Sebagai perwakilan pemerintah daerah, kata Syarifah, pematokan persentase itu harusnya disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Atau mungkin juga bisa dilihat dari pendekatan kinerjanya.
“Jadi kalau daerah punya persoalan pengangguran atau kemiskinan, mungkin itu yang dibesarkan. Ada klaster, tidak disamakan satu Indonesia itu plafonnya sekian. Tapi ada klaster sesuai dengan kemampuan, potensi dan permasalahannya,” jelas Syarifah.
Sekda mencontohkan untuk wilayah perkotaan seperti Kota Bogor. Selain pendidikan dan kesehatan, juga ada masalah transportasi, persampahan hingga sanitasi. Permasalahan tersebut yang kemudian harusnya bisa dioptimalkan dalam penyusunan anggaran oleh World Bank, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, sebagai bahan kebijakan.
“Untuk itu mengapa Kota Bogor diundang, kita beri masukan, supaya ada clustering melihat dari kinerja, untuk menentukan nanti berapa persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) itu yang diturunkan ke daerah-daerah,” pungkasnya.
Sumber: Humas Pemkot Bogor/***
Editor: YB
