Anwar Ibrahim Tegaskan Malaysia Pertahankan Kebijakan terhadap Warga Negara Israel Meski Hadapi Tekanan AS

DINEWS.ID – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan pemerintahannya akan tetap mempertahankan kebijakan yang tidak mengizinkan warga negara Israel berada di Malaysia, meskipun mendapat tekanan dari sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat.

Anwar menyatakan kebijakan tersebut bukan merupakan hal baru, melainkan telah diterapkan Malaysia selama beberapa dekade dan tidak bertentangan dengan hukum internasional.

“Saya ingin menanggapi para anggota parlemen Amerika Serikat yang menyatakan Malaysia melanggar hukum internasional. Pernyataan tersebut sama sekali tidak berdasar. Kebijakan ini telah diadopsi Malaysia selama puluhan tahun,” ujar Anwar, seperti dikutip dari The Star.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dilandasi sentimen anti-Yahudi, melainkan merupakan sikap politik Malaysia terhadap negara Israel yang selama ini konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina.

“Kami tidak menentang orang Yahudi. Kebijakan ini ditujukan kepada warga negara Israel karena sikap Malaysia terhadap tindakan yang dilakukan negara tersebut terhadap rakyat Palestina,” kata Anwar.

Pernyataan Anwar disampaikan sebagai respons atas surat bersama sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat yang meminta pemerintahan Presiden Donald Trump meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia.

Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, para anggota Kongres menyatakan keprihatinan atas kebijakan Malaysia terhadap warga negara Israel. Mereka juga mengusulkan agar Pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan penangguhan bantuan melalui program International Military Education and Training (IMET) apabila Malaysia tidak mengubah kebijakannya.

Program IMET merupakan salah satu bentuk kerja sama pertahanan yang memberikan pelatihan militer profesional bagi personel militer dari negara mitra, termasuk Malaysia.

Meski demikian, Pemerintah Malaysia menegaskan akan tetap berpegang pada kebijakan yang telah lama diterapkan serta terus menyuarakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina sesuai dengan posisi diplomasi negara tersebut. (Red)