DINEWS.ID – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026). Program ini menjadi langkah Polri untuk membantu memperluas akses lapangan kerja melalui kolaborasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha.
Peluncuran program nasional tersebut dirangkaikan dengan uji kompetensi satuan pengamanan (satpam). Kegiatan ini dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Kehadiran sejumlah pejabat lintas sektor dalam peluncuran Poliran menunjukkan bahwa penanganan pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Persoalan tersebut tidak cukup diserahkan kepada satu institusi, tetapi memerlukan kerja sama untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia.
Kapolri Suyudi menegaskan, Polri tidak bermaksud mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah melalui program tersebut. Peran kepolisian adalah menjadi fasilitator yang membantu mengoptimalkan kolaborasi agar akses masyarakat terhadap kesempatan kerja semakin terbuka.
“Kebersamaan ini menjadi bukti bahwa negara hadir bagi masyarakat sekaligus memberi harapan baru bagi ribuan pencari kerja yang berkumpul hari ini,” kata Suyudi dalam sambutannya di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Menurut Suyudi, persoalan pengangguran memiliki hubungan dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kesempatan kerja yang terbuka dapat membantu keluarga memperoleh penghasilan dan kepastian hidup. Karena itu, upaya memperluas lapangan kerja juga dipandang sebagai bagian dari ikhtiar membangun lingkungan sosial yang lebih stabil.
“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keterlibatan Polri dalam Poliran bukan berarti mengambil alih tugas lembaga yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan. Sebaliknya, kepolisian berupaya menghubungkan berbagai pihak agar program dan peluang kerja yang tersedia dapat lebih mudah dijangkau masyarakat.
Poliran Libatkan Pemerintah dan Dunia Usaha
Dalam pelaksanaan program tersebut, Suyudi memberikan apresiasi kepada jajaran Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, Polda Jawa Barat, Pemerintah Daerah Jawa Barat, dunia usaha, serta Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUPI).
Kolaborasi berbagai pihak tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan program. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan dan fasilitasi ketenagakerjaan, sementara dunia usaha dapat berkontribusi melalui kebutuhan tenaga kerja dan peluang pekerjaan.
Uji kompetensi satpam yang dirangkaikan dengan peluncuran Poliran juga menjadi bagian dari perhatian terhadap kesiapan calon tenaga kerja. Kompetensi menjadi salah satu aspek penting agar masyarakat yang mencari pekerjaan memiliki kemampuan sesuai kebutuhan bidang yang dituju.
Dalam konteks ini, keterlibatan ABUPI turut memperlihatkan adanya ruang kerja sama dengan sektor jasa pengamanan. Namun, keberhasilan penyerapan tenaga kerja tetap bergantung pada kebutuhan perusahaan, kualifikasi peserta, serta proses rekrutmen yang berlaku.
Kapolri Minta Program Tidak Berhenti pada Seremoni
Suyudi mengingatkan jajarannya agar Poliran tidak hanya menjadi kegiatan peluncuran atau seremonial. Program tersebut harus terus dikawal hingga masyarakat yang mengikuti prosesnya benar-benar mendapatkan akses dan tersalurkan ke dunia kerja.
Pesan itu menjadi perhatian penting karena persoalan pengangguran tidak selesai hanya dengan mengumpulkan data pencari kerja atau mempertemukan mereka dengan perusahaan. Diperlukan tindak lanjut untuk memastikan kesempatan yang tersedia sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan para peserta.
Pengawalan juga diperlukan agar informasi lowongan kerja dapat tersampaikan secara tepat dan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, keberhasilan Poliran tidak semata-mata diukur dari besarnya kegiatan saat peluncuran. Hasil nyata berupa pencari kerja yang memperoleh pekerjaan menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat manfaat program tersebut.
Kolaborasi Jadi Kunci Penanganan Pengangguran
Peluncuran Poliran berlangsung di tengah dorongan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang hadir dalam kegiatan tersebut sebelumnya menyampaikan bahwa penanganan pengangguran membutuhkan komitmen kolektif lintas kementerian, lembaga, dan institusi.
Ia mengapresiasi keterlibatan Polri karena dinilai ikut memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui kerja sama antarlembaga.
Persoalan pengangguran memang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lowongan. Kesesuaian keterampilan, akses informasi, kompetensi pencari kerja, serta kebutuhan dunia usaha juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, pemerintah daerah, dan dunia usaha diharapkan dapat membuka jalur yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.
Poliran menjadi salah satu bentuk keterlibatan Polri dalam mendukung upaya tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi yang telah dibangun dapat berlanjut menjadi proses pendampingan dan penyaluran tenaga kerja secara nyata.
Pada akhirnya, program kepedulian terhadap pengangguran tidak cukup hanya menghadirkan harapan melalui sebuah acara. Masyarakat membutuhkan kesempatan yang benar-benar dapat diakses, proses rekrutmen yang transparan, serta pendampingan agar mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja.
Pesan Kapolri agar program terus dikawal hingga peserta terserap menjadi penegasan bahwa keberhasilan Poliran perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan langsung oleh para pencari kerja dan keluarganya.
