanye LGBT di Indonesia.
