Polisi Bongkar Jaringan Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, 8 Orang Tersangka

DINEWS.ID – Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA dan PPO) Polres Metro Jakarta Barat membongkar dugaan jaringan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dikirim ke Rusia sebagai tentara bayaran dalam konflik Rusia-Ukraina.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam jaringan perekrutan dan pemberangkatan calon tentara bayaran, termasuk dua warga negara asing asal Rusia dan Ukraina.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengungkapkan, kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kehilangan kabar anggota keluarganya setelah berangkat ke luar negeri dengan alasan mencari pekerjaan.

Namun, berdasarkan informasi yang diterima keluarga, orang-orang tersebut diduga justru direkrut untuk bergabung dalam pasukan Rusia dan tidak kunjung kembali ke Indonesia.

“Awalnya kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya ada keluarganya yang berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Ternyata sudah direkrut menjadi tentara Rusia dan tidak kembali,” ujar Nasriadi dalam konferensi pers, Jumat (13/11/2026).

Pengungkapan ini membuka dugaan adanya jaringan lintas negara yang memanfaatkan tawaran pekerjaan bergaji besar untuk menarik calon anggota. Polisi menduga para perekrut memiliki pembagian peran, mulai dari mencari calon, mengurus akomodasi, hingga mengawasi proses keberangkatan.

Libatkan warga Rusia dan Ukraina

Dalam penyelidikan, polisi mengidentifikasi dua warga negara asing yang diduga terlibat, yakni seorang warga Rusia berinisial S dan warga Ukraina berinisial IM atau Ivan.

Keduanya diduga bekerja sama dengan sejumlah warga Indonesia untuk mencari dan memberangkatkan calon tentara bayaran ke Rusia.

Kapolres Metro Jakarta Barat didampingi Kasatres PPA dan PPO AKBP Evi Pagari serta Wakasat Reserse PPA dan PPO Kompol Moch Taufik Iksan saat menyampaikan perkembangan perkara tersebut.

Menurut Nasriadi, jaringan perekrutan ini tidak hanya menawarkan pekerjaan kepada orang-orang yang memiliki pengalaman militer. Masyarakat usia produktif dengan kondisi fisik yang dianggap sehat juga disebut dapat menjadi sasaran.

Kondisi tersebut membuat tawaran pekerjaan dengan imbalan besar perlu diwaspadai, terutama apabila proses perekrutan dilakukan melalui pihak yang tidak jelas dan pekerjaan yang ditawarkan berkaitan dengan aktivitas bersenjata di luar negeri.

Kontrak Rp400 juta dan gaji Rp50 juta jadi umpan

Salah satu temuan penting dalam penyelidikan adalah tawaran finansial yang digunakan untuk menarik calon anggota. Menurut Nasriadi, para calon tentara bayaran dijanjikan nilai kontrak mencapai Rp400 juta dengan gaji bulanan berkisar Rp40 juta hingga Rp50 juta.

Selain imbalan tersebut, perekrut juga diduga menawarkan bonus tambahan berdasarkan pencapaian di medan perang. Bahkan, terdapat janji bonus apabila calon anggota berhasil menembak tentara Ukraina dan membuktikannya melalui rekaman video.

Tawaran bernilai besar itu diduga menjadi daya tarik bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan atau menghadapi keterbatasan ekonomi. Namun, polisi mengingatkan bahwa janji kontrak selama satu tahun tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dihadapi para WNI setelah berada di wilayah konflik.

Nasriadi menyebut penyidik menerima informasi dari keluarga mengenai sejumlah WNI yang telah berangkat dan tidak dapat kembali ke Indonesia. Ada yang dilaporkan mengalami luka serius, kehilangan anggota tubuh akibat terkena ranjau, bahkan meninggal dunia tanpa diketahui lokasi pemakamannya.

“Kontrak setahun itu adalah iming-iming. Tetapi kenyataannya mereka terbelenggu di sana. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia dan tidak tahu di mana kuburannya,” kata Nasriadi.

Ia juga mengungkapkan informasi mengenai WNI yang mengalami amputasi akibat terkena ranjau. Setelah mendapatkan perawatan, korban tersebut disebut tetap diwajibkan kembali ke medan perang meskipun kondisi fisiknya telah mengalami perubahan.

Keterangan mengenai kondisi para WNI tersebut disampaikan berdasarkan informasi yang diterima penyidik dari keluarga. Karena itu, dampak yang dialami setiap korban masih perlu didalami dalam proses penyidikan.

Polisi cegah keberangkatan dan siapkan alternatif pekerjaan

Selain menangkap para tersangka, polisi juga melakukan langkah pencegahan terhadap calon korban yang diduga akan diberangkatkan ke luar negeri. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan dan penindakan di bandara, disertai pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko perekrutan sebagai tentara bayaran.

Nasriadi menyebut masyarakat tanpa latar belakang militer juga dapat menjadi sasaran. Perekrut diduga tidak mensyaratkan calon anggota harus pernah menjadi tentara atau polisi. Selama masih berada dalam usia produktif dan dinilai sehat secara fisik, seseorang berpotensi ditawari untuk bergabung.

Polisi juga berupaya memberikan alternatif pekerjaan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran berpenghasilan besar yang berisiko terhadap keselamatan jiwa.

Salah satu orang yang berhasil dicegah keberangkatannya disebut telah mendapatkan pekerjaan di Jakarta melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan pencegahan agar masyarakat memiliki pilihan pekerjaan yang lebih aman. Tawaran kerja di luar negeri yang menjanjikan penghasilan tinggi perlu diperiksa secara cermat, terutama jika berkaitan dengan aktivitas bersenjata atau tidak memiliki kejelasan perusahaan dan kontrak kerja.

Pengungkapan jaringan di Jakarta Barat juga memperlihatkan bahwa perekrutan diduga melibatkan pihak dari beberapa negara. Polisi masih perlu mendalami hubungan antarpelaku, proses perekrutan, serta nasib WNI yang telah diberangkatkan.

Masyarakat yang menerima tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar ke luar negeri diimbau tidak langsung menyerahkan dokumen pribadi atau melakukan perjalanan sebelum memastikan legalitas pekerjaan dan pihak yang merekrut.

Kasus ini menjadi perhatian karena tawaran pekerjaan yang awalnya dikemas sebagai kesempatan memperoleh penghasilan justru diduga berujung pada keterlibatan WNI dalam konflik bersenjata di negara lain.