DINEWS.ID — Sebanyak 1.243 keluarga di Kota Bogor mendapat peluang untuk menempati rumah yang lebih layak melalui program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Jumlah tersebut melonjak hingga lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dan tercatat sebagai alokasi terbesar sepanjang sejarah Kota Bogor.
Program yang disalurkan di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait ini tidak hanya menyasar perbaikan fisik bangunan. Pemerintah juga menyiapkan dukungan lanjutan, mulai dari fasilitasi sertifikat tanah hingga akses permodalan bagi keluarga penerima manfaat.
Lonjakan bantuan itu menjadi perhatian karena kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak masih menjadi salah satu persoalan perkotaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga ruang untuk membangun kehidupan yang lebih aman dan nyaman.
Maruarar menyampaikan bahwa peningkatan alokasi bantuan di Kota Bogor merupakan bagian dari kenaikan program bedah rumah di Jawa Barat. Jika pada tahun sebelumnya jumlah bantuan di provinsi tersebut sekitar 6.347 unit, pada tahun ini meningkat menjadi 49.229 unit.
Sementara itu, alokasi untuk Kota Bogor naik dari 188 unit menjadi 1.243 unit.
“Tahun lalu jumlah bantuan bedah rumah di Jawa Barat sekitar 6.347 unit, tahun ini meningkat pesat menjadi 49.229 unit. Sementara di Kota Bogor, tahun lalu ada 188 unit dan tahun ini melonjak menjadi 1.243 unit. Ini bukan lagi deret tambah, tapi deret kali, ada lompatan yang sangat besar,” ujar Maruarar Sirait di Kota Bogor.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam jangkauan program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pemerintah masih perlu memastikan bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria dan membutuhkan perbaikan hunian.
Data Penerima Bedah Rumah Melibatkan BPS
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperkuat proses profiling serta pemutakhiran data calon penerima bantuan.
Ketepatan data menjadi bagian penting agar program tidak hanya besar dari sisi jumlah, tetapi juga menjangkau masyarakat yang memang membutuhkan.
Penerima bantuan berasal dari kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui proses pendataan dan pemetaan, pemerintah berupaya memastikan bantuan perbaikan rumah dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Maruarar menekankan bahwa persoalan kemiskinan dan permukiman tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperbaiki bangunan rumah. Menurutnya, dibutuhkan kerja bersama berbagai kementerian dan lembaga agar bantuan yang diterima masyarakat memberikan dampak lebih luas.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai konsep Super Team, yakni kolaborasi lintas sektor untuk menangani persoalan masyarakat secara terintegrasi.
Dengan pendekatan ini, bantuan bedah rumah menjadi salah satu pintu masuk untuk memperbaiki kondisi kehidupan keluarga penerima manfaat, bukan sekadar mengganti bagian bangunan yang rusak.
Rumah Diperbaiki, Sertifikat Tanah Difasilitasi Gratis
Salah satu hal yang turut disiapkan dalam program tersebut adalah dukungan terhadap kepastian legalitas tanah.
Setelah rumah warga diperbaiki melalui program Kementerian PKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dilibatkan untuk memfasilitasi penerbitan sertifikat tanah secara gratis bagi warga penerima bantuan bedah rumah.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya agar masyarakat tidak hanya memiliki hunian yang lebih layak, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas tanah yang ditempati.
Bagi keluarga penerima manfaat, kepastian legalitas tanah merupakan persoalan penting yang berkaitan dengan rasa aman dalam menempati rumah. Karena itu, kolaborasi antara sektor perumahan dan pertanahan diharapkan dapat memberikan manfaat yang saling melengkapi.
Meski demikian, proses penerbitan sertifikat tetap mengikuti ketentuan dan persyaratan administrasi pertanahan yang berlaku.
Bunga Pinjaman PNM Disebut Turun Menjadi 8 Persen
Dukungan pemerintah juga diarahkan pada penguatan ekonomi keluarga, terutama bagi pelaku usaha mikro dan perempuan pengusaha.
Dalam hal ini, Permodalan Nasional Madani (PNM) dilibatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program tersebut disebut menyasar sekitar 15 juta rumah tangga dan ibu-ibu pengusaha mikro.
Maruarar mengungkapkan, suku bunga pinjaman PNM yang sebelumnya berada di atas 20 persen kini diturunkan menjadi 8 persen. Penurunan itu, menurutnya, merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026.
“Dulu bunganya di atas 20 persen. Pada 1 Mei 2026, Presiden Prabowo meminta agar bunganya diturunkan menjadi 8 persen. Melalui efisiensi dan perbaikan aturan, sekarang bunganya resmi 8 persen. Sekali pemerintah datang, masyarakat mendapat berbagai bantuan sekaligus,” tegas Maruarar.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro untuk mengakses pembiayaan. Dengan beban bunga yang lebih rendah, pelaku usaha diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi keluarga.
Namun, akses pembiayaan tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan usaha masing-masing penerima. Dukungan modal akan lebih bermanfaat apabila diikuti pengelolaan keuangan dan usaha yang baik.
Penanganan Kawasan Padat hingga Persoalan Narkoba
Kolaborasi lintas sektor yang didorong Maruarar juga mencakup persoalan sosial di kawasan permukiman padat.
Ia mengarahkan tim satuan tugas untuk memetakan penanganan persoalan sosial, termasuk pemberantasan peredaran gelap narkoba di kawasan permukiman padat Bogor.
Pendekatan tersebut disebut mengadopsi sinergi penataan kawasan yang telah berjalan di DKI Jakarta. Dengan demikian, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kondisi fisik rumah, tetapi juga lingkungan sosial tempat masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari.
Kawasan permukiman yang layak tentu tidak cukup hanya ditandai dengan bangunan yang lebih baik. Lingkungan yang aman dan mendukung kehidupan warga juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian.
Meski begitu, penanganan persoalan sosial dan pemberantasan narkoba membutuhkan koordinasi lintas instansi serta pendekatan yang berkelanjutan.
Dedie Rachim Dorong UMKM Bogor Naik Kelas
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Maruarar Sirait dan pemerintah pusat atas peningkatan bantuan yang diterima Kota Bogor.
Menurut Dedie, dukungan yang menggabungkan perbaikan rumah, fasilitasi legalitas tanah, dan akses permodalan menjadi kesempatan yang perlu dimanfaatkan masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Ia secara khusus menyoroti penurunan suku bunga pinjaman PNM yang diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro mengembangkan usahanya.
“Terima kasih kepada Pak Menteri Maruarar atas bantuan terbesar dalam sejarah Kota Bogor ini. Kami menangkap pesan penting bahwa intervensi sektor keuangan dengan penurunan bunga yang sangat signifikan ini harus mendorong UMKM kita untuk naik kelas,” kata Dedie A. Rachim.
Dedie berharap masyarakat penerima bantuan tidak terus berada dalam kondisi rentan. Dukungan pemerintah, menurutnya, perlu menjadi pemicu agar keluarga penerima manfaat semakin mandiri dan kelak mampu ikut berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Peningkatan alokasi bedah rumah menjadi 1.243 unit merupakan capaian besar dari sisi jumlah bantuan yang diterima Kota Bogor. Tantangan berikutnya adalah memastikan proses pelaksanaan berjalan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, rumah yang lebih layak, kepastian legalitas tanah, serta dukungan permodalan merupakan tiga aspek yang dapat saling melengkapi dalam mendorong kehidupan keluarga menuju kondisi yang lebih baik.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, program ini diharapkan tidak berhenti pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih aman dan mandiri. (Yis)
