DINEWS.ID – Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis (12/11/2026) untuk meminta penjelasan menyeluruh mengenai penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.
Rapat yang dijadwalkan mulai pukul 08.30 WIB hingga 12.00 WIB tersebut memiliki dua agenda utama. Pertama, meminta penjelasan mengenai penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI. Kedua, mendalami tindakan atau kegiatan lain yang diduga dilakukan maupun dikendalikan oleh para tersangka dalam perkara illegal interception.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, pihaknya ingin Kapolri membuka seluruh fakta terkait dugaan penyadapan tersebut. Menurutnya, penyelidikan tidak cukup hanya berfokus pada aktivitas penyadapan, tetapi juga perlu menelusuri kemungkinan adanya rangkaian perbuatan lain yang diduga saling berkaitan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Habiburokhman menyebut dugaan keterlibatan kelompok yang dikaitkan dengan inisial LSP perlu didalami secara serius.
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya, seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain, yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” jelas Habiburokhman.
Pernyataan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan Ketua Komisi III DPR dan masih memerlukan pembuktian. Karena itu, penelusuran aparat penegak hukum menjadi penting untuk memastikan apakah rangkaian tindakan yang disebutkan memiliki keterkaitan dengan perkara penyadapan ilegal.
Komisi III Ingin Mengungkap Rangkaian Dugaan Perbuatan
Habiburokhman menilai informasi mengenai dugaan tindakan lain di luar penyadapan perlu diperiksa secara serius. Ia meminta agar proses penegakan hukum dapat mengungkap siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana rangkaian peristiwanya, serta apakah terdapat tujuan tertentu di balik tindakan tersebut.
Beberapa hal yang disoroti meliputi dugaan surveillance ilegal atau pengawasan tanpa dasar hukum, pembentukan opini untuk menyerang karakter seseorang, hingga dugaan penggalangan massa aksi.
Menurut Habiburokhman, rangkaian tindakan tersebut perlu dilihat secara utuh karena diduga memiliki tujuan yang lebih luas, yakni mengganggu kemampuan Presiden menjalankan tugas pemerintahan.
Namun, dugaan mengenai pengendalian opini media sosial, pembunuhan karakter, maupun penggalangan massa tidak dapat langsung diperlakukan sebagai fakta hukum. Masing-masing harus ditelusuri berdasarkan keterangan saksi, bukti elektronik, dan hasil penyidikan.
Komisi III melalui rapat kerja tersebut ingin mendapatkan penjelasan langsung dari Kapolri mengenai perkembangan penanganan perkara sekaligus memastikan proses hukum tidak berhenti pada satu bagian peristiwa saja.
Habiburokhman Singgung Pasal 160 KUHP tentang Makar
Dalam keterangannya, Habiburokhman juga menyinggung kemungkinan penerapan Pasal 160 KUHP apabila informasi mengenai rangkaian tindakan tersebut terbukti.
“Ketika kemudian terbukti maka, sambungnya, ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” demikian substansi pernyataan Habiburokhman dalam keterangan yang diterima Parlementaria.
Pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memuat definisi makar, yaitu niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. KUHP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Meski demikian, penentuan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur makar bukan kewenangan penilaian politik semata. Hal tersebut harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, pernyataan Habiburokhman mengenai kemungkinan makar perlu dipahami sebagai dorongan agar aparat mendalami dugaan rangkaian tindakan tersebut, bukan sebagai kesimpulan bahwa tindak pidana makar telah terbukti.
Kasus Penyadapan Sebelumnya Menjadi Perhatian Komisi III
Sebelum agenda rapat 12 November, Komisi III DPR RI telah beberapa kali menyampaikan perhatian terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal.
Dalam pemberitaan resmi DPR pada 6 November 2026, Habiburokhman menyatakan bahwa apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden, tokoh politik, serta pimpinan dan anggota Komisi III dilakukan secara ilegal, persoalan tersebut merupakan perkara serius yang harus ditangani secara profesional, objektif, dan transparan.
Pada 8 November 2026, Komisi III juga menyampaikan rencana rapat kerja dengan Kapolri. Agenda tersebut diarahkan untuk mengungkap pihak yang diduga memerintahkan penyadapan, motif di balik tindakan tersebut, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.
Sementara itu, dalam keterangan pada 9 November 2026, Habiburokhman mendorong agar penyelidikan tidak hanya melihat dugaan pelanggaran melalui ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia juga meminta penyidik mendalami kemungkinan aspek hukum lain apabila ditemukan bukti yang mendukung.
Rangkaian pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Komisi III ingin mendapatkan gambaran utuh mengenai konstruksi perkara, termasuk dugaan motif, pihak yang terlibat, dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.
Rapat Dijadwalkan Berakhir Pukul 12.00 WIB
Habiburokhman menyampaikan bahwa rapat kerja dengan Kapolri dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB. Ia juga menyebut seluruh anggota Komisi III telah mengonfirmasi kehadiran.
“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” pungkasnya.
Rapat tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum. Penjelasan Kapolri diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai perkembangan penyidikan, dugaan rangkaian perbuatan lain, serta langkah kepolisian dalam mengungkap fakta perkara.
Di sisi lain, proses hukum tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Setiap dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan hanya berdasarkan pernyataan atau dugaan yang berkembang di ruang publik.
