Dana Haji Tembus Rp200 Triliun, DPR Dorong BPKH Lebih Leluasa Berinvestasi

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin rapat pembahasan revisi regulasi pengelolaan dana haji bersama pemerintah di Senayan.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin rapat pembahasan revisi regulasi pengelolaan dana haji bersama pemerintah di Senayan. Dok: dpr.go.id

DINEWS.ID – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diperlukan untuk memperkuat pengelolaan dana haji. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah memberikan fleksibilitas lebih luas kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengembangkan investasi dan meningkatkan nilai manfaat bagi jemaah.

Marwan menyebut dana kelolaan haji telah mencapai lebih dari Rp200 triliun. Namun, besarnya dana tersebut dinilai belum diikuti pertumbuhan nilai manfaat yang signifikan bagi jemaah.

Pernyataan itu disampaikan Marwan setelah memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Marwan, terdapat dua hal mendasar yang menjadi alasan perlunya revisi regulasi. Pertama, penyesuaian sejumlah ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Kedua, optimalisasi pengelolaan dana haji agar mampu memberikan nilai manfaat lebih besar.

“Dana kelolaan ini cukup besar. Karena bertambah terus, sekarang sudah di atas Rp200 triliun. Tapi dalam hal timbal balik atau nilai manfaat, kita belum melihat pertumbuhan yang signifikan memberikan dampak manfaat bagi jemaah haji,” ujar Marwan.

Investasi Diarahkan ke Ekosistem Haji

Marwan menilai revisi regulasi perlu membuka ruang bagi BPKH untuk mengembangkan instrumen investasi yang berpotensi meningkatkan imbal hasil.

Meski demikian, keleluasaan tersebut tidak berarti pengelolaan dana jemaah dapat dilakukan tanpa batas. Prinsip kehati-hatian, keamanan, dan akuntabilitas tetap harus menjadi dasar setiap keputusan investasi.

Ia mengusulkan agar pengembangan investasi lebih diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Beberapa sektor yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan antara lain penerbangan, perhotelan, dan konsumsi. Ketiganya merupakan bagian penting dari kebutuhan pelayanan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Kalau investasinya lebih cermat, maka kita sebetulnya cukup di ekosistem haji saja. Jadi keuangan ekosistem haji itu meliputi penerbangan, hotel, konsumsi. Mestinya di situ,” jelasnya.

Menurut Marwan, investasi pada ekosistem haji dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengoptimalkan nilai manfaat dana kelolaan sekaligus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah.

Pengamanan Investasi Jadi Perhatian

Di balik peluang peningkatan imbal hasil, Marwan mengingatkan bahwa investasi selalu memiliki risiko, baik berupa keuntungan maupun kerugian.

Karena itu, revisi undang-undang perlu memuat klausul pengamanan investasi secara cermat. Mekanisme pertanggungjawaban pengelola juga harus diperjelas agar fleksibilitas BPKH tidak mengurangi perlindungan terhadap dana milik jemaah.

Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan adalah mekanisme tanggung renteng dalam undang-undang sebelumnya. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pembebanan kerugian investasi kepada para pengelola.

Marwan menilai aturan itu perlu dikaji kembali. Ia turut membuka kemungkinan adanya alternatif mekanisme perlindungan, termasuk penyediaan dana jaminan kerugian, agar pengembangan investasi memiliki kepastian perlindungan.

“Jangan sampai uang haji ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena salah kelola. Instrumen apa yang akan dipakai untuk mengamankan ini? Kemungkinan-kemungkinan ini saya kira yang akan dimasukkan dalam klausul di pasal-pasal nanti,” tegasnya.

Dengan demikian, revisi regulasi diharapkan tidak hanya memberikan ruang investasi yang lebih luas, tetapi juga memperkuat tata kelola, pengawasan, dan mitigasi risiko.

Hal tersebut penting karena dana haji berkaitan dengan kepentingan jemaah yang akan berangkat maupun mereka yang masih berada dalam masa tunggu.

DPR Tegaskan Pilih Revisi, Bukan UU Pengganti

Marwan juga menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menetapkan usulan perubahan regulasi dalam bentuk revisi undang-undang, bukan penyusunan undang-undang baru sebagai pengganti.

Menurutnya, perbedaan pilihan tersebut berkaitan dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembahasan harus mengikuti prosedur revisi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jadi usulan Komisi VIII itu kan diputuskan sebagai revisi. Maka prosedur melakukan revisi itu kita mengikuti peraturan pembuatan perundang-undangan. Kalau penggantian prosedurnya kan tidak seperti itu,” ungkapnya.

Ia berharap pembahasan bersama pemerintah dapat segera berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Revisi tersebut diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan haji sekaligus memberikan peluang lebih besar bagi BPKH untuk mengembangkan nilai manfaat.

Pada akhirnya, peningkatan hasil investasi harus tetap berjalan seiring dengan perlindungan dana jemaah. Fleksibilitas pengelolaan bukan semata-mata soal memperluas pilihan investasi, melainkan juga memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung keberlanjutan keuangan haji dalam jangka panjang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *